Suara.com - Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut telah menyepakati keputusan mendukung amandemen menyeluruh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Melihat hal tersebut Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon menyarankan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mempertimbangkan hal-hal yang tidak boleh diubah apabila memang amandemen tersebut perlu diubah.
Mulanya Jansen mempertanyakan terkait ketersediaan Jokowi apabila amandemen tersebut memang mesti dilakukan pada pemerintahan selanjutnya. Apalagi jikalau amandemen itu malah jadi mempersempit ruang gerak seorang presiden.
"Pertanyaannya apakah pak @jokowi mau? 5 tahun ke depan pemerintahannya jadi "terganggu tidak bisa bekerja tenang" karena mengurusi soal yang polemik begini. Sedang kesempatan bekerja membuat "legacy" cuma tinggal 5 tahun ini. Apalagi jika amandemennya membatasi ruang gerak presiden," kata Jansen melalui akun Twitternya @jansen_jsp pada Senin (14/10/2019).
Jansen lantas memberikan usul kepada Jokowi untuk menetapkan beberapa ketentuan yang tidak dapat diubah atau memutuskan klausa kekal dalam amandemen menyeluruh UUD 1945.
"Contohnya soal negara kesatuan, pembatasan jabatan presiden tetap 2 periode, pemilihan langsung dan lain-lain itu tidak boleh diganggu gugat," katanya.
Di sisi lain, Jansen juga meminta kepada Surya Paloh dan Prabowo untuk kembali membicarakan lebih dalam terkait usulannya soal amandemen menyeluruh UUD 1945 tersebut. Alasannya tidak lain ialah untuk meyakinkan masyarakat kalau amandemen itu memang murni tujuannya untuk membuat bangsa ke masa depannya lebih baik.
"Sebagai pengusul yang bertanggung jawab pak @prabowo dan @Surya_Paloh baiknya perlu merinci dulu gagasannya terkait soal amandemen ini. Ketengahkan poinnya. Agar publik menilai ini amandemen yang sekedar ingin "melestarikan kekuasaan" atau amandemen yang menjawab persoalan kebangsaan," tandasnya.
Baca Juga: Gerindra - Nasdem Sepakat Amandemen UUD Menyeluruh, Tapi dengan Catatan
Berita Terkait
-
Gerindra - Nasdem Sepakat Amandemen UUD Menyeluruh, Tapi dengan Catatan
-
Fraksi Gerindra Pastikan Amandemen UUD 1945 Tidak Kembalikan Pilpres ke MPR
-
Temui Prabowo Malam Ini, Bamsoet Bakal Minta Pandangan soal Amandemen UUD
-
Temui Megawati, MPR Bahas Amendemen Terbatas untuk Pembangunan ke Depan
-
Terima Pimpinan MPR, Megawati: Diskusi Berlangsung Hangat
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah
-
PDIP Ingatkan Mandat Reformasi, Minta TNI Jauhi Politik Praktis dan Perkuat Industri Pertahanan
-
Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: PDIP Berdiri Paling Depan Jaga Hak Rakyat!
-
Cegah Bencana Ekologis, Rakernas I PDIP Desak Penegakan Hukum Lingkungan dan Penguatan Mitigasi
-
Prabowo Beri Mandat ke Dirut Baru Pertamina: Pecat Siapa Saja yang Tidak Bagus!
-
Bantah Dibekingi Orang Besar, Abdul Gafur Tantang Pembuktian Aliran Dana ke Kubu RRT
-
MAKI Laporkan Rekening Gendut Istri Pejabat Kemenag Senilai Rp32 Miliar ke KPK
-
Setelah Resmikan Proyek Besar di Balikpapan, Apa Agenda Rahasia Prabowo di IKN?
-
Sadar Direksi BUMN Ndablek, Prabowo: Sudah Rugi Malah Minta Tantiem