Wapres JK Sebut Dampak Stunting Sangat Besar

Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menggelar rapat terbatas untuk membahas stunting bersama sejumlah menteri di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).

Dalam kesempatan itu, sejumlah menteri menandatangani komitmen bersama untuk mengoptimalisasi pemantau pertumbuhan dan perkembangan untuk percepatan pencegahan stunting.

JK mengatakan bahwa setidaknya ada 23 kementerian/lembaga yang terlibat dalam percepatan mencegah stunting di Indonesia. JK menyebut stunting mesti segera terselesaikan karena menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah mengentas kurangnya peroleh gizi anak-anak Indonesia.

"Saya berharap semuanya bekerja keras untuk menuntaskan apa yang telah menjadi target bersama, yakni angka prevalensi turun dibawah 20 persen," kata JK.

Pemerintah kata JK, telah menetapkan sebanyak 160 kabupaten/kota prioritas penanganan stunting yang dipilih berdasarkan tingginya angka prevalensi stunting di daerah tersebut.

Rencananya jumlah tersebut akan terus bertambah menjadi 260 kabupaten pada 2020 mendatang. Lalu prioritas penanganan stunting sudah bisa dilakukan di semua kabupaten yaitu 514 kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2024.

"Anggaran ada, SDM ada, tinggal bagaimana seluruh kementerian dan lembaga mengkovergensikan program-program yang digelontorkan hingga tingkat desa. Saya pribadi optimistis jika seluruh program yang direncanakan berjalan lancar, angka stunting Indonesia akan banyak terkoreksi," kata dia.

Dalam kesempatan ini Wapres juga mengungkapkan keberadaan stunting di Indonesia bisa mempengaruhi pendapatan negara. Setidaknya 2 hingga 3 persen kerugian dari produk domestik bruto (PDB) mesti ditanggung negara akibat adanya stunting.

"Terlebih dampak dari stunting sangat besar karena menyangkut pembangunan, harga diri, dan martabat bangsa," kata dia.

Baca Juga: Menteri ATR dan Jusuf Kalla Tinjau Pembangunan Hunian Korban Gempa Palu

Adapun menteri yang ikut menandatangani komitmen bersama itu ialah Menteri Kesehatan Nila Moeloek; Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putra Sandjojo; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy; perwakilan Kementerian Agama, dan perwakilan Kementerian Dalam Negeri.