Suara.com - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksobo melihat ada fenomena baru terkait pertemuan yang dilakukan sejumlah partai politik seperti Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pasca-Pilpres 2019.
Pertemuan-pertemuan antar parpol itu disebutnya menjadi sinyal mulainya sejumlah parpol memikirkan kontestasi pada Pemilu 2024 mendatang.
Arfianto mengatakan, bahwa pertemuan partai politik itu malah terlihat lebih ngebut ketimbang waktunya. Apalagi sejumlah partai politik melakukan pertemuannya ketika kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum seumur jagung.
"Pertemuan antara partai-partai, merupakan sinyalemen dimulainya genderang kontestasi Pemilu 2024," kata Arfianto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/11/2019).
Latar belakang pengamatan Arfianto tersebut berdasarkan oleh Laporan Tahunan The Indonesian Institute (TII) di mana ketika melihat tipologi partai politik peserta Pemilu 2019, pertemuan antar partai tersebut merupakan sebuah keniscayaan. Hal itu lantaran tipe partai di Indonesia ialah tipe partai electoralist party.
"Artinya, tipe partai di Indonesia menjadikan pemilu satu-satunya aktifitas dan dianggap paling penting," katanya.
Dengan begitu, Arfianto menganggap bahwa antar partai politik justru akan kembali disibukan guna menjalin kerjasama demi Pilkada Serentak 2020. Karena itu justru tidak menutup kemungkinan pembicaraan antar parpol justru akan berlanjut hingga Pemilu 2024.
Ia pun menerangkan bahwa kemungkinan itu bisa terjadi karena Pilkada 2020 dijadikan batu loncatan untuk Pemilu 2024.
"Artinya tipe partai ini berorientasi pada memaksimalkan suaranya untuk pemenangan pemilu, demi menguasai pemerintahan. Melihat orientasi partai seperti ini, akan membuka peluang koalisi yang sangat fleksibel," tuturnya.
Baca Juga: Setelah PKS, Nasdem Bertemu PAN, Zulhas: Kami Juga ke Golkar
Selain itu, Arfianto juga menganggap untuk kondisi seperti ini, setiap partai politik justru tidak akan dipengaruhi kembali oleh ideologi masing-masing. Maka tidak menutupi adanya partai-partai politik yang bercorak nasionalis akan menggandeng partai yang bercorak Islam.
"Misal seperti Nasdem dan PKS, atau PAN dengan Nasdem maupun PDIP. Memudarnya pengaruh ideologi dan menguatnya pragmatisme dikhawatirkan akan membuat Partai hanya akan menjadi kendaraan politik untuk meraih kekuasaan belaka," katanya menjelaskan.
Dirinya juga melihat masih ada permasalahan institusionalisasi partai politik yang menjadi Pekerjaan Rumah (PR) internal partai di Indonesia.
Ditambah lagi masih ada permasalahan institusionalisasi partai politik yang menjadi Pekerjaan Rumah (PR) internal partai di Indonesia. Persoalan institusionalisasi partai seperti lemahnya demokrasi di internal karena masih kuatnya pengaruh figur di internal parpol.
Kuatnya pengaruh elit dalam tubuh parpol di Indonesia menyebabkan rekruitmen politik hanya dikuasai oleh sekelompok orang. Misalnya saja untuk Calon untuk Pilkada harus ada rekomendasi atau restu dari Ketua Umum atau Pengurus Pusat.
"Oleh karena itu sangat wajar jika tuduhan pertemuan antara Partai-Partai merupakan sinyalemen dimulainya genderang kontestasi Pemilu 2024," katanya.
Berita Terkait
-
PKS Kritik soal Buzzer dan Hoaks, Menkominfo Janji Tak Tebang Pilih
-
Jelang Kongres Partai Nasdem, Tak Ada Wacana Mengganti Surya Paloh
-
Anies akan Beri Sambutan di Kongres Nasdem, Sinyal Maju Pilpres 2024?
-
Ta'aruf Politik PKS - Partai Nasdem hasilkan 3 Kesepakatan Politik
-
Susul PKS, Demokrat Terbuka untuk Bertemu Nasdem
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check