Suara.com - Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan(TGUPP) Amin Subekti dan anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Ima Mahdiah mengungkapkan perbedaan cara Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat menyusun anggaran DKI Jakarta.
Perbedaan tersebut mereka kemukakan dalam acara Mata Najwa bertema "Buka-bukaan Anggaran" yang tayang di Trans 7 pada Rabu (6/11/2019) malam.
Amin Subekti hadir di sana mewakili Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia menjelaskan bahwa Anies memiliki gaya sendiri perihal penyusunan anggaran.
"Memang gayanya Pak Anies seperti itu, ketika melihat sesuatu tidak pada level yang seharusnya, seperti anggaran tadi, yang dilakukan adalah memperbaiki ke dalam," tutur Amin.
"Kami melakukan penyisiran, banyak sekali ditemukan hal-hal seperti itu karena orang hanya mau simplified, yang penting anggarannya balance, sistemnya memaksa input komponen kemudian di-balance-kan," imbuhnya.
Amin juga menjelaskan bahwa rencana anggaran itu setelah disepakati oleh DPRD baru dituangkan dalam KUA-PPAS. Lalu di-input kembali ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang sudah definitif.
Ima Mahdiah kemudian menanggapi penjabaran Amin Subekti. Menurutnya, masyarakat yang mengusulkan juga harus tahu apakah permintaannya dianggarkan atau tidak.
"Anggaran ini kan totalnya banyak pak, komponen itu sekitar 200 ribu, masyarakat dari RT, RW, musrembang yang mengusulkan juga harus lihat bahwa ini dianggarkan atau tidak," Ima berargumen.
"Makanya itu fungsi dari kita meng-upload biar masyarakat juga bisa jelas apa yang sudah dianggarkan dan apa yang belum, karena kalau saya lihat di sini Pak Anies seperti insecure, apa yang ditutup-tutupi?" imbuhnya.
Baca Juga: Berkat Usulan Moeldoko, Posisi Wakil Panglima TNI Dihidupkan Jokowi
Najwa Shihab kemudian bertanya, "Kalau dibandingkan dengan periode yang lalu apakah itu (dokumen anggaran DKI Jakarta) dibuka?"
"Dibuka, bahkan sejak RKPD sebelum KUA-PPAS karena di sini masyarakat juga bisa tahu," jawab Ima.
Mantan staf Ahok ini menuturkan bahwa saat Ahok menjabat gubernur pernah berkata, "kita upload biar kelihatan kalau di musrembang sudah diusulkan ketika di atas tidak dianggarkan bisa ketahuan, ini bisa jadi info untuk gubernur".
Ima juga menyayangkan sifat Anies yang tidak transparan pada perencanaan anggaran.
"Pak Anies kalau mau terbuka dari jamannya RKPD, KUA-PPAS yang seperti ini tidak akan terjadi," ucapnya.
Ketua TGUPP Amin Subekti juga berkelit saat ditanya Najwa Shihab terkait anggaran di tahun sebelumnya yang tidak diunggah.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
Terkini
-
Pengakuan Serka MN Buang Kacab Bank, Diseret 2 Meter Lalu Ditinggal Telungkup
-
PAN dan Demokrat Buka Suara soal Dana Parpol: Sudah Diaudit BPK, Tepis Isu Mahar
-
Telepon Siswa OSIS Jabar, Prabowo Izinkan Keliling Istana Hingga Jelang Rapat
-
Polisi Dilarang Live Streaming Saat Tugas, Kompolnas: Jangan Sibuk Sendiri Pas Layani Warga
-
Kemnaker Tandatangani MoU dengan Wadhwani dan Indosat: Perkuat Ekosistem Ketenagakerjaan Nasional
-
Tragedi Kereta Bekasi Tewaskan 16 Orang, Korlantas Bongkar Fakta Baru, Ada Tersangka?
-
Wapres Gibran Kecam Keras Pelecehan Seksual Puluhan Santriwati di Pati
-
PSHK Setuju Dana Banpol Naik, Tapi Pasang Syarat: Transparansi Total dan Reformasi Internal Partai
-
Kesaksian Warga soal Pengeroyokan Penjaga Warung di Kemayoran: Saya Anggota, Jangan Ikut Campur!
-
Pakar UMY Desak Batas Peradilan Militer Dipertegas: Jangan Jadi Pengecualian Hukum