Suara.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menegaskan partainya tetap menjadi oposan bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Demi keseimbangan demokrasi, jalan menjadi oposan harus ditempuh oleh PKS.
Sikap tersebut kembali ditegaskan setelah Sohibul dan pimpinan PKS yang lain melakukan silaturahim dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2019).
"Berulang kali saya jawab bahwa ini kita harus menjaga marwah demokrasi kita. Jadi demokrasi itu sejatinya harus ada cek and balances," ujar Sohibul di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.
Dengan demikian, PKS tidak akan mengikuti langkah Gerindra yang kekinian mendukung pemerintahan Joko Widodo. Selain gabung ke pemerintah Prabowo juga telah menerima tawaran Jokowi sebagai menteri bidang pertahanan.
Lebih lanjut, Sohibul melalui partainya akan mengawal pemerintahan dari luar. Sikap tersebut menjadi demi menjaga marwah demokrasi dan kepentingan bangsa.
"Jadi ini persoalannya adalah bagaimana menjaga marwah demokrasi, dan sekali lagi, di luar maupun di dalam pemerintahan, saya kira itu sama saja kalau niatnya untuk kepentingan bangsa," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
'Mereka Ada Sebelum Negara Ini Ada,' Pembelaan Antropolg untuk 11 Warga Maba Sangaji di Persidangan
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan
-
Ada dari Bekasi dan Semarang, Tim DVI Identifikasi 7 Jasad Korban Ponpes Al Khoziny, Ini Daftarnya
-
Jokowi Absen di HUT TNI karena Tak Boleh Kena Panas, Kondisi Kesehatannya Jadi Gunjingan
-
Geger Sidang Ijazah Gibran: Tuntutan Rp125 T Bisa Dihapus, Syarat Minta Maaf dan Mundur dari Wapres
-
PHRI: Okupansi Hotel Merosot, Terhentinya Proyek IKN Buat Kaltim Paling Terdampak