Taufiqurrahman Curiga pada Data Lem Aibon, Jubir PSI Beri Bukti

Suara.com - Mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman curiga terhadap data anggaran yang diperoleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Jubir PSI, Dedek Prayudi memberikan buktinya.

Taufiqurrahman mengatakan kecurigaannya tersebut dalam acara Mata Najwa bertema "Buka-bukaan Anggaran" yang tayang di Trans 7 pada Rabu (6/11/2019) malam.

"Anda tadi bilang bahwa data itu diupload anda capture dari website. Saya baca berita tanggal 30 Oktober 2019, itu pernyataan resmi dari kepala Bappeda Sri Mahendra bahwa dia menyebutkan tidak pernah mengupload data KUA-PPAS," ucap Taufiqurrahman.

"Nah ini kita enggak tahu siapa yang bener. Kalau anda bilang ini dapet datanya resmi, ya saya boleh curiga juga anda dapatnya ini resmi apa enggak?" imbuhnya.

Dedek Prayudi yang mengetahui tudingan Taufiqurrahman ini pun lantas memberikan bukti bahwa data yang diperoleh PSI memang berasal dari website apbd.jakarta.go.id.

Bukti itu diperlihatkan Dedek melalui cuitan yang diunggah ke Twitter pada Rabu (6/11/2019) malam. Ia merekam temuan William Sarana.

"Pak Taufiqurrahman beropini bahwa data komponen lem aibon Rp82 miliar adalah data entah berantah, karena kepala Bappeda pada 30 Oktober mengaku "tak pernah upload data komponen rancangan anggaran". Saya pastikan omongan pak Taufiqurrahman adalah omong kosong," ucap Dedek.

"Saya videokan temuan bro William Aditya Sarana," imbuhnya.

Dedek menjelaskan bahwa video itu dia rekam pada 29 Oktober 2019.

Baca Juga: Minta Menag Fachrul Perbaiki Cara Komunikasi, DPR: Jangan Bikin Kegaduhan

"Ini saya video kan link interface publik pada tanggal 29 Oktober 2019," tulis jubir PSI dalam cuitannya yang lain.

Selain anggaran lem Aibon senilai Rp 82 miliar yang menjadi perdebatan, kali ini muncul anggaran lain yang dianggap tidak wajar di DKI Jakarta.

Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Ima Mahdiah juga mengungkap adanya anggaran pengadaan pasir untuk anak SD Rp 52 miliar dalam KUA-PPAS yang telah direvisi senilai total Rp 89 triliun.

"Ini pengadaan untuk anak sekolah SD, jadi saya juga enggak tahu fungsinya untuk apa. Di sini juga ada thinner sekitar Rp 40 miliar dan helm proyek Rp 34 miliar, ini anggaran Dinas Pendidikan," imbuhnya.

Pengadaan pasir, thinner dan helm proyek itu tercantum dalam perencanaan anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta.