Suara.com - Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian mengungkapkan, ada kepala daerah yang meminta kepada dirinya agar duit tunjangan dinaikkan.
Tito mengatakan, permintaan tersebut adalah dampak pilkada langsung yang memuat banyak kepala daerah tekor duit namun susah balik modal kalau hanya mengandalkan gaji.
Mantan Kapolri itu mengungkapkan, berdasarkan kajian, setiap calon kepala daerah minimal mengeluarkan Rp 30 miliar saat pilkada. Karena itu pula, Tito berhasrat mengevaluasi sistem pilkada langsung.
Kalau hasil kajian akademik menunjukkan pilkada langsung bagus, maka Tito berkeinginan mencari solusi agar kepala daerah tidak korupsi guna mengembalikan modal kampanye.
“Problemnya adalah bagaimana solusi mengurangi dampak negatif. Apa mungkin gaji atau tunjangan kepala daerah dinaikkan, bukan dana operasionalnya ya,” kata Tito dalam rapat kerja dengan Komite I DPD RI, Senin (18/11/2019).
“Ada beberapa suara dari bupati, wali kota menyampaikan itu. Mereka bilang ‘pak kasih kami tunjangan, biar potensi korupsinya berkurang’. Ada yang menyampaikan demikian,” sambungnya.
Tito menuturkan, usul untuk menaikkan gaji atau tunjangan kepala daerah itu bisa diurus belakangan. Kekinian, ia masih menginginkan kajian akademis terhadap pelaksanaan pilkada langsung.
Kalau kajian tersebut nantinya menunjukkan pilkada langsung lebih banyak berdampak negatif, harus ada sistem lain dalam pemilihan kepala daerah.
Salah satunya yakni sistem asimetris yang didasarkan pada democratic maturity index atau kedewasaan demokrasi setiap daerah.
Baca Juga: Tito Ingin Evaluasi Pilkada Langsung karena Ada Dampak Positif dan Negatif
Sebelumnya, Tito Karnavian menyatakan hanya menginginkan evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada secara langsung yang telah dilakukan selama belasan tahun.
Tito menegaskan, ia tidak pernah mengatakan bahwa pilkada langsung harus diubah menjadi perwakilan melalui DPRD.
“Saya tidak menjelaskan ingin (pilkada) kembali ke DPRD, tidak. Yang saya katakan adalah, perlu melakukan evaluasi karena ada dampak positif dan negatifnya,” kata Tito.
Berita Terkait
-
Tito Ingin Evaluasi Pilkada Langsung karena Ada Dampak Positif dan Negatif
-
Pemerintah Ingin Evaluasi Gelaran Pemilu, Jokowi: Baru Kemungkinan Revisi
-
Akui Berbiaya Mahal, Ridwan Kamil Tak Setuju Pilkada Langsung Dihapus
-
Pilkada Langsung Mau Dievaluasi, Ridwan Kamil Usul Kampanye di Medsos
-
Tito Diminta Benahi Hubungan Pusat dan Daerah, Jokowi: Harus Satu Barisan
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan Muat 7-9 Orang, Nyaman Angkut Rombongan
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- Daftar Mobil Bekas yang Harganya Paling Stabil di Pasaran
- 7 Parfum Wangi Bayi untuk Orang Dewasa: Segar Tahan Lama, Mulai Rp35 Ribuan Saja
- 3 Pelatih Kelas Dunia yang Tolak Pinangan Timnas Indonesia
Pilihan
-
Zahaby Gholy Starter! Ini Susunan Pemain Timnas Indonesia U-17 vs Honduras
-
Tinggal Klik! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Honduras
-
Siapa Justen Kranthove? Eks Leicester City Keturunan Indonesia Rekan Marselino Ferdinan
-
Menko Airlangga Ungkap Dampak Rencana Purbaya Mau Ubah Rp1.000 Jadi Rp1
-
Modal Tambahan Garuda dari Danantara Dipangkas, Rencana Ekspansi Armada Kandas
Terkini
-
Buntut Rumah Hakim Dibakar, Jaksa KPK di Medan Kini Dikawal Ketat Selama Sidang Korupsi PUPR Sumut
-
Tak Ingin Insiden SMA 72 Terulang, Gubernur Pramono Tegaskan Setop Praktik Bullying di Sekolah
-
DPR Dukung BGN Tutup Dapur SPPG Penyebab Keracunan MBG: Keselamatan Anak-anak Prioritas Utama
-
BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem Selama Seminggu, Jakarta Hujan Lebat dan Angin Kencang
-
Setelah Gelar Pahlawan, Kisah Soeharto, Gus Dur, hingga Marsinah akan Dibukukan Pemerintah
-
Dari Kelapa Gading ke Senayan: Ledakan SMA 72 Jakarta Picu Perdebatan Pemblokiran Game Kekerasan
-
Terungkap! Terduga Pelaku Bom SMA 72 Jakarta Bertindak Sendiri, Polisi Dalami Latar Belakang
-
Skandal Terlupakan? Sepatu Kets asal Banten Terpapar Radioaktif Jauh Sebelum Kasus Udang Mencuat
-
GeoDipa Dorong Budaya Transformasi Berkelanjutan: Perubahan Harus Dimulai dari Mindset
-
Usai Soeharto dan Gus Dur, Giliran BJ Habibie Diusulkan Dapat Gelar Pahlawan Nasional