Veronica Koman Diancam Dibunuh: Karena Mereka Tahu Saya Benar soal Papua

Suara.com - Pengacara cum aktivis HAM Veronica Koman, yang ditetapkan sebagai buronan oleh Polri dan diajukan masuk daftar red notice Interpol, memberikan sejumlah pernyataan kepada media asing.

Veronica yang kekinian berstatus pengungsi politik di Australia setelah paspornya dicabut pemerintah Indonesia, mengungkapkan banyak teror dan ancaman terhadap dirinya dan keluarga.

Beragam ancaman tersebut terjadi setelah ia bergiat mengungkap banyak hal mengenai situasi di Papua, yang selama ini jarang atau tak bisa ditampilkan pada media-media massa Indonesia.

Hal itu diungkapkan Veronica saat melakukan sesi wawancara eksklusif dengan kantor berita Australia, SBS News.

Dalam wawancara tersebut, Veronica Koman mengatakan menerima ancaman pemerkosaan dan pembunuhan setiap hari, seiring dengan memanasnya situasi di Papua dan Indonesia.

SBS News, Kamis (3/10/2019), menyebutkan, pengacara HAM yang disegani di Indonesia itu kekinian tinggal di Australia.

Veronica masih dikejar-kejar oleh aparat Polri karena menyebarkan bukti-bukti pasukan keamanan melakukan kekerasan di Papua dan Papua Barat.

"Saya mulai menerima ancaman pembunuhan sejak dua tahun lalu, dan sekarang, menerima ancaman pembunuhan serta pemerkosaan di media sosial itu rasanya hampir seperti pengalaman sehari-hari," kata perempuan 31 tahun itu kepada SBS News.

"Mereka mencoba membunuh si pembawa pesan. Mereka tidak bisa menyangkal data saya, semua rekamannya, mereka tidak bisa membuktikan itu salah, sehingga mereka berusaha menghancurkan kredibilitas saya."

Baca Juga: Generasi Papua Muda Inspiratif Temui Moeldoko

Veronica Koman, dikutip dari SBS News, mulai terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Papua Barat sejak 2014.

Persisnya, setelah lima demonstran Papua tewas dan 17 lainnya terluka akibat ulah pasukan militer Indonesia dalam tragedi yang dikenal sebagai peristiwa Paniai Berdarah.

"Saya berpikir pada saat itu... wow, kok tidak ada reaksi kemarahan? Anak-anak sekolah dibunuh oleh pasukan keamanan,'" katanya.

"Sudah menjadi misi pribadi saya untuk mengekspose apa yang terjadi di Papua Barat."

Pekan lalu, salah satu kerusuhan yang melibatkan pertumpahan darah selama 20 tahun belakangan terjadi lagi di Papua dan Papua Barat, dengan setidaknya 33 orang tewas di pusat kota Wamena.

Cuplikan dari insiden tersebut, yang diperoleh SBS News, menunjukkan pasukan Indonesia melepaskan tembakan ketika para siswa SMA di Papua menggelar aksi unjuk rasa anti-rasisme.

Menurut pemerintah, sebagian besar korban tewas karena kebakaran. Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) kemudian menyalahkan "kelompok kriminal bersenjata" tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.

Keluarga Diintimidasi

Saat ini, meskipun tinggal di luar negeri, Veronica Koman mengatakan, keluarganya di Indonesia masih dalam bahaya.

Bahkan, baru-baru ini, rumah keluarga Veronica Koman di Jakarta digerebek.

"Keluarga saya di Jakarta sudah pindah lebih dari sebulan terakhir untuk menghindari intimidasi itu," katanya, seraya menambahkan, banyaknya ancaman yang ia terima juga ditujukan kepada keluarganya.

"Orang bilang, 'kamu di Australia, tapi keluargamu ada di Indonesia dan kami bisa mencarinya.'"

DIberitakan SBS News, lebih dari 6.000 tentara Indonesia telah dikerahkan ke Papua dan Papua Barat dalam upaya meredam massa yang melakukan demonstrasi anti-rasisme dan menuntut kemerdekaan. Aksi demokratis tersebut sudah berlangsung sejak enam minggu lalu.

Veronica Koman mengatakan, sekitar 100 orang Papua Barat telah dipenjara karena terlibat dalam demo.

Sejumlah lainnyadituduh melakukan pengkhianatan kepada RI karena membawa bendera Bintang Kejora Papua.

Sejak 1960-an, menurut pemberitaan SBS News, situasi antara penduduk asli Papua dan orang Indonesia telah mengalami ketegangan terkait etnis dan agama, yang kemudian memuncak dengan kerusuhan baru-baru ini.

Pada 1969, dalam Act of Free Choice alias Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), lebih dari 1.000 orang Papua yang sudah dipilih, dengan suara bulat, dan sambil ditodong senjata, memilih untuk tetap berada di bawah kekuasaan Indonesia.

Sejak saat itu, kelompok-kelompok yang mendukung kemerdekaan Papua Barat mengatakan, rakyatnya telah mengalami "genosida pelan-pelan", tak jauh berbeda dari situasi Timor-Leste 20 tahun lalu.

"Kami berada pada masa paling gelap dalam 20 tahun," kata Veronica Koman.

"Saya belum pernah melihat angka kematian dan tindak kekerasan sebanyak ini, versi pemerintah 33 orang tewas dalam satu hari, itu yang terburuk."

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne, menurut SBS News, telah mendesak "pengekangan di kedua sisi", dan membuat marah banyak orang Papua yang percaya bahwa Australia harus mengambil sikap yang lebih tegas terhadap kekerasan.

Veronica Koman menerangkan, mengakses angka kematian yang akurat dari Papua dan Papua Barat sulit dilakukan karena ada "penguncian total di rumah sakit."

Orang Papua Barat juga sering menolak ke rumah sakit kalau terluka,karena takut dibunuh di sana.

"Itulah tepatnya tujuan pasukan keamanan, menguncinya, sehingga hanya versi pemerintah yang bisa diumumkan," katanya.

Media asing, disebutkan SBS News, juga sangat dilarang memasuki Papua Barat.

Kantor berita yang berpusat di Sydney ini mengungkapkan, belakangan ini, Presiden Jokowi telah mengajak bertemu kelompok-kelompok pro-kemerdekaan ketika demonstrasi di seluruh negeri menyerukan demiliterisasi provinsi Papua.

Di lain sisi, Veronica Koman—yang memiliki tato Indonesia di lengan kirinya—tidak dapat kembali ke negara asalnya karena takut akan penganiayaan, tetapi memilih untuk melihat sisi positif dari situasi tersebut.

"Ini adalah awal yang baru, ini adalah babak baru," katanya.