Suara.com - Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi menganggap anggaran Pemprov DKI untuk tahun 2020 yang menuai kontroversi bukan masalah sepele. Prasetio meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mencopot anak buahnya yang mengurus hal itu.
Prasetio mengatakan rancangan anggaran yang tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 berisikan poin yang kontroversi seperti pengadaan Rp 82 miliar untuk beli lem aibon hingga Rp 5 miliar influencer untuk pariwisata DKI.
Menurutnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membuat rancangan itu lebih baik dicopot jika tidak kompeten.
"Kaya masalah aibon lah terus masalah influencer, kalau SKPD-nya enggak mampu ganti orangnya. Ini engak main-main," ujar Prasetio di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).
Politikus PDI Perjuangan itu menyebut SKPD yang membuat anggaran itu harus bisa memilah program yang prioritas dan tidak. Karena itu ia meminta agar Anies lebih tegas dalam mengarahkan dan mengawasi anak buahnya.
"Kan perencanaan SKPD, kalau saya melihat dari beberapa tempat, ini SKPD enggak bisa tegas menganggarkan apa sih yang penting buat Masyarakat," jelasnya.
Untuk diketahui, KUA-PPAS ini tengah dibahas di DPRD untuk dijadikan APBD paling lambat pada 30 November mendatang. Prasetio mengaku akan tetap menyisir anggaran itu secara objektif.
"Makanya itu saya bilang sama teman-teman di komisi, tiap hari saya melihat yang prioritas mana, yang enggak prioritas pasti akan saya stop," pungkasnya.
Bukan hanya kali ini anggaran dalam KUA-PPAS 2020 Pemprov DKI menuai kontroversi.
Baca Juga: Buruh Akhirnya Bertemu Anies, Lahirkan Tim 7 UMP Jakarta
Sebelumnya, terdapat beberapa pengajuan anggaran yang membengkak, salah satunya adalah anggaran untuk tim gubernur untuk percepatan pembanguan (TGUPP) yang naik Rp 7,5 Miliar menjadi Rp 26,5 miliar. Setelah ramai dikritik besaran anggaran ini direvisi menjadi Rp 21 miliar.
Selain anggaran untuk TGUPP, anggaran pengadaan antivirus dan pembelian data base juga menjadi sasaran kritik lantaran mencapai Rp 12 Miliar.
Sedangakan anggaran lainnya yang dinilai terlampau besar adalah anggaran renovasi rumah dinas Gubernur sebesar Rp 2,4 miliar.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Perempuan Masih Jadi Objek Politik? Kritik Pedas Mahasiswi untuk Demokrasi Indonesia
-
Cuaca Hari Ini: Hujan Merata di Kota-kota Besar Jawa dan Sumatera
-
Pengacar Arya Daru Pangayunan Minta Polisi Dalami Sosok Vara dan Dion, Siapa Dia?
-
Guru Besar IPB: Petani Dituntut Taat Kebijakan, Tapi Bantuan Benih dan Pupuk Masih Jauh dari Cukup
-
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Program Digitalisasi Pendidikan
-
1.300 UMKM Siap Unjuk Gigi di Kompetisi Perdana Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas
-
Merasa Terlindungi, Barang Pemberian Kapolda Herry Heryawan Bikin Penyandang Tunarungu Ini Terharu
-
Kolaborasi Bareng DPRD DKI, Pramono Resmikan Taman Bugar Jakbar
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!