Fahri Hamzah: KUHP Baru Lawan Anti Demokrasi, Otoriter dan Kolonial

Suara.com - Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Deatantra Dimas diundang menjadi bintang tamu dalam acara Breaking iNews.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah turut pula menjadi bintang tamu melalui sambungan telekoferensi di Gedung DPR RI, Selasa (24/9/19).

Dalam acara yang bertajuk Massa Bergerak Tolak RUU Sepihak ini, Dheatantra Dimas menyampaikan aspirasi mahasiswa yang menginginkan 4 RUU kontroversial dicabut.

Fahri Hamzah langsung menanggapi pernyataan ini dan menanyakan isi perundang-undangan apa yang bermasalah.

Wakil Ketua DPR itu menjelaskan, KUHP yang baru dibuat sudah sesuai dengan demokrasi, berdasarkan  Pancasila, UUD 1945, dan pertimbangan banyak profesor.

Ia berpendapat, pada prinsipnya perpindahan dari KUHP lama ke KUHP baru adalah melawan antidemokrasi, otoriter dan kolonial, karena KUHP lama dibuat oleh Belanda 100 tahun lalu.

"Saya khawatir rekan-rekan mahasiswa ini dipanas-panasin siapa, tiba-tiba ramai dan kita tidak tahu konteksnya, kita bingung apa yang harus dibela, yang anda sampaikan tadi tidak ada yang lebih baik dari masa lalu daripada masa sekarang," ungkap Fahri Hamzah.

Dheatantra lantas menjawab tudingan Fahri, bahwa mahasiswa ini tidak menolak keseluruhan pasal, melainkan hanya beberapa pasal yang dianggap kontroversial dan merugikan kelompok masyarakat.

Fahri menghimbau mahasiswa untuk mendukung RUU KUHP karena dirasa sesuai dengan reformasi dan demokrasi dan merupakan karya anak bangsa.

Baca Juga: Demo Berujung Ricuh di DPR, Fahri Hamzah: Ada Penyusup

"Gila apa saya harus mendukung otoriter, mustahil lah, kita disini mempertaruhkan hidup dan nyawa kita, mau dukung UU otoriter, kalian ini salah denger, kalau ketemu saya udah beres, mendingan sekarang balik dan bilang bahwa ini nggak bener, kalian salah baca," ungkap wakil ketua DPR itu.

Fahri Hamzah juga mengatakan bahwa ia ingin berdialog dengan mahasiswa dan membedah setiap pasal yang dianggap kontroversial.