Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD akan melakukan kunjungan kerja ke Papua, jelang hari kelahiran 1 Desember.
Mahfud mengatakan, bakal berdialog dengan sejumlah masyarakat di Papua serta melihat langsung kondisi terkini pascagelombang aksi massa anti-rasisme beberapa waktu lalu.
"Ya, saya kunjungan kerja biasa. Saya akan berdialog dengan masyarakat sipil. Termasuk juga akan melihat apa yang terjadi. Saya lihat itu tidak ada masalah yang luar biasa, biasa-biasa saja Papua," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2019).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut berdasarkan laporan dari aparat keamanan, secara umum Papua sudah stabil pascaaksi yang beberapa di antaranya berujung rusuh.
"Laporan-laporan yang masuk itu sudah mendingin, jauh lebih dingin. Saya kan ke sana kunjungan kerja, itu kan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," jelas Mahfud.
Sementara itu, media lokal Papua, Jubi.co.id mengabarkan bahwa United Liberation Movement for West Papua—organisasi gerakan pembebasan Papua Barat—menerbitkan seruan agar rakyat Papua memperingati hari deklarasi manifesto politik West Papua 1 Desember 1961.
“HUT untuk tahun ini kami lakukan doa pemulihan bagi bangsa Melanesia di West Papua, terutama atas meninggalnya korban kekerasan sepanjang tahun 2019,” kata Direktur Eksekutif ULMWP Markus Haluk, Rabu, (27/11/2019).
Hingga November 2019, sedikitnya 200 rakyat Papua terbunuh dalam operasi militer di Nduga. Sementara 40 orang lainnya yang merupakan orang asli maupun perantau tewas selama peristiwa melawan rasisme.
“Juga kita harus mendoakan para tahanan politik yang sedang menjalani proses hukuman dalam penjara. Tak lupa doa bagi para mahasiswa Papua hampir di seluruh Indonesia, dengan terpaksa mereka telah meninggalkan kuliahnya,” kata Haluk menjelaskan.
Baca Juga: Polisi Klaim Tak Ada Pengamanan Berlebihan Jelang peringatan 1 Desember
ULMWP menyerukan kepada seluruh bangsa Papua mulai dari Sorong hingga di ujung Samarai dan serta seluruh pelosok negeri itu, untuk berpartisipasi dalam peringatan 1 Desember 2019 sebagai hari Doa Pemulihan dengan cara menggelar ibadah atas situasi bangsa Melanesia di West Papua.
Berita Terkait
-
Spesifikasi Mobil Kesayangan Mahfud MD, Pernah Jadi Kontroversi
-
Melihat Latihan Kesiapsiagaan Operasi Jelang Natal dan Tahun Baru
-
Temui Mahfud MD, Siti Nurbaya Bahas Potensi Karhutla Tahun Depan
-
Tak Bawa Bukti Cekal di Arab, FMI Desak Mahfud MD Pulangkan Habib Rizieq
-
Menghadap Mahfud MD, Menteri Siti Beberkan Ancaman Karhutla di Masa Depan
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu