Suara.com - Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi menganggap anggaran Pemprov DKI untuk tahun 2020 yang menuai kontroversi bukan masalah sepele. Prasetio meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mencopot anak buahnya yang mengurus hal itu.
Prasetio mengatakan rancangan anggaran yang tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 berisikan poin yang kontroversi seperti pengadaan Rp 82 miliar untuk beli lem aibon hingga Rp 5 miliar influencer untuk pariwisata DKI.
Menurutnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membuat rancangan itu lebih baik dicopot jika tidak kompeten.
"Kaya masalah aibon lah terus masalah influencer, kalau SKPD-nya enggak mampu ganti orangnya. Ini engak main-main," ujar Prasetio di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).
Politikus PDI Perjuangan itu menyebut SKPD yang membuat anggaran itu harus bisa memilah program yang prioritas dan tidak. Karena itu ia meminta agar Anies lebih tegas dalam mengarahkan dan mengawasi anak buahnya.
"Kan perencanaan SKPD, kalau saya melihat dari beberapa tempat, ini SKPD enggak bisa tegas menganggarkan apa sih yang penting buat Masyarakat," jelasnya.
Untuk diketahui, KUA-PPAS ini tengah dibahas di DPRD untuk dijadikan APBD paling lambat pada 30 November mendatang. Prasetio mengaku akan tetap menyisir anggaran itu secara objektif.
"Makanya itu saya bilang sama teman-teman di komisi, tiap hari saya melihat yang prioritas mana, yang enggak prioritas pasti akan saya stop," pungkasnya.
Bukan hanya kali ini anggaran dalam KUA-PPAS 2020 Pemprov DKI menuai kontroversi.
Baca Juga: Buruh Akhirnya Bertemu Anies, Lahirkan Tim 7 UMP Jakarta
Sebelumnya, terdapat beberapa pengajuan anggaran yang membengkak, salah satunya adalah anggaran untuk tim gubernur untuk percepatan pembanguan (TGUPP) yang naik Rp 7,5 Miliar menjadi Rp 26,5 miliar. Setelah ramai dikritik besaran anggaran ini direvisi menjadi Rp 21 miliar.
Selain anggaran untuk TGUPP, anggaran pengadaan antivirus dan pembelian data base juga menjadi sasaran kritik lantaran mencapai Rp 12 Miliar.
Sedangakan anggaran lainnya yang dinilai terlampau besar adalah anggaran renovasi rumah dinas Gubernur sebesar Rp 2,4 miliar.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftar Namanya
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
- 5 Kipas Angin Sedingin AC Lebih Murah dan Irit Listrik
- Ramalan 12 Shio Bulan di Juli 2026: Peruntungan Karier, Keuangan, Asmara, dan Kesehatan
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Program 'Speling' Jateng di Banyumas, Wagub Taj Yasin Dekatkan Dokter Spesialis ke Tingkat Kecamatan
-
Rencana Kemasan Rokok Polos Tuai Protes, Dinilai Rugikan Petani dan Industri Tembakau
-
Roy Suryo Ajukan Praperadilan Lagi, Padahal Putusan Gugatan Pertama Tinggal Hitungan Hari
-
OTT Diduga Bocor di Kasus Bupati Kuansing dan Langkat, KPK Bakal Evaluasi
-
Agus Jabo Minta Kader PRIMA Kawal Program Kerakyatan Pemerintahan Prabowo
-
Pengembalian Gratifikasi Tak Hapus Pidana, KPK Bakal Dalami Pernyataan Raja Juli
-
Tawuran Remaja di Cengkareng Digagalkan Patroli Gabungan, Celurit hingga Petasan Disita
-
Transportasi dan Wisata Jakarta Bakal Digratiskan 5 Hari Saat HUT Ke-500
-
Sambut HUT ke-80, BNI Hadirkan Program Terus Ada, Ada Terus bagi Pengabdian untuk Negeri
-
Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi