Suara.com - Juru bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak memberikan saran untuk Jokowi terkait pemilihan pembantu presiden.
Dahnil menyebut nama Fahri Hamzah, eks wakil ketua DPR periode lalu, cocok dijadikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
"Saran saya Pak @jokowi ambil bang @Fahrihamzah sebagai pembantu presiden, sebagai Kepala KSP misalnya," kata Dahnil melalui akun Twitternya @Dahnilanzar pada Selasa (8/10/2019).
Dahnil mengungkapkan alasan mengusulkan nama Fahri untuk dipinang Jokowi sebagai penasihatnya.
Menurutnya, sosok Fahri bisa mewakili sosok yang mampu berdebat dengan pihak di luar pemerintahan. Tentu debat yang dimaksud ialah debat yang berkualitas.
"Minimal yang di luar pemerintah punya lawan berpikir, lawan berdebat yang berkualitas dan kepresidenan bisa terbantu membangun percakapan dan dialog berkualitas di internal," kata dia.
Sebelumnya diberitakan, Fahri Hamzah sempat secara tidak langsung berpamitan kepada rakyat, setelah masa karyanya di DPR mau hais. Hal itu ditunjukkan melalui jejaring Instagram pribadinya.
Fahri Hamzah membagikan tulisan panjang dengan latar belakang foto dirinya saat menjabat sebagai anggota legislatif.
Sebelum pensiun dari DPR, Fahri Hamzah berpesan kepada anggota DPR RI yang baru dipilih, supaya bisa menjalankan tugas secara baik.
Baca Juga: Gibran ke Politik, Fahri Hamzah Bandingkan dengan Anak Presiden Sebelumnya
Mestinya mereka mengedepankan gagasan demi kepetingan rakyat bukan menciptakan gesekan politik.
"Aku pamit. Hari ini, 1/10/2019 aku pamit kawan, majulah ke depan. Ada generasi baru di jalanan. Berdebatlah kalian. Kalian harus berlatih menggunakan pikiran. Jangan undang kekerasan masuk ke ruang perdebatan nanti kita semua menyesal," tulis Fahri Hamzah.
Pria yang menjabat sebagai anggota DPR tiga periode itu lalu menyampaikan permintaan maaf atas kesalahannya selama menjadi wakil rakyat.
"Aku mohon maaf atas segala kesalahan yang aku sengaja atau tidak. Aku manusia biasa, pejabat juga manusia. Kita semua manusia," imbuhnya.
Pada akhir tulisan, iapun berharap rakyat bisa menerimanya sebagai teman yang akan berjuang bersama.
"Kita adalah saudara yang harus saling menerima. Aku menerima kalian dan aku mohon diterima sebagai kawan biasa. Kawan dalam perjalanan," kata dia.
Berita Terkait
-
JK Sebut Belum Ada Pembicaraan dengan Jokowi soal Tawaran Wantimpres
-
Isu Prabowo Ditawari Kursi Menhan, Wapres JK: Tanya Presiden
-
Ngaku Mau Dikapak Habib, Novel Bamukmin Ancam Polisikan Ninoy Karundeng
-
Nama Kabinet Baru Jokowi, Said Didu: 'Kabinet Cuci Piring'
-
Rekam dan Sebar Video Relawan Jokowi Dianiaya, 3 Wanita Ikut Jadi Tersangka
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional