Suara.com - Pemerintah Kota Jakarta Pusat (Jakpus) mengakui tak ada anggaran untuk pengadaan foto baru Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin selaku Presiden dan Wakil Presiden baru periode 2019-2024. Untuk pengadaan foto itu, pihak Pemkot harus menganggarkan sendiri.
Polemik soal anggaran foto Kepala Negara di kantor pemerintahan ini sebelumnya bermula dari Kantor Wali Kota Jakarta Utara. Anggaran untuk pengadaan foto dianggap sebagai penyebabnya meskipun dibantah oleh Wali Kota Jakut, Sigit Widjatmoko.
Namun Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi mengakui anggaran untuk pengadaan foto baru presiden dan wapres memang tidak ada. Meskipun di kantornya sendiri diakuinya sudah terpasang foto Jokowi - Ma'ruf terbaru.
"Ya emang enggak ada kan (anggaran untuk pengadaan foto) di umum. Paling kalau anggaran khusus buat foto enggak ada," ujar Irwandi saat dihubungi.
Untuk ditingkat kelurahan, Irwandi mengatkan untuk pengadaan foto harus menggunakan biaya sendiri. Menurutnya memang setiap tahun seperti itu kecuali untuk foto Gubernur.
"Iya (dana) sendiri, enggak boleh dianggarkan foto-foto begitu kecuali foto Gubernur dibagi-bagi kalau dari Provinsi. Ini kan enggak tahu, ini (foto Presiden - Wapres) enggak dianggarkan," jelasnya.
Ia mengakui masih ada kelurahan yang belum memajang foto baru Jokowi-Ma'ruf di kantornya. Pasalnya penyediaan figura itu harus sesuai ketentuan Setneg dan terbatas penyediaannya.
"Semoga minggu ini sudah bisa dibeli, saya imbau minggu ini dipasang foto fotonya," pungkasnya.
Baca Juga: Calon-calon Menteri Jokowi Sambangi Istana Negara
Berita Terkait
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim
-
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta
-
Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026
-
Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran
-
Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah
-
Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026
-
ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.
-
4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay
-
Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat
-
Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan