Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto untuk memprioritaskan produk dalam negeri. Khususnya kata Jokowi dalam hal pengadaan barang dan jasa yang masuk e-katalog LKPP.
Jokowi mengatakan kekinian masih banyak barang-barang impor yang masuk dalam e-katalog.
"Saya minta Kepala LKPP memprioritaskan produk komponen lokal, sangat tinggi agar didahulukan. Persulit barang impar impor, senangnya impor-impor kita," ujar Jokowi di Rakornas Pengadaan 2019, JCC, Jakarta, Rabu (6/11/2019).
"Ini duit APBN, APBD, harga murah bukan patokan utama, kalau murah tapi impor saya lebih senang barang lokal walau harga sedikit lebih mahal. Fasilitasi barang-barang yang produk dalam negeri betul-betul secepatnya bisa masuk e-catalog, usaha kecil menengah segera masuk e-catalog," Jokowi menambahkan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut barang-barang yang tidak masuk standar bisa saja masuk dalam e-calatog. Ia pun mencontohkan produk pengki atau produk lokal lainnya yang bisa masuk e-catalog.
"Bisa kok yang enggak standar masuk e-catalog, kayak cikrak (pengki) bagus, jangan hanya cikrak. Barang lain yang dibutuhkan masukan. Kadang-kadang standar ini di itu dulu lah. Semua ada proses nggak mungkin kualitasnya semuanya pada level yang tinggi," ucap dia.
Untuk itu, Kepala Negara meminta pihak terkait tidak mempersulit produk dalam negeri untuk masuk ke dalam e-catalog LKPP.
"Aturan e-catalog LKPP jangan persulit produk dalam negeri sehingga produk kita menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Kalau ada aturannya ubah aturannya, aturan yang buat kita kok. permudah aturannya, gampangkan aturannya," ucap dia.
Jokowi kemudian mendorong diberikannya insentif khusus bagi pelaku UKM yang masuk e-katalog LKPP. Selain itu Jokowi tidak ingin ada pemasok lokal tapi barangnya diimpor dari luar negeri.
Baca Juga: Ekonomi Indonesia Jeblok, Presiden Jokowi : Alhamdulillah
"Bahkan kita harus berikan insentif khusus yang barang-barangnya masuk ke e-catalog biar ramai-ramai masuk e-catalog. Jangan sampai, hati-hati barangnya seperti pemasoknya lokal tapi impor hanya dicap saja, ada barangnya, kita kejar semua, detil, enak banget itu. Ngecap saja, untungnya enak banget tapi barang kita nggak bisa masuk ke ecatalog, kalah bersaing," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
- 5 Sepatu Lari di Bawah Rp500 Ribu di Sports Station, Performa Nyaman Sesuai Review
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Ada Apa di Kejari Kabupaten Bogor? Kasi Pidsus Mendadak Dipanggil Kejagung
-
Pemenuhan Gizi Jadi Fondasi Tumbuh Kembang Anak, Ini yang Harus Diketahui Orang Tua
-
Dari Gudang hingga Rumah, Begini Perjalanan Produk Sebelum Sampai ke Tangan Konsumen
-
Ancaman Belum Usai: Sosiolog UNJ Ingatkan Bentrokan Matraman Rawan Dibajak Isu SARA
-
Tuntas Uji Coba 3 Bulan, Pemkab Bogor Godok Rute Baru Bus Listrik Bojong Gede - Exit Tol Citeureup
-
Ditahan KPK, Moch Mahrus Suap Anggota DPR Rp1,5 Miliar demi Raih Hibah Pokmas Jatim
-
Kebakaran Lahan Meluas ke Pemukiman, BPBD Cianjur Minta Warga Waspadai Puntung Rokok
-
140 Titik di Banten Darurat Air Bersih
-
Gurita Pungli Dinas ESDM Jatim: Kabid Geologi Jadi Tersangka, Peras 217 Pemohon
-
Buka 31 Formasi Jabatan, Bupati Bogor Jamin Proses Seleksi ASN Transparan dan Bebas Orang Dalam