Suara.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) buka suara terkait tudingan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang dinilai pasif menangani kasus kekerasan aparat kepolisian terhadap mahasiswa dan pelajar yang berujuk rasa di sekitar gedung DPR, Jakarta dan berbagai daerah di Indonesia.
Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti meminta agar KontraS memberikan pernyataaan merujuk pada fakta yang jelas.
Poengky mengaku jika pihaknya telah mendesak Propam Polri untuk melakukan investigasi terkait aksi represif polisi terhadap pendemo yang kini menelan korban jiwa.
"Kontras tidak tahu apa yang dilakukan Kompolnas. Jadi Kontras sudah bertindak tidak fair karena menghakimi tanpa melihat fakta. Kompolnas telah mendesak Propam Polri melakukan investigasi semua kasus dugaan kekerasan yang menimbulkan korban meninggal dan luka-luka," ujar Poengky kepada Suara.com, Selasa (15/10/2019).
Tak hanya itu, Poengky mengklaim jika Kompolnas terus melakukan upaya dengan berkomunikasi dengan jajaran Polri. Mulai dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian hingga jajaranya.
"Kompolnas juga mengawasi prosesnya, serta terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kapolri, Irwasum, Kadiv Propam dan Kapolda," katanya.
Oleh karena itu, Poengky meminta agar KontraS tak memberikan pernyataan yang menyudutkan Kompolnas. Sebab, pernyataan tersebut dinilai tak berdasar dan cenderung memfitnah.
"Tentu saja Kontras tidak tahu hal tersebut, jadi seenaknya saja mengatakan Kompolnas pasif. Kalau tidak tahu, tanya langsung. Kami tidak pernah menutup komunikasi. Jangan membuat statement yang tidak berdasar dan cenderung fitnah," imbuh Poengky.
Sebelumnya, KontraS menyatakan, semestinya saat prosedur operasional standar tidak ditaati kepolisian atau terdapat dugaan penggunaan kekuatan berlebihan, Kompolnas bersuara memberi masukan dan mencari fakta.
Baca Juga: Revisi Skripsi Viral, Dosen Sony Pamer Liburan Bareng Mahasiswa di Jogja
"Ini tidak terlihat tindakan itu dilakukan, kesannya hanya diam saja menunggu laporan masuk. Kalau kaya gitu ya lebih baik tidak ada Kompolnas menurut saya," kata Koordinator KontraS Yati Andriyani sebagaimana dilansir laman Antara, di Jakarta, Senin (14/10/2019).
Berulangnya penanganan unjuk rasa yang menimbulkan korban jiwa disebutnya teguran keras bagi Kompolnas yang memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap kepolisian, selain memberikan masukan kebijakan.
Berita Terkait
-
Kecam Larangan Demo Jelang Pelantikan Jokowi, BEM SI: Tak Niat Gagalkan
-
Said Didu Ingatkan Demo Tak Boleh Dilarang: Cukup Pemberitahuan
-
BEM SI: Aparat Masuk Kampus, Redam Aksi Demonstrasi Mahasiswa
-
Polisi Larang Demo, BEM SI Melawan: Semakin Dilarang, Semakin Mau Melakukan
-
Demo Mahasiswa Timbulkan Korban, Kompolnas Dinilai Terkesan Diam
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Pramono Anung Usul Haul Ulama Betawi Jadi Agenda Rutin HUT Jakarta
-
PERANG DIMULAI: Amerika dan Israel Serang Ibu Kota Iran
-
KPK Geledah Rumah Eks Pj Sekda Pati, Dalami Kasus Suap Jabatan Desa yang Jerat Sudewo
-
Jakarta Ramadan Festival 2026, Bundaran HI Tampil Bercahaya Selama Bulan Suci
-
KPK Ungkap Modus Mobil Operasional Berpindah-Pindah di Kasus OTT Bea Cukai
-
Nasib 185 Lapangan Padel Tak Berizin di Jakarta: DPRD Minta Penertiban Bertahap dan Berkeadilan
-
Ramadan dan Lebaran Ubah Pola Perjalanan, Mobilitas Makin Terkonsentrasi Jelang Hari H
-
Kejagung Ajukan Banding Vonis 9 Terdakwa Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah
-
Diduga Ilegal, Satgas PKH Segel Tambang Nikel Milik Bos Malut United
-
H-10 Lebaran, Menteri PU Targetkan Pantura Barat Bebas Lubang