Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pihaknya bakal melakukan evaluasi terkait pelaksanaan Pilkada secara langsung.
Tetapi, Tito mengaku tidak pernah menyampaikan kalau Pilkada langsung harus diubah menjadi Pilkada yang dipilih melalui DPRD.
“Nah ini, jadi saya tidak menjelaskan ingin menyampaikan bahwa kembali ke DPRD atau ke langsung tidak. Yang saya katakan adalah kita perlu melakukan evaluasi karena ada dampak positifnya, dampak negatif juga ada,” kata Tito dalam rapat bersama Komite I DPD di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019
Tito menuturkan, Pilkada langsung tersebut tidak memberikan dampak yang rata. Sebab ada daerah yang memang menghasilkan pemimpin yang berkualitas, namun ada juga daerah yang gagal dengan menghasilkan pemimpin yang justru korupsi.
“Nah ini mungkin sekali lagi jawabannya adalah evaluasi dan kajian akademik. Saya sudah memulainya, saya minta kepada Balitbang itu anggaran pakai semuanya untuk membuat evaluasi dengan lembaga yang reputasinya bagus dan dikenal objektif,” kata Tito.
Mantan Kapolri itu mengaku telah memerintahkan kepada Biro Pusat Statistik Kemendagri untuk membuat indeks democratic maturity atau kedewasaan demokrasi di setiap daerah. Dari indeks tersebut nantinya dapat dilihat daerah mana yang siap menerima Pilkada langsung dan daerah mana yang tidak siap menerima Pilkada langsung.
“Jangan kita kemudian memberikan single bullet, jadi memberikan satu tombak saja yaitu digenalisir Pilkada langsung semua, dampaknya ternyat kita lihat setelah 15 tahun ada dampak-dampak negatif. Nah ini kira kira mengenai masalah Pilkada,” tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
- 5 Mobil Bekas di Bawah 50 Juta Muat Banyak Keluarga, Murah tapi Mewah
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana