Suara.com - Pemerintah Kota Jakarta Pusat (Jakpus) mengakui tak ada anggaran untuk pengadaan foto baru Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin selaku Presiden dan Wakil Presiden baru periode 2019-2024. Untuk pengadaan foto itu, pihak Pemkot harus menganggarkan sendiri.
Polemik soal anggaran foto Kepala Negara di kantor pemerintahan ini sebelumnya bermula dari Kantor Wali Kota Jakarta Utara. Anggaran untuk pengadaan foto dianggap sebagai penyebabnya meskipun dibantah oleh Wali Kota Jakut, Sigit Widjatmoko.
Namun Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi mengakui anggaran untuk pengadaan foto baru presiden dan wapres memang tidak ada. Meskipun di kantornya sendiri diakuinya sudah terpasang foto Jokowi - Ma'ruf terbaru.
"Ya emang enggak ada kan (anggaran untuk pengadaan foto) di umum. Paling kalau anggaran khusus buat foto enggak ada," ujar Irwandi saat dihubungi.
Untuk ditingkat kelurahan, Irwandi mengatkan untuk pengadaan foto harus menggunakan biaya sendiri. Menurutnya memang setiap tahun seperti itu kecuali untuk foto Gubernur.
"Iya (dana) sendiri, enggak boleh dianggarkan foto-foto begitu kecuali foto Gubernur dibagi-bagi kalau dari Provinsi. Ini kan enggak tahu, ini (foto Presiden - Wapres) enggak dianggarkan," jelasnya.
Ia mengakui masih ada kelurahan yang belum memajang foto baru Jokowi-Ma'ruf di kantornya. Pasalnya penyediaan figura itu harus sesuai ketentuan Setneg dan terbatas penyediaannya.
"Semoga minggu ini sudah bisa dibeli, saya imbau minggu ini dipasang foto fotonya," pungkasnya.
Baca Juga: Calon-calon Menteri Jokowi Sambangi Istana Negara
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Sekutu NATO Tolak Terlibat Rencana Donald Trump untuk Blokade Selat Hormuz
-
Hitung-hitungan Dampak Buruk Blokade AS di Pelabuhan Iran dan Selat Hormuz
-
Bertukar Cinderamata, Prabowo Subianto Beri Miniatur Candi Borobudur ke Vladimir Putin
-
Studi Ungkap Aspal dan Beton Memerangkap Panas, Kenapa Kota Jadi Kian Menyengat?
-
Apa Itu MDCP? Kerjasama Militer AS-Indonesia yang Baru Diteken Sjafrie Sjamsoeddin
-
Pakar Hukum: Awasi Dana Asing ke NGO, Tapi Jangan Bungkam Kritik
-
Momen Hangat di Kremlin, Putin Lepas Prabowo dengan Penghormatan Khusus
-
Intip Taktik Donald Trump Nekat Blokade Pelabuhan Iran
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Indonesia dan AS Resmi Perkuat Kemitraan Pertahanan, Fokus Modernisasi hingga Latihan Militer