Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo terkait dengan reformasi birokrasi. Dalam pertemuan itu, Jokowi minta Tjahjo melakukan perbaikan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
"Arahan bapak presiden, berkaitan visi misi bapak presiden, skala prioritas yang berkaitan dengan reformasi birokrasi. Intinya, perbaikan rekrutmen CPNS. Sekarang dalam proses," ujar Tjahjo usai menemui Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).
Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan Kepala Negara meminta pihaknya untuk membangun manajemen kinerja, serta penataan birokrasi organisasi pemerintah yang harus semakin ramping dan sederhana.
"Sehingga melayani masyarakat dan tahapan-tahapan perizinan, baik di pusat dan daerah semakin pendek," ucap dia.
Dalam pertemuan itu Jokowi juga memberikan arahan yang menyangkut reformasi regulasi, membangun harmonisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan membangun inovas-inovasi.
Kemudian Jokowi kata Tjahjo, juga meminta agar menerapkan IT dengan baik, reformasi struktural, termasuk membangun transformasi digital, serta pengawasan birokrasi pemerintah yang harus semakin efektif dan efisien.
"Kesimpulannya harus membangun hubungan tata kelola pemerintah yang harus semakin efektif efisien, mempercepat reformasi birokrasi untuk penguatan di semua bidang," ucap dia.
Dalam konteks reformasi birokrasi, Tjahjo menyebut Kementerian yang dipimpinnya bakal bersinergi dengan sejumlah kementerian/instansi seperti Kementerian Dalam Negeri, Kemenko Polhukam, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).
"Arahan pak presiden, target harus terukur, mencermati berbagai aspek, waktunya, manfaat yang termonitor dan terevaluasi dengan baik, kemudian diharapkan Kemenpan RB konsisten membangun sistem reformasi birokrasi. Sekarang sudah jalan, tapi kebanyakan hanya di kulit," tandasnya.
Baca Juga: Kumpulkan Pimpinan TNI, Jokowi Tak Bahas Soal Wakil Panglima
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
Terkini
-
IACN Endus Bau Tak Sedap di Balik Pinjaman Bupati Nias Utara Rp75 Miliar ke Bank Sumut
-
Sesuai Arahan Prabowo, Ini Gebrakan Menteri Mukhtarudin di Puncak Perayaan Hari Migran Internasional
-
Usai OTT Jaksa di Banten yang Sudah Jadi Tersangka, KPK Serahkan Perkara ke Kejagung
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Gedung Merah Putih
-
KPK Amankan 10 Orang saat Lakukan OTT di Bekasi, Siapa Saja?
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut