Suara.com - PA 212 mengancam akan menggunakan kekuatan massa apabila Sukmawati Soekarnoputri tidak diproses hukum karena dinilai mereka melakukan penistaan agama setelah membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Bung Karno.
Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani menegaskan, PA 212 tidak mengancam Sukmawati dan meminta mereka memercayai aparat kepolisian mengusut kasus tersebut.
Arsul mengatakan, PA 212 sebaiknya membiarkan pihak kepolisian untuk bekerja terlebih dahulu atas adanya laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan Sukmawati.
"Ya saya kira enggak usah pakai mengancam. Percayakanlah sama kepolisian. Nanti, kalau polisinya enggak jalan sama sekali, setelah katakanlah setahun, dua tahun, baru kemudian pikirkan langkah yang lain," kata Arsul, Jumat (22/11/2019).
Arsul juga menyoroti pernyataan PA 212 yang merencanakan “meng-Ahok-an” Sukmawati. Dalam kata lain, akan melakukan aksi seperti ketika dulu mendesak polisi mengusut Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Dia mengatakan, aksi massa adalah hak masyarakat untuk menyampaikan aspirai. Tapi, dia mengingkatkan penentuan bersalah atau tidaknya Sukmawati adalah kewenangan polisi.
Sebelumnya, Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif mendesak aparat kepolisian segera memproses laporan kasus dugaan penistaan agama Sukmawati Soekarnoputri, yang telah membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Soekarno.
Slamet mengklaim, kalau Sukmawati tidak diproses hukum, akan ada gelombang perlawanan dari pihaknya.
Menurut Slamet, kalau kasus Sukmawati tak diproses, bisa saja terjadi aksi serupa sebgaimana yang pernah terjadi terhadap eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.
Baca Juga: GNPF Ulama: Sukmawati Lebih Parah dari Ahok
"Kami khawatir kalau ini dibiarkan justru menjadi gelombang umat kembali. Jangan salahkan kalau kemudian kasus Sukamawati menjadi kasus Ahok kedua. Jadi jangan salahkan umat kalau kami ‘Ahok-kan’ Sukmawati, karena proses hukum tidak berjalan," ancam Slamet di DPP FPI, Petamburan, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019).
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Heboh! Rekening Nasabah Bobol Rp70 Miliar di BCA, OJK dan SRO Turun Tangan, Perketat Aturan!
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
Terkini
-
Orang yang Memecatnya Kini Diangkat Menko Polkam, Bukti Prabowo Tak Dendam ke Djamari Chaniago?
-
Dampingi Wapres Gibran ke Papua, Wamendagri Ribka Akan Segera Tindak Lanjuti Hasil Kunjungan
-
Menteri HAM Sebut Mudah Temukan 3 Mahasiswa Hilang dengan CCTV, DPR: Kalau Gampang Laksanakan Dong!
-
Update Orang Hilang Peristiwa Agustus: Satu Telah Ditemukan, Dua Belum Kembali!
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Mendesak Reformasi Polri, Peluang Anak Buah Prabowo Naik Pangkat Terbuka? Ini Kata Pengamat!
-
DPRD DKI Ungkap Parkir Ilegal Bisa Rugikan PAD Rp 700 Miliar per Tahun, 50 Operator Diduga Nakal
-
Parung Panjang Memanas! Warga Adang Truk, Dishub Dituding Lakukan Pembiaran
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor