Prabowo Resmi Jadi Menhan, PA 212 Beri Target 100 Hari Kerja

Suara.com - PA 212 ikut menaruh target dan harapan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Sandiaga setelah resmi diangkat sebagai Menteri Pertahanan atau Menhan di Kabinet Jokowi 2019-2024.

Juru Bicara PA 212 Novel Bamukmin menyampaikan mereka ikut menuntut Prabowo agar dapat memulangkan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab ke Indonesia dalam 100 hari kerja Prabowo sebagai Menhan. Selain itu, PA 212 meminta Prabowo juga menghentikan kasus atau memberi SP3 terhadap kasus yang mengkriminalisasi ulama dan aktivis.

Menurut Novel, bahwa hal tersebut harus dipenuhi Prabowo dalam 100 hari kerja. Jika tidak ada satu pun yang dipenuhi, PA 212 akan mencap Prabowo telah kumat dengan penyakit lama.

“Maka jelas Prabowo telah kumat kembali dengan penyakit lamanya dan kami pasti akan menjadi lawannya yang sangat kritis,” kata Novel kepada Suara.com, Rabu (23/10/2019).

Adapun penyakit lama Prabowo yang dimaksud Novel ialah ikut andil dalam membawa Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012. Menurut Novel, dari kepemimpinan keduanya itu pula yang menjadi awal kegaduhan.

“Prabowo tahun 2012 membawa penyakit yaitu kedua orang yang dibawanya menjadi gubernur dan wakilnya, dari situlah awal kegaduhan dan terus membesar yang berlanjut sampai saat ini walau Prabowo sempat taubat karena bersama ulama menumbangkan Ahok dan memenjarakannya,” tutur Novel.

Namun, lanjut Novel, jika masuknya Prabowo di kabinet hanya berujung pada ditinggalkannya amanat ulama dan umat, maka ia menilai Prabowo telah kumat. Untuk itu, PA 212 akan melihat 100 hari pertama Prabowo, apakah akan memenuhi permintaan PA 212 atau tidak.

“Tapi kalau saat ini Prabowo tidak bisa menjalankan amanat ulama dan umat lagi maka dipastikan Prabowo kumat penyakitnya membuat gaduh lagi dengan bergabung sama Jokowi lagi yang justru malah menjadi pembantu tugas presiden menjadi menteri,” ujarnya.

Sebagai salah satu pendukumg Prabowo-Sandiaga dalam Pilpres 2019, PA 212 mempersilakan masuknya Partai Gerindra ke dalam pemerintahan melalui penunjukan Prabowo Subianto sebagai salah satu kandidat menteri.

Baca Juga: Mahfud MD Jadi Menkopolhukam, Akan Mengkoordinasi Prabowo

Meski begitu, Novel menegaskan bahwa kelompoknya telah menutup pintu rekonsiliasi karena mereka menilai rezim saat ini curang, zalim, dan mungkar.

"Prinsip nya PA 212 sudah menutup pintu untuk rekonsiliasi apalagi koalisi dengann rezim saat ini yang sudah jelas curang TSMB, dzolim, mungkar dan mempertontonkan ketidakadilan kecuali sudah jelas kalau rezim tobat. Maka boleh saja rekonsiliasi itu terbuka untuk tegaknya keadilan dan silakan saja untuk kubu 02 berkoalisi,” tutur Novel.

Namun sebagai salah satu pendukung, PA 212 tak begitu saja rela mempersilakan Prabowo melenggang menjadi Menteri biang Pertahanan dengan melupan mereka. Novel menyebut bahwa PA 212 tetap menuntut Prabowo mendengarkan aspirasi mereka terkait persoalan keumatan.

Mulai dari mengusut tuntas para korban jiwa dalam Pemilu sampai korban jiwa dalam aksi menolak revisi UU KPK yang dilakukan mahasiswa serta pelajar. Selain itu PA 212 juga meminta adanya penghentian proses hukum atau SP3 terhadap kasus-kasus yang melibatkan ulama dan aktibvis serta rakyat yang dikriminisasi sebagai tersangka.

Sebaliknya, PA 212 meminta adanya proses hukum terhadap para penista agama yang sudah puluhan kali dilaporkan tapi tidak diproses sampai saat ini.

Termasuk meminta dipulangkannya Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab (HRS) kembali ke Indonesia, sebagaimana yang pernah dijanjikan Prabowo semasa kampanye.

“Iya sudah satu paket karena dengan semua kasus ulama, aktivis serta tokoh di SP3 maka otomatis HRS pulang,” kata Novel.