Suara.com - Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi menganggap anggaran Pemprov DKI untuk tahun 2020 yang menuai kontroversi bukan masalah sepele. Prasetio meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mencopot anak buahnya yang mengurus hal itu.
Prasetio mengatakan rancangan anggaran yang tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 berisikan poin yang kontroversi seperti pengadaan Rp 82 miliar untuk beli lem aibon hingga Rp 5 miliar influencer untuk pariwisata DKI.
Menurutnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membuat rancangan itu lebih baik dicopot jika tidak kompeten.
"Kaya masalah aibon lah terus masalah influencer, kalau SKPD-nya enggak mampu ganti orangnya. Ini engak main-main," ujar Prasetio di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).
Politikus PDI Perjuangan itu menyebut SKPD yang membuat anggaran itu harus bisa memilah program yang prioritas dan tidak. Karena itu ia meminta agar Anies lebih tegas dalam mengarahkan dan mengawasi anak buahnya.
"Kan perencanaan SKPD, kalau saya melihat dari beberapa tempat, ini SKPD enggak bisa tegas menganggarkan apa sih yang penting buat Masyarakat," jelasnya.
Untuk diketahui, KUA-PPAS ini tengah dibahas di DPRD untuk dijadikan APBD paling lambat pada 30 November mendatang. Prasetio mengaku akan tetap menyisir anggaran itu secara objektif.
"Makanya itu saya bilang sama teman-teman di komisi, tiap hari saya melihat yang prioritas mana, yang enggak prioritas pasti akan saya stop," pungkasnya.
Bukan hanya kali ini anggaran dalam KUA-PPAS 2020 Pemprov DKI menuai kontroversi.
Baca Juga: Buruh Akhirnya Bertemu Anies, Lahirkan Tim 7 UMP Jakarta
Sebelumnya, terdapat beberapa pengajuan anggaran yang membengkak, salah satunya adalah anggaran untuk tim gubernur untuk percepatan pembanguan (TGUPP) yang naik Rp 7,5 Miliar menjadi Rp 26,5 miliar. Setelah ramai dikritik besaran anggaran ini direvisi menjadi Rp 21 miliar.
Selain anggaran untuk TGUPP, anggaran pengadaan antivirus dan pembelian data base juga menjadi sasaran kritik lantaran mencapai Rp 12 Miliar.
Sedangakan anggaran lainnya yang dinilai terlampau besar adalah anggaran renovasi rumah dinas Gubernur sebesar Rp 2,4 miliar.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sepatu Jalan Kaki untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantalan Nyaman Bisa Cegah Nyeri Sendi
- 5 Mobil Bekas Blue Bird yang Banyak Dilirik: Service Record Jelas, Harga Mulai Rp60 Jutaan
- 7 Sepatu Sandal Skechers Diskon hingga 50% di Sports Station, Empuk Banget!
- Evaluasi Target Harga BUMI Usai Investor China Ramai Lego Saham Akhir 2025
- Sheila Marcia Akui Pakai Narkoba Karena Cinta, Nama Roger Danuarta Terseret
Pilihan
-
Petani Tembakau dan Rokok Lintingan: Siasat Bertahan di Tengah Macetnya Serapan Pabrik
-
Bos Bursa Mau Diganti, Purbaya: Tangkap Pelaku Goreng Saham, Nanti Saya Kasih Insentif!
-
Omon-omon Purbaya di BEI: IHSG Sentuh 10.000 Tahun Ini Bukan Mustahil!
-
Wajah Suram Kripto Awal 2026: Bitcoin Terjebak di Bawah $100.000 Akibat Aksi Jual Masif
-
Tahun Baru, Tarif Baru: Tol Bandara Soekarno-Hatta Naik Mulai 5 Januari 2026
Terkini
-
Pasal Penghinaan Pemerintah di KUHP Digugat ke MK, Mahasiswa Nilai Berpotensi Kriminalisasi Kritik
-
KUHP Baru Resmi Berlaku, Ini 5 Fakta Penting Pasal Kumpul Kebo yang Wajib Diketahui
-
UU Darurat Amnesti - Abolisi Digugat ke MK, Dinilai Beri Celah Kekuasaan Berlebih ke Presiden
-
Ancol Donasikan 10 Persen Penjualan Tiket Malam Tahun Baru ke Korban Bencana Sumatra
-
5 RT di Kepulauan Seribu Masih Terendam Banjir Rob Setinggi 20 Cm
-
Dinilai Multitafsir, Pasal Larangan Menghasut Tak Beragama Digugat Mahasiswa ke MK
-
Arus Balik Nataru di Daop 1 Jakarta Masih Padat, Puluhan Ribu Penumpang Tiba di Stasiun Vital
-
Banjir Rob di Jakarta Utara, Pasukan Biru Kerahkan Pompa Mobile di Titik Vital
-
Tiket Kerap Ludes, TIM Umumkan Jadwal Pertunjukan dan Jam Buka Loket Planetarium Terbaru
-
Waspada! Hujan Petir dan Angin Kencang Mengancam Jakarta Siang Ini