Suara.com - Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Ronny Sompie mengaku tidak mengetahui soal surat pencekalan atas klaim yang disampaikan pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.
Ke depannya, pihak imigrasi Indonesia akan melakukan investigasi bersama pihak-pihak terkait untuk menelusuri kebenaran dari adanya surat tersebut.
Ronny mengungkapkan bahwa pihaknya baru tahu adanya surat tersebut keramaian di media sosial. Ia pun tidak tahu dengan isi dari surat tersebut lantaran dari video yang ditayangkan tidak terlihat jelas.
"Kami sendiri belum tahu apa benar ada surat itu. Karena kan suratnya samar-samar tidak jelas," ungkap Ronny saat menggelar konferensi pers di Hotel Shangri-La, Tanahabang, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019).
Untuk memastikan, pihak imigrasi akan segera melakukan investigasi atas adanya surat tersebut. Pihak imigrasi akan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri ataupun dengan Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia.
Ronny menjelaskan langkah tersebut baik dilakukan apabila memang diperlukan untuk menyelesaikan perkara Habib Rizieq.
"Sehingga dasar kita untuk melakukan investigasi kemudian untuk mengusut benar atau tidaknya surat itu," ujarnya.
"Ini tentunya (imigrasi) melakukan kerja sama dengan Kemenlu atau melalui yang ada di Indonesia, duta besar Arab Saudi di Indonesia atau pun melalui dubes Indonesia yang ada di Arab Saudi," tandasnya.
Diketahui, Rizieq membuat pengakuan dalam video yang diunggah melalui laman video media sosial (medsos) Youtube Front TV pada Jumat (8/11/2019).
Baca Juga: Bantah Kirim Surat Cekal ke Arab Saudi, Pemerintah Usut Video Klaim Rizieq
Dalam video berjudul "Sambutan Habib Rizieq Syihab pada Acara Maulid Nabi Muhammad SAW DPP FPI", Rizieq menyebut dirinya dicekal oleh Pemerintah Saudi atas permintaan Pemerintah Indonesia.
"Saya sampaikan sekali lagi kepada seluruh bangsa Indonesia. Kepada seluruh kerabat dan sahabat, bahwa sejak satu tahun tujuh bulan lalu, tepatnya sejak tanggal 1 syawal tahun 1439 H, saya dicekal oleh Pemerintah Saudi atas permintaan Pemerintah Indonesia," katanya.
Rizieq mengemukakan dirinya tidak diperkenankan keluar dari Saudi Arabia. Padahal, sejak lama ingin sekali pulang ke tanah air.
Berita Terkait
-
Abraham Lunggana: Pulangkan Rizieq Bukan Masalah Besar Pemerintah
-
Rizieq Klaim Dicekal Pemerintah, Imigrasi: Suratnya Samar-samar Tidak Jelas
-
Ogah Ikut Campur Isu Rizieq Dicekal, Ketua PBNU: Itu Urusan Polisi
-
Mahfud MD Bongkar Kejanggalan Surat Cekal yang Diklaim Habib Rizieq
-
Bantah Kirim Surat Cekal ke Arab Saudi, Pemerintah Usut Video Klaim Rizieq
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'