Suara.com - Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut telah menyepakati keputusan mendukung amandemen menyeluruh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Melihat hal tersebut Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon menyarankan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mempertimbangkan hal-hal yang tidak boleh diubah apabila memang amandemen tersebut perlu diubah.
Mulanya Jansen mempertanyakan terkait ketersediaan Jokowi apabila amandemen tersebut memang mesti dilakukan pada pemerintahan selanjutnya. Apalagi jikalau amandemen itu malah jadi mempersempit ruang gerak seorang presiden.
"Pertanyaannya apakah pak @jokowi mau? 5 tahun ke depan pemerintahannya jadi "terganggu tidak bisa bekerja tenang" karena mengurusi soal yang polemik begini. Sedang kesempatan bekerja membuat "legacy" cuma tinggal 5 tahun ini. Apalagi jika amandemennya membatasi ruang gerak presiden," kata Jansen melalui akun Twitternya @jansen_jsp pada Senin (14/10/2019).
Jansen lantas memberikan usul kepada Jokowi untuk menetapkan beberapa ketentuan yang tidak dapat diubah atau memutuskan klausa kekal dalam amandemen menyeluruh UUD 1945.
"Contohnya soal negara kesatuan, pembatasan jabatan presiden tetap 2 periode, pemilihan langsung dan lain-lain itu tidak boleh diganggu gugat," katanya.
Di sisi lain, Jansen juga meminta kepada Surya Paloh dan Prabowo untuk kembali membicarakan lebih dalam terkait usulannya soal amandemen menyeluruh UUD 1945 tersebut. Alasannya tidak lain ialah untuk meyakinkan masyarakat kalau amandemen itu memang murni tujuannya untuk membuat bangsa ke masa depannya lebih baik.
"Sebagai pengusul yang bertanggung jawab pak @prabowo dan @Surya_Paloh baiknya perlu merinci dulu gagasannya terkait soal amandemen ini. Ketengahkan poinnya. Agar publik menilai ini amandemen yang sekedar ingin "melestarikan kekuasaan" atau amandemen yang menjawab persoalan kebangsaan," tandasnya.
Baca Juga: Gerindra - Nasdem Sepakat Amandemen UUD Menyeluruh, Tapi dengan Catatan
Berita Terkait
-
Gerindra - Nasdem Sepakat Amandemen UUD Menyeluruh, Tapi dengan Catatan
-
Fraksi Gerindra Pastikan Amandemen UUD 1945 Tidak Kembalikan Pilpres ke MPR
-
Temui Prabowo Malam Ini, Bamsoet Bakal Minta Pandangan soal Amandemen UUD
-
Temui Megawati, MPR Bahas Amendemen Terbatas untuk Pembangunan ke Depan
-
Terima Pimpinan MPR, Megawati: Diskusi Berlangsung Hangat
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Gaji Jurnalis Pemula Disorot: Idealnya Rp 9,1 Juta, Faktanya Masih Banyak di Bawah UMR
-
PERKUPI Lantik Pengurus Jakarta, Tegaskan Peran Jaga Kerukunan Umat Beragama di Ibu Kota
-
Alasan KPK Dorong Capres hingga Cakada dari Kader Parpol: Demi Cegah Mahar Politik
-
Hadirkan Raisa hingga Yura Yunita, Pagelaran Sabang Merauke 2026 Siap Guncang Indonesia Arena!
-
Terseret Pusaran Narkoba, Pemprov DKI Jakarta Segel Permanen Whiterabit PIK
-
Swadaya Warga Matraman Lindungi Ibu Hamil dan Anak dari Asap Rokok
-
Dokumen Pentagon Bocor Ungkap Rencana AS Hukum Spanyol dan Inggris Terkait Perang di Iran
-
Rapor Merah Pelayanan Hijau Jakarta: Kurang Armada, Ribuan Permohonan Pemangkasan Pohon Antre!
-
Tercekik Harga BBM, Transjakarta Siap Akhiri Era Tiket Murah Rp 3.500?
-
KPK Dorong Capres hingga Cakada Wajib dari Kader Parpol, Ini Alasan di Baliknya