Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menggelar rapat terbatas untuk membahas stunting bersama sejumlah menteri di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).
Dalam kesempatan itu, sejumlah menteri menandatangani komitmen bersama untuk mengoptimalisasi pemantau pertumbuhan dan perkembangan untuk percepatan pencegahan stunting.
JK mengatakan bahwa setidaknya ada 23 kementerian/lembaga yang terlibat dalam percepatan mencegah stunting di Indonesia. JK menyebut stunting mesti segera terselesaikan karena menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah mengentas kurangnya peroleh gizi anak-anak Indonesia.
"Saya berharap semuanya bekerja keras untuk menuntaskan apa yang telah menjadi target bersama, yakni angka prevalensi turun dibawah 20 persen," kata JK.
Pemerintah kata JK, telah menetapkan sebanyak 160 kabupaten/kota prioritas penanganan stunting yang dipilih berdasarkan tingginya angka prevalensi stunting di daerah tersebut.
Rencananya jumlah tersebut akan terus bertambah menjadi 260 kabupaten pada 2020 mendatang. Lalu prioritas penanganan stunting sudah bisa dilakukan di semua kabupaten yaitu 514 kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2024.
"Anggaran ada, SDM ada, tinggal bagaimana seluruh kementerian dan lembaga mengkovergensikan program-program yang digelontorkan hingga tingkat desa. Saya pribadi optimistis jika seluruh program yang direncanakan berjalan lancar, angka stunting Indonesia akan banyak terkoreksi," kata dia.
Dalam kesempatan ini Wapres juga mengungkapkan keberadaan stunting di Indonesia bisa mempengaruhi pendapatan negara. Setidaknya 2 hingga 3 persen kerugian dari produk domestik bruto (PDB) mesti ditanggung negara akibat adanya stunting.
"Terlebih dampak dari stunting sangat besar karena menyangkut pembangunan, harga diri, dan martabat bangsa," kata dia.
Baca Juga: Menteri ATR dan Jusuf Kalla Tinjau Pembangunan Hunian Korban Gempa Palu
Adapun menteri yang ikut menandatangani komitmen bersama itu ialah Menteri Kesehatan Nila Moeloek; Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putra Sandjojo; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy; perwakilan Kementerian Agama, dan perwakilan Kementerian Dalam Negeri.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Resmi! Gubernur Riau Jadi Tersangka, Langsung Ditahan 20 Hari!
-
PSI Minta Satpol PP Tegas Tertibkan Parkir Liar di Trotoar: Sudah Ganggu Pejalan Kaki!
-
Drama di MKD DPR Berakhir: Uya Kuya Lolos dari Sanksi Kode Etik
-
Drama Penangkapan Gubernur Riau: Kabur Saat OTT, Berakhir Diciduk KPK di Kafe
-
Usman Hamid Sebut Soeharto Meninggal Berstatus Terdakwa: Sulit Dianggap Pahlawan
-
Ini Pertimbangan MKD Cuma Beri Hukuman Ahmad Sahroni Penonaktifan Sebagai Anggota DPR 6 Bulan
-
MKD Jelaskan Pertimbangan Adies Kadir Tidak Bersalah: Klarifikasi Tepat, Tapi Harus Lebih Hati-hati
-
Dinyatakan Bersalah Dihukum Nonaktif Selama 6 Bulan Oleh MKD, Sahroni: Saya Terima Lapang Dada
-
Ahmad Sahroni Kena Sanksi Terberat MKD! Lebih Parah dari Nafa Urbach dan Eko Patrio, Apa Dosanya?
-
MKD Ungkap Alasan Uya Kuya Tak Bersalah, Sebut Korban Berita Bohong dan Rumah Sempat Dijarah