Suara.com - Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi menganggap anggaran Pemprov DKI untuk tahun 2020 yang menuai kontroversi bukan masalah sepele. Prasetio meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mencopot anak buahnya yang mengurus hal itu.
Prasetio mengatakan rancangan anggaran yang tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 berisikan poin yang kontroversi seperti pengadaan Rp 82 miliar untuk beli lem aibon hingga Rp 5 miliar influencer untuk pariwisata DKI.
Menurutnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membuat rancangan itu lebih baik dicopot jika tidak kompeten.
"Kaya masalah aibon lah terus masalah influencer, kalau SKPD-nya enggak mampu ganti orangnya. Ini engak main-main," ujar Prasetio di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).
Politikus PDI Perjuangan itu menyebut SKPD yang membuat anggaran itu harus bisa memilah program yang prioritas dan tidak. Karena itu ia meminta agar Anies lebih tegas dalam mengarahkan dan mengawasi anak buahnya.
"Kan perencanaan SKPD, kalau saya melihat dari beberapa tempat, ini SKPD enggak bisa tegas menganggarkan apa sih yang penting buat Masyarakat," jelasnya.
Untuk diketahui, KUA-PPAS ini tengah dibahas di DPRD untuk dijadikan APBD paling lambat pada 30 November mendatang. Prasetio mengaku akan tetap menyisir anggaran itu secara objektif.
"Makanya itu saya bilang sama teman-teman di komisi, tiap hari saya melihat yang prioritas mana, yang enggak prioritas pasti akan saya stop," pungkasnya.
Bukan hanya kali ini anggaran dalam KUA-PPAS 2020 Pemprov DKI menuai kontroversi.
Baca Juga: Buruh Akhirnya Bertemu Anies, Lahirkan Tim 7 UMP Jakarta
Sebelumnya, terdapat beberapa pengajuan anggaran yang membengkak, salah satunya adalah anggaran untuk tim gubernur untuk percepatan pembanguan (TGUPP) yang naik Rp 7,5 Miliar menjadi Rp 26,5 miliar. Setelah ramai dikritik besaran anggaran ini direvisi menjadi Rp 21 miliar.
Selain anggaran untuk TGUPP, anggaran pengadaan antivirus dan pembelian data base juga menjadi sasaran kritik lantaran mencapai Rp 12 Miliar.
Sedangakan anggaran lainnya yang dinilai terlampau besar adalah anggaran renovasi rumah dinas Gubernur sebesar Rp 2,4 miliar.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan, Bakal Dipanggil Polisi Minggu Depan
- 20 Kode Redeem FF Aktif 20 Agustus 2026: Klaim Item Langka dan Bundle Spesial
- Harga Serum Penghilang Flek Hitam yang Efektif dan Aman, Ini 5 Rekomendasi Produknya
- Warga Jogja Protes Desil Naik, Status Miskin Masuk Desil 9, Pemda DIY Minta BPS Klarifikasi
- Kunjungi Korban Gempa di NTT Hari Ini, Gus Miftah Gelontorkan Bantuan Rp500 Juta
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Satyalancana untuk Dekan Unsoed Dipertanyakan di Tengah Polemik Integritas Akademik
-
Jejak Tebangan Kayu Hangus Terbakar Ditemukan di Lokasi Karhutla Jambi
-
Satu Minggu Jelang Muktamar, 4 Nama Kandidat Ketum PBNU Mengerucut, Siapa Terkuat?
-
Guru PPPK Jadi Pegawai Pusat, Pengamat UGM Soroti Ancaman Sentralisasi dan Beban APBN
-
Gelar Apel Siaga 27 Agustus, Fahira Idris: Bang Japar Ajak Warga Jaga Jakarta
-
DPR Soroti Risiko Diskriminasi Bantuan Gempa NTT di Tengah Pilkades
-
Dituduh Ngamuk dan Tunjuk-Tunjuk Pengacara Ruben Onsu, Sarwendah: Sebagai Ibu Wajar...
-
DPR Dukung Perpres Timah Rakyat, Biar PT Timah Bisa Beli 3.000 Ton Hasil Warga
-
Serbaguna! 5 Pelembap Wajah dan Tubuh Ampuh Mengunci Kelembapan Kulit
-
Menhub: Sejumlah Penerbangan di Kalimantan Batal Imbas Asap Karhutla