Suara.com - Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian mengungkapkan, ada kepala daerah yang meminta kepada dirinya agar duit tunjangan dinaikkan.
Tito mengatakan, permintaan tersebut adalah dampak pilkada langsung yang memuat banyak kepala daerah tekor duit namun susah balik modal kalau hanya mengandalkan gaji.
Mantan Kapolri itu mengungkapkan, berdasarkan kajian, setiap calon kepala daerah minimal mengeluarkan Rp 30 miliar saat pilkada. Karena itu pula, Tito berhasrat mengevaluasi sistem pilkada langsung.
Kalau hasil kajian akademik menunjukkan pilkada langsung bagus, maka Tito berkeinginan mencari solusi agar kepala daerah tidak korupsi guna mengembalikan modal kampanye.
“Problemnya adalah bagaimana solusi mengurangi dampak negatif. Apa mungkin gaji atau tunjangan kepala daerah dinaikkan, bukan dana operasionalnya ya,” kata Tito dalam rapat kerja dengan Komite I DPD RI, Senin (18/11/2019).
“Ada beberapa suara dari bupati, wali kota menyampaikan itu. Mereka bilang ‘pak kasih kami tunjangan, biar potensi korupsinya berkurang’. Ada yang menyampaikan demikian,” sambungnya.
Tito menuturkan, usul untuk menaikkan gaji atau tunjangan kepala daerah itu bisa diurus belakangan. Kekinian, ia masih menginginkan kajian akademis terhadap pelaksanaan pilkada langsung.
Kalau kajian tersebut nantinya menunjukkan pilkada langsung lebih banyak berdampak negatif, harus ada sistem lain dalam pemilihan kepala daerah.
Salah satunya yakni sistem asimetris yang didasarkan pada democratic maturity index atau kedewasaan demokrasi setiap daerah.
Baca Juga: Tito Ingin Evaluasi Pilkada Langsung karena Ada Dampak Positif dan Negatif
Sebelumnya, Tito Karnavian menyatakan hanya menginginkan evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada secara langsung yang telah dilakukan selama belasan tahun.
Tito menegaskan, ia tidak pernah mengatakan bahwa pilkada langsung harus diubah menjadi perwakilan melalui DPRD.
“Saya tidak menjelaskan ingin (pilkada) kembali ke DPRD, tidak. Yang saya katakan adalah, perlu melakukan evaluasi karena ada dampak positif dan negatifnya,” kata Tito.
Berita Terkait
-
Tito Ingin Evaluasi Pilkada Langsung karena Ada Dampak Positif dan Negatif
-
Pemerintah Ingin Evaluasi Gelaran Pemilu, Jokowi: Baru Kemungkinan Revisi
-
Akui Berbiaya Mahal, Ridwan Kamil Tak Setuju Pilkada Langsung Dihapus
-
Pilkada Langsung Mau Dievaluasi, Ridwan Kamil Usul Kampanye di Medsos
-
Tito Diminta Benahi Hubungan Pusat dan Daerah, Jokowi: Harus Satu Barisan
Terpopuler
- 4 Rekomendasi Merk Rice Cooker yang Awet dan Bagus untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Feng Shui Rumah Menghadap Utara, Lakukan 4 Tips Ini agar Energi Seimbang dan Bawa Hoki
- TNI Mau Ambil Alih Kamtibmas? TB Hasanuddin: Itu Tugas Polri
- 5 Pilihan HP Samsung RAM 12 GB Agustus 2026, Performa Ngebut Anti Lag
- Warga Teror Pekerja Stadion Sudiang, Pembangunan Tribun Selatan Terpaksa Ditinggalkan
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
Bank Sumsel Babel Tebar Promo HUT RI, Jajan Cukup Bayar Rp1.945 dengan QRIS BSB Mobile
-
Cashback Jadi Andalan Luna Maya Saat Belanja, Sudah Kumpulkan Hingga Rp 1,6 Juta
-
Bank Sumsel Babel Perluas Layanan, 624 Prajurit Yonif TP 893 Kini Punya Akses Perbankan
-
Dari Sekolah hingga UMKM, Internet Mengubah Kehidupan Warga di Daerah 3T
-
Karhutla Sumsel Makin Sulit Dikendalikan, Hujan Buatan Terkendala Awan
-
Karhutla Sumsel Makin Sulit Dipadamkan, Sumber Air Mulai Jadi Masalah
-
Viral Tukang Cukur di Rancabungur Dimarahi Karena Belum Pasang Bendera, Ini Kata Camat
-
Bintang-bintang Legendaris Liga Inggris akan Saling Berhadapan di GBK, Catat Waktunya
-
Yenti Garnasih Bongkar Indikasi TPPU Febrie dan Luruskan Istilah Kriminalisasi
-
Polisi Temukan Bukti Permulaan, Kasus Kematian Sutrimo Naik ke Tahap Penyidikan Pidana