Suara.com - Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi menganggap anggaran Pemprov DKI untuk tahun 2020 yang menuai kontroversi bukan masalah sepele. Prasetio meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mencopot anak buahnya yang mengurus hal itu.
Prasetio mengatakan rancangan anggaran yang tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 berisikan poin yang kontroversi seperti pengadaan Rp 82 miliar untuk beli lem aibon hingga Rp 5 miliar influencer untuk pariwisata DKI.
Menurutnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membuat rancangan itu lebih baik dicopot jika tidak kompeten.
"Kaya masalah aibon lah terus masalah influencer, kalau SKPD-nya enggak mampu ganti orangnya. Ini engak main-main," ujar Prasetio di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).
Politikus PDI Perjuangan itu menyebut SKPD yang membuat anggaran itu harus bisa memilah program yang prioritas dan tidak. Karena itu ia meminta agar Anies lebih tegas dalam mengarahkan dan mengawasi anak buahnya.
"Kan perencanaan SKPD, kalau saya melihat dari beberapa tempat, ini SKPD enggak bisa tegas menganggarkan apa sih yang penting buat Masyarakat," jelasnya.
Untuk diketahui, KUA-PPAS ini tengah dibahas di DPRD untuk dijadikan APBD paling lambat pada 30 November mendatang. Prasetio mengaku akan tetap menyisir anggaran itu secara objektif.
"Makanya itu saya bilang sama teman-teman di komisi, tiap hari saya melihat yang prioritas mana, yang enggak prioritas pasti akan saya stop," pungkasnya.
Bukan hanya kali ini anggaran dalam KUA-PPAS 2020 Pemprov DKI menuai kontroversi.
Baca Juga: Buruh Akhirnya Bertemu Anies, Lahirkan Tim 7 UMP Jakarta
Sebelumnya, terdapat beberapa pengajuan anggaran yang membengkak, salah satunya adalah anggaran untuk tim gubernur untuk percepatan pembanguan (TGUPP) yang naik Rp 7,5 Miliar menjadi Rp 26,5 miliar. Setelah ramai dikritik besaran anggaran ini direvisi menjadi Rp 21 miliar.
Selain anggaran untuk TGUPP, anggaran pengadaan antivirus dan pembelian data base juga menjadi sasaran kritik lantaran mencapai Rp 12 Miliar.
Sedangakan anggaran lainnya yang dinilai terlampau besar adalah anggaran renovasi rumah dinas Gubernur sebesar Rp 2,4 miliar.
Berita Terkait
Terpopuler
- Aksi Ngamen di Jalan Viral, Pinkan Mambo Ngaku Bertarif Fantastis Setara BLACKPINK
- 5 Motor Listrik Terbaik Buat Ojol: Jarak Tempuh Jauh, Harga Terjangkau, Mesin Bandel
- 6 Bedak Padat untuk Makeup Natural dan Anti Kusam, Harga Terjangkau
- Kata Anak Pinkan Mambo Usai Tahu Sang Ibu Ngamen di Jalan: Downgrade Semenjak Nikah Sama Suaminya
- 5 Motor Listrik Fast Charging, Bebas Risau dari Kehabisan Baterai di Jalan
Pilihan
-
'Ayah, Ayah!' Tangis Histeris Keluarga Pecah saat Jenazah 3 Prajurit TNI Gugur Tiba di Tanah Air
-
Tragedi Gas Maut di TB Simatupang: 4 Nyawa Melayang dalam Toren, Proyek 8 Lantai Kini Senyap
-
Akses Jalan Diblokir, Warga Kepung Pesantren Darul Istiqamah Maros
-
Brady Ebert Bekas Gitaris Turnstile Ditangkap Terkait Kasus Percobaan Pembunuhan
-
Tak Ganggu Umat Muslim, Pihak Yayasan Pastikan Rumah Doa Jemaat POUK Tesalonika Jauh dari Masjid
Terkini
-
Prabowo Beri Ucapan Belasungkawa ke Keluarga dan Penghormatan ke 3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon
-
'Ayah, Ayah!' Tangis Histeris Keluarga Pecah saat Jenazah 3 Prajurit TNI Gugur Tiba di Tanah Air
-
Puluhan Siswa di Duren Sawit Diduga Keracunan Makanan, BGN Minta Maaf dan Tanggung Biaya Pengobatan
-
Gugur Akibat Serangan Artileri di Lebanon, Jenazah 3 Prajurit TNI Tiba di Bandara Soetta Sore Ini
-
Jangan Tergiur Jalur Cepat! Ini Risiko Fatal Berhaji Pakai Visa Ziarah
-
Buntut 72 Siswa Diduga Keracunan, BGN Stop Operasional SPPG Pondok Kelapa Tanpa Batas Waktu
-
Tragedi Jembatan B1 Iran: Jumlah Korban Jiwa Serangan AS-Israel Kini Capai 13 Jiwa
-
3 Personel UNIFIL RI Terluka Lagi di Lebanon, Kemlu: Serangan Berulang Ini Tidak Dapat Diterima!
-
Mendagri Tito Kerahkan Praja IPDN, Percepat Pemulihan Permukiman Terdampak Bencana
-
Wujudkan Jakarta Terintegrasi, Pramono Wajibkan Gedung di Atas 4 Lantai Koneksi CCTV ke Pemprov