Suara.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyarankan Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk tidak memilih Prabowo Subianto dan Wiranto sebagai menteri di kabinet jilid II. Sebab, Prabowo dan Wiranto diduga terlibat dan bertanggungjawab atas pelangggaran HAM berat masa lalu.
Menanggapi hal itu, politisi PDI Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan menegaskan bahwasanya susunan kabinet menteri sepenuhnya menjadi wewenang dan hak prerogatif Jokowi selaku presiden.
Menurut Arteria, Jokowi pun pastinya telah menerima informasi terkait figur-figur kandidat calon menterinya.
"Segala masukan, segala informasi tentunya sudah masuk ke mejanya Pak Presiden. Kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi, itu adalah keputusan politik Pak Jokowi. Yang penting Pak Jokowi yakin,. Pak Jokowi nyaman, dan Pak Jokowi bisa bekerjasama untuk melakukan kerja-kerja pemerintahan yang begitu efektif," kata Arteria saat dihubungi SUARA.COM, Selasa (22/10/2019).
Arteria pun meyakini siapapun yang akan menjadi menteri di pemerintahan lima tahun ke depan telah berdasar pertimbangan Jokowi. Arteria pun meminta semua pihak dapat menerima apapun yang menjadi keputusan Jokowi.
"Sekalipun ada informasi atau apa saya pikir sudah menjadi bahan pencermatan dan pertimbangan beliau. Apapun itu kita harus hargai dan hormati," ujarnya.
Sebagaiman diketahui, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto santer disebut sebagai kandidat terkuat untuk mengisi jabatan sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Hal itu terungkap tatkala Prabowo bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Senin (21/10) kemarin.
"Saya sudah sampaikan keputusan kami, dari Partai Gerindra, apabila diminta, kami siap membantu. Hari ini resmi diminta, kami sanggupi membantu. Saya, beliau izinkan, menyampaikan saya diminta membantu beliau di bidang pertahanan," kata Prabowo.
Baca Juga: Kelakar PAN soal Prabowo jadi Menteri: Nanti Rapat di DPR Kami Salah Sebut
Tag
Berita Terkait
-
Prabowo Calon Menhan, Bamsoet: Moga Indonesia Disegani di Asia dan Global
-
Gerindra: Konstituen Senang Prabowo Masuk Kabinet Jokowi
-
Calon Kuat Menhan, PA 212 Tagih Janji Prabowo Pulangkan Habib Rizieq
-
Prabowo Siap jadi Pembantu Jokowi, PA 212: Semoga Bermanfaat buat Umat
-
Prabowo Siap Jadi Menteri Jokowi, Kader Gerindra: Kami Sami'na Waatho'na
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Nama PBNU Terseret Kasus Haji, KPK Buka Suara: Benarkah Hanya Incar Orangnya, Bukan Organisasinya?
-
Rentetan Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis, DPD Minta BGN Kurangi Jumlah Penerima MBG
-
Asmara Berujung Maut di Cilincing: Pemuda Tewas Dihabisi Rekan Sendiri, Kamar Kos Banjir Darah!
-
Video Gibran Tak Suka Baca Buku Viral Lagi, Netizen Bandingkan dengan Bung Hatta
-
KPK Ungkap Kasus Korupsi Kuota Haji, Libatkan Hampir 400 Biro Perjalanan
-
Nabire Diguncang Gempa Berkali-kali, Jaringan Internet Langsung Alami Gangguan
-
KPK Sita Uang Hingga Mobil dan Tanah dari Dirut BPR Jepara Artha dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Terungkap! Modus Oknum Kemenag Peras Ustaz Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji
-
PWNU DKI Ingatkan soal Transformasi PAM Jaya: Jangan Sampai Air Bersih Jadi Barang Dagangan
-
Satgas PKH Tertibkan Tambang Ilegal di Maluku Utara: 100 Hektar Hutan Disegel, Denda Menanti!