"Pendukung Pak Anies baper, hidupnya kurang guyon. Sans aja, namanya teknik marketing #TransmartBankMegaNyebong," ungkap @kucingorenbiasa.
"Emang salah ya kalau Transmart dan Bank Mega tweet kayak gitu? Kalau menurut gue sih biasa aja, ini media sosial men terserah orang mau ngomong apa juga, lagi juga kan ini negara demokrasi, kalau orang ngomong dikit disalahin di mana letak demokrasinya? #TransmartBankMegaNyebong," tambah @rb_atuladawiyah.
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana mempertanyakan anggaran di pos Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk pembelian lem Aibon, yang mencapai Rp82,8 miliar.
Setelah itu, anggaran untuk keperluan lainnya seperti pulpen, influencer, hingga komputer, ikut disoroti, karena jumlahnya yang terlampau besar dan dianggap tak masuk akal.
Anies kemudian menyebutkan, ada alasan tersendiri sampai akhirnya anggaran bermasalah seperti pembelian lem aibon senilai Rp82 miliar bisa terjadi.
Dia menjelaskan, dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) atau draf sebelum KUA-PPAS, hanya tercantum nama kegiatan dan dana yang diperlukan, tidak sampai ke komponen kebutuhan.
Sebelum itu, dalam video di YouTube Pemprov DKI Jakarta, Anies telah menyoroti sejumlah usulan anggaran tersebut ketika memberikan arahan Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Rabu (23/10/2019).
Ia menilai, beberapa anggaran dinilai tak wajar, misalnya pembelian bolpoin Rp645 miliar, kalkulator Rp31 miliar, dan kertas F4 Rp39 miliar.
Baca Juga: Anies: Alumni KNPI Banyak, Mohon Dukungan untuk Selesaikan Masalah Jakarta
Berita Terkait
-
Situs Tampilkan Dana Lem Aibon Tak Bisa Diakses, Ini Kata Disdik Jakarta
-
Kontroversi Dana Lem Aibon dan Bolpoin, Anies Salahkan Sistem Warisan Ahok
-
Heboh Lem Aibon Rp 82 Miliar, PSI: Untuk Apa Ada TGUPP?
-
Anies Baswedan Buka Suara soal Dana Anggaran Lem Aibon Rp 82 Miliar
-
Lem Aibon hingga Influencer, 5 Anggaran DKI Jakarta Ini Paling Disoroti
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat