Suara.com - Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menanggapi sinis sejumlah tulisan di poster yang diusung mahasiswa dalam unjuk rasa dua hari belakangan ini.
Ekspresi tersebut dilontarkan melalui akun jejaring sosial Twitter miliknya, @tifsembiring, seraya mengunggah sejumlah foto mahasiswa yang mengusung poster aksi.
Di salah satu foto, terlihat seorang mahasiswi yang mengenakan almamater biru, mengangkat poster bertuliskan, "Selangkanganku Bukan Milik Negara #TolakRKUHP."
Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menanggapinya sinis. Dia menilai isi poster itu merupakan pembelokan isu dari RUU KPK. Dia juga menyebutnya 'pembonceng liberalis'.
"Wah, wah, si mbak e, kalau benar dari mahasiswa, ini sudah pembelokan isu. Kok dari RUU KPK jadi begini. Di negeri ini, zina memang DILARANG mbak. Biar kaum ibu terhormat dan turunan selamat. *PemboncengLiberalis#," cuit Tifatul Sembiring, Rabu (25/9/2019).
Ada seorang warganet menanggapi cuitan Tifatul. Dia menyebut Tifatul sebagai bagian dari kaum konservatif yang terkejut melihat poster itu.
"Kaum konservatif pun terkejut," kicau akun @febryanalam.
Cuitan itu dijawab Tifatul. Dia berkicau, "Saya bilang zina dilarang, malah dicap konservatif."
Nah, itu bukan satu-satunya poster yang bikin darah Tifatul naik. Dia mengunggah sebuah foto mahasiswa mengangkat poster bertuliskan, "Mau Ng**e Aja Diatur Negara #TolakRKUHP."
Baca Juga: Viral Video Anak STM Demo di DPR: Kakak Mahasiswa, Kami Datang!
Tifatul menanggapinya dengan kicauan, "Kaum intelektual jangan mudah diperdayai macam ini."
Masih ada lagi poster yang bikin Tifatul risih. Di unggahan ke-tiganya, dia memposting foto mahasiswa memegang poster bertuliskan, "Aku Ingin Yang-yangan Tanpa Takut Ditangkap Polisi."
Tifatul pun bingung dengan tulisannya di poster itu. Dia bertanya, "Ini maksudnya apa?"
Seperti diketahui, gelombang unjuk rasa mahasiswa mengalir di sejumlah pelosok wilayah di Indonesia. Salah satunya di Jakarta.
Menurut keterangan musikus Ananda Badudu, ada lima tuntutan dari para mahasiswa dan masyarakat yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR:
1. Batalkan UU KPK, RUU KUHP, Revisi UU Ketenagakerjaan, UU Sumber Daya Air, RUU Pertanahan, RUU Pertambangan Minerba, UU MD3 serta sahkan RUU PKS, RUU Masyarakat Adat dan RUU Perlindungan Data Pribadi.
Berita Terkait
-
Viral Video Anak STM Demo di DPR: Kakak Mahasiswa, Kami Datang!
-
Polres Jakbar: Demo Rusuh Mahasiswa di Depan Gedung DPR Disusupi
-
Korban Demo Rusuh, Mahasiswa Al Azhar Faisal Amir Belum Lewat Masa Kritis
-
Deretan Aksi Demo Mahasiswa Banjiri Trending Twitter
-
Unjuk Rasa Berakhir, Mari Kembali ke Aturan Ganjil Genap
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
Fakta-fakta Penembakan Renee Good oleh Petugas ICE dan Gelombang Protes di AS
-
Seleksi PPPK Kemenag 2026: Prediksi Jadwal, Materi dan Tahapannya
-
SPPG Klarifikasi Video Viral MBG Bungkus Plastik
-
Dermaga Halte Buaran Diseruduk Kendaraan Pribadi, TransJakarta Koridor 11 Terpaksa Alihkan Rute
-
Cuaca Senin Pagi: Jakarta Dikepung Hujan Lebat dan Angin Kencang, Cek Daftar Wilayah Terdampak!
-
Laporan PRISM 2025 Sebut Jakarta Jadi Kota Paling Diminati Sepanjang 2025
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata