Suara.com - Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut telah menyepakati keputusan mendukung amandemen menyeluruh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Melihat hal tersebut Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon menyarankan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mempertimbangkan hal-hal yang tidak boleh diubah apabila memang amandemen tersebut perlu diubah.
Mulanya Jansen mempertanyakan terkait ketersediaan Jokowi apabila amandemen tersebut memang mesti dilakukan pada pemerintahan selanjutnya. Apalagi jikalau amandemen itu malah jadi mempersempit ruang gerak seorang presiden.
"Pertanyaannya apakah pak @jokowi mau? 5 tahun ke depan pemerintahannya jadi "terganggu tidak bisa bekerja tenang" karena mengurusi soal yang polemik begini. Sedang kesempatan bekerja membuat "legacy" cuma tinggal 5 tahun ini. Apalagi jika amandemennya membatasi ruang gerak presiden," kata Jansen melalui akun Twitternya @jansen_jsp pada Senin (14/10/2019).
Jansen lantas memberikan usul kepada Jokowi untuk menetapkan beberapa ketentuan yang tidak dapat diubah atau memutuskan klausa kekal dalam amandemen menyeluruh UUD 1945.
"Contohnya soal negara kesatuan, pembatasan jabatan presiden tetap 2 periode, pemilihan langsung dan lain-lain itu tidak boleh diganggu gugat," katanya.
Di sisi lain, Jansen juga meminta kepada Surya Paloh dan Prabowo untuk kembali membicarakan lebih dalam terkait usulannya soal amandemen menyeluruh UUD 1945 tersebut. Alasannya tidak lain ialah untuk meyakinkan masyarakat kalau amandemen itu memang murni tujuannya untuk membuat bangsa ke masa depannya lebih baik.
"Sebagai pengusul yang bertanggung jawab pak @prabowo dan @Surya_Paloh baiknya perlu merinci dulu gagasannya terkait soal amandemen ini. Ketengahkan poinnya. Agar publik menilai ini amandemen yang sekedar ingin "melestarikan kekuasaan" atau amandemen yang menjawab persoalan kebangsaan," tandasnya.
Baca Juga: Gerindra - Nasdem Sepakat Amandemen UUD Menyeluruh, Tapi dengan Catatan
Berita Terkait
-
Gerindra - Nasdem Sepakat Amandemen UUD Menyeluruh, Tapi dengan Catatan
-
Fraksi Gerindra Pastikan Amandemen UUD 1945 Tidak Kembalikan Pilpres ke MPR
-
Temui Prabowo Malam Ini, Bamsoet Bakal Minta Pandangan soal Amandemen UUD
-
Temui Megawati, MPR Bahas Amendemen Terbatas untuk Pembangunan ke Depan
-
Terima Pimpinan MPR, Megawati: Diskusi Berlangsung Hangat
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Survei SMRC: Elektabilitas Gerindra Anjlok Tajam, Peluang Jadi Partai Nomor 1 Terancam
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Investor Asing Masih Kabur, Net Sell Tembus Rp72,98 Triliun Sepanjang 2026
-
4 Night Cream Retinol Kunci Wajah Kencang dan Tetap Awet Muda di Usia 35-an
-
LPDB Koperasi Dorong KDKMP Papua Naik Kelas Lewat Program Inkubasi dan Akses Dana Bergulir
-
Kemenhub Akan Koordinasi dengan Malaysia Soal Pilot yang Menyelundupkan Narkoba
-
5 Alasan Kenapa Jalur Pesisir Pandeglang Jadi Surga Baru Buat Komunitas Sepeda
-
Arogansi Pengendara dan Hilangnya Budaya Sabar: Saat Hak Pejalan Kaki di Jalan Raya Terabaikan
-
Jadi Best Seller, Novel Better Than the Movies Siap Hadir dalam Versi Film
-
Awas Bingungkan Pengendara Lain! Kenali Waktu yang Salah untuk Pakai Lampu Hazard
-
Emiten RAAM Pangkas Utang dan Pulihkan Kinerja Operasional, Pendapatan Naik Jadi Rp 128,6 Miliar
-
BGN Suspend Dapur MBG di Semarang usai 707 Siswa dan Guru Diduga Keracunan