Suara.com - DPRD DKI Jakarta mempertanyakan keseriusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam menuntaskan masalah banjir di Jakarta.
Pasalnya, Ketua Komisi D DPRD DKI, Ida Mahmuda menganggap anggaran untuk penanganan banjir dinilai jauh lebih sedikit ketimbang untuk pembangunan trotoar.
Menurut Ida, anggaran Dinas Bina Marga untuk trotoar saja mencapai Rp 1,3 triliun. Nilai tersebut mencapai 30 persen dari total anggaran Dinas Bina Marga DKI.
"Jadi trotoar ini, sekali lagi, untuk dinas itu di Rp 1,2 triliun. Belum Sudin (Suku Dinas), nanti kami tanya Sudin berapa. Ini anggaran yang memang lumayan banyak. Sedangkan di dinas itu (Bina Marga) anggaran totalnya hanya Rp 3 triliun sekian," ujar Ida di gedung DPRD DKI, Senin (11/11/2019).
Ida tidak merincikan soal anggaran untuk penanganan banjir. Namun, menurutnya, penanganan banjir tidak masuk ke program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
"Memang mereka enggak konsentrasi, saya enggak tahu pak Gubernur programnya apa. Kok justru program prioritas dia trotoar? sebentar lagi yang banjir nih kenapa tidak konsentrasi bahwa waduk itu memang segera diperbaiki," jelasnya.
Ida mengaku nantinya jumlah anggaran untuk trotoar akan lebih membengkak lagi ketika dana untuk Sudin di tiap wilayah diketahui nilainya. Ia mempertanyakan hubungan antara pembanguan trotoar dengan penanganan banjir.
"Berarti kalau digabung sama sudin (anggaran trotoar) berarti kan luar biasa banyak. Apakah pak gubernur (Anies) menjamin bahwa setelah trotoar ini jadi tidak ada banjir?" kata Ida.
Karena itu, Ida mengaku akan mengkaji lebih jauh soal anggaran trotoar ini. Ia juga akan menggandeng para ahli untuk diminta pendapat sebelum mengeluarkan keputusan.
Baca Juga: JPO Tak Beratap Jadi Soal, Komika Pandji: Kalau Gitu Trotoar Bongkar Aja
"Kan masyarakat banyak yang kontranya ya dibandingkan pro-nya. Saya masih melihat apakah hari ini mau disetujui atau tidak, kami masih menerima masukan dari para pakar tata kota terkait ini," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Ada Jurang Generasi di DPRD DKI, Wibi Andrino: Kalau Benar Saya Hajar Terus
-
Lengket ke Nasdem, Paloh: Terserah Anies, Barangkali Mau Maju Pilpres 2024
-
Taufiqurrahman Curiga pada Data Lem Aibon, Jubir PSI Beri Bukti
-
PDIP Temukan Anggaran Pasir Rp 52 Miliar untuk Anak SD
-
Pimpinan DPRD Beda Pandangan Soal Draf KUA-PPAS yang Diterima Dari Anies
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan