Soal Radikalisme, Mekopolhukam Mahfud Singgung Kemiskinan Peninggalan SBY

Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD meminta masyarakat Kalimantan Barat untuk mencegah menyebarnya paham radikal di lingkungan sekitarnya. Menurutnya, bahaya laten paham radikal jika terus dibiarkan maka akan dengan mudah merusak persatuan dan kesatuan bangsa ini, sehingga paham-paham radikal ini harus dicegah sedini mungkin.

Mahfud menambahkan, untuk mewujudkan Indonesia Emas kita harus membangun rasa kebangsaan dan nasionalisme. Sehingga masyarakat harus menanamkan kebanggaan pada diri karena kita sudah merdeka dengan hasil perjuangan bangsa sendiri.

"Jika sampai sekarang ada yang mengatakan kenapa kita sudah merdeka selama 74 tahun, namun masih banyak yang masih miskin, itu adalah pertanyaan yang mendasar dan sebelum dijawab perlu kita renungkan, sebelum kita merdeka jumlah masyarakat miskin kita 99,9 persen," kata Mahfud di Kalbar, Minggu (27/10/2019).

"Justru karena kita sudah merdeka, setelah sekian puluh tahun pemerintah terus menekan angka kemiskinan tersebut dan setelah mengakhiri masa pemerintahan SBY, masyarakat miskin Indonesia berada di angka 11,8 persen dan setelah pada periode pertama pemerintahan Jokowi turun menjadi 9,1 persen dengan jumlah masyarakat miskin sebanyak 25,1 juta dari total penduduk Indonesia," papar Mahfud.

Dan jika program pemerintah terus berjalan, target penuntasan angka kemiskinan pada tahun 2045, bisa terwujud. Kuncinya, kata dia, adalah kita harus bersatu. Jangan marah-marah terus dengan pemerintah, justru masyarakat harus mendukung berbagai kebijakan pro-rakyat, agar program pengentasan kemiskinan itu bisa dilakukan.

"Pemilihan presiden sudah berakhir, sudah saatnya kita kembali mengejar berbagai ketertinggalan kita. Jangan terus berkutat dengan masalah yang tidak jelas," tuturnya. (Antara)