Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto untuk memprioritaskan produk dalam negeri. Khususnya kata Jokowi dalam hal pengadaan barang dan jasa yang masuk e-katalog LKPP.
Jokowi mengatakan kekinian masih banyak barang-barang impor yang masuk dalam e-katalog.
"Saya minta Kepala LKPP memprioritaskan produk komponen lokal, sangat tinggi agar didahulukan. Persulit barang impar impor, senangnya impor-impor kita," ujar Jokowi di Rakornas Pengadaan 2019, JCC, Jakarta, Rabu (6/11/2019).
"Ini duit APBN, APBD, harga murah bukan patokan utama, kalau murah tapi impor saya lebih senang barang lokal walau harga sedikit lebih mahal. Fasilitasi barang-barang yang produk dalam negeri betul-betul secepatnya bisa masuk e-catalog, usaha kecil menengah segera masuk e-catalog," Jokowi menambahkan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut barang-barang yang tidak masuk standar bisa saja masuk dalam e-calatog. Ia pun mencontohkan produk pengki atau produk lokal lainnya yang bisa masuk e-catalog.
"Bisa kok yang enggak standar masuk e-catalog, kayak cikrak (pengki) bagus, jangan hanya cikrak. Barang lain yang dibutuhkan masukan. Kadang-kadang standar ini di itu dulu lah. Semua ada proses nggak mungkin kualitasnya semuanya pada level yang tinggi," ucap dia.
Untuk itu, Kepala Negara meminta pihak terkait tidak mempersulit produk dalam negeri untuk masuk ke dalam e-catalog LKPP.
"Aturan e-catalog LKPP jangan persulit produk dalam negeri sehingga produk kita menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Kalau ada aturannya ubah aturannya, aturan yang buat kita kok. permudah aturannya, gampangkan aturannya," ucap dia.
Jokowi kemudian mendorong diberikannya insentif khusus bagi pelaku UKM yang masuk e-katalog LKPP. Selain itu Jokowi tidak ingin ada pemasok lokal tapi barangnya diimpor dari luar negeri.
Baca Juga: Ekonomi Indonesia Jeblok, Presiden Jokowi : Alhamdulillah
"Bahkan kita harus berikan insentif khusus yang barang-barangnya masuk ke e-catalog biar ramai-ramai masuk e-catalog. Jangan sampai, hati-hati barangnya seperti pemasoknya lokal tapi impor hanya dicap saja, ada barangnya, kita kejar semua, detil, enak banget itu. Ngecap saja, untungnya enak banget tapi barang kita nggak bisa masuk ke ecatalog, kalah bersaing," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- Detik-detik Menteri Trenggono Pingsan di Podium Upacara Duka, Langsung Dilarikan ke Ambulans
Pilihan
-
Keponakan Prabowo Jadi Deputi BI, INDEF: Pasar Keuangan Pasang Mode Waspada Tinggi
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
-
H-135 Kick Off Piala Dunia 2026, Dua Negara Ini Harus Tempuh Perjalanan 15.000 KM
Terkini
-
BMKG Peringatkan Potensi Hujan Lebat di Jawa hingga Nusa Tenggara dalam Sepekan ke Depan
-
'Polda Harus Proses 2 Tuyul', Roy Suryo Tertawa Ngakak Dilaporkan Eggi Sudjana ke Polisi
-
Harga Daging Sapi di Jakarta Tembus Rp150 Ribu, Pemprov DKI Pasang Badan Lewat Pasar Murah
-
Ketua Komisi V DPR: Longsor Cisarua Mengejutkan, Seperti Petir di Siang Bolong
-
Polisi Ciduk Dua Pengguna Ganja Sintetis Bentuk Cair, Belasan Cartridge Liquid Vape Disita Petugas
-
Opsi Keluar Dari Board of Peace dan 5 Saran Dino Patti Djalal ke Pemerintah
-
Perangi Invasi Ikan Sapu-Sapu, Misi Arief Selamatkan Ciliwung dari 'Penjajah Sunyi' Asal Amazon
-
Kemenkes Ingatkan Risiko Jangka Panjang Konsumsi Ikan Sapu-sapu dari Sungai Tercemar
-
Keponakan Prabowo Siap Masuk Kabinet? Ini 3 Pos Menteri yang Paling Mungkin Diisi Budisatrio
-
Satgas PKH Siap Hadapi Gugatan Korporasi Usai Pencabutan Izin Usaha di Sumatera