Suara.com - Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi tidak mempersoalkan fraksi PSI yang menolak Jakarta menjadi tuan rumah ajang balap mobil listrik, formula E pada 2020. Prasetio menganggap partai yang diketuai Grace Natalie itu nantinya akan mengerti dan menerimanya.
Praseto menuturkan, Jakarta tidak asal-asalan dalam menggelar acara tahunan ini. Menurutnya banyak dampak positif yang akan diterima masyarakat Jakarta.
"Silahkan (PSI tolak). Kalau ada penjelasan positif pasti mereka akan ngerti. Ini bukan semena-mena," ujar Prasetio di gedung DPRD Jakarta, Jumat (5/12/2019).
Politikus PDI Perjuangan menyebut hal yang harus disoroti bukan hanya ajang balapnya saja. Menurutnya formula E dapat mendorong devisa pariwisata bagi DKI Jakarta.
"Jadi kita jangan formula E-nya yang kita ini (persoal) kan, tapi bagaimana pariwisata ini kita target devisanya gitu loh, karena kalau tidak dibarengin oleh satu promosi yang baik tentang Jakarta," jelasnya.
Prasetio mengatakan pihaknya akan mendorong Gubernur Jakarta Anies Baswedan beserta pihak yang terkait untuk menyiapkan lokasi lainnya agar bisa menampung para turis dari luar negeri. Dengan demikian, dampaknya akan terasa bagi masyarakat segala golongan.
"Jakarta, Indonesia itu baik dan pariwisatanya banyak, ada makanan enak, ada pulau yang baik. Orang kan selama ini tahunya Bali, dia enggak tahu kalau Kepulauan Seribu ada ikan banyak, ada hiu banyak ada penginapan baik," pungkasnya.
Sebelumnya, Fraksi PSI di DPRD Jakarta menyatakan menolak ajang balap mobil lisrik, Formula E yang akan digelar di Jakarta 2020 mendatang. Salah satu alasannya karena masih banyak warga Jakarta yang masih kebutuhan sanitasi seperti jamban untuk buang air yang belum terpenuhi.
Hal ini diungkap oleh Sekretaris fraksi PSI di DPRD Jakarta, Anthony Winza saat menyampaikan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD Jakarta tahun 2020. Dalam penyampaiannya, Anthony berbicara soal keadilan bagi warga Jakarta.
Baca Juga: Bantai Persija Jakarta 3-0, Pelatih Bhayangkara FC Beberkan Resepnya
Menurutnya penyelenggaraan formula E hanya bisa dinikmati oleh masyarakat kalangan menengah ke atas. Sementara ia mencontohkan masih ada warga yang lebih memikirkan cara buang air di jamban dari pada menyaksikan formula E.
"Boro-boro berharap bisa menonton festival balapan mobil, untuk buang air besar saja mereka harus balapan karena jamban masih jadi rebutan," ujar Anthony di ruang rapat paripurna gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).
Berita Terkait
Terpopuler
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- 4 Perbedaan Rice Cooker Keramik vs Stainless Steel untuk Memasak Nasi, Mana yang Lebih Sehat?
- 3 Sepatu Jalan untuk Lansia Paling Nyaman, Hands Free Tak Perlu Membungkuk
- Spanduk Polwan saat Adang Aksi BEMI UI Kena Rujak Netizen: Bu Polwan Salah Bawa Spanduk?
- Kulkas Sharp 2 Pintu Berapa Harganya? Ini 3 Pilihan yang Dingin dan Hemat Listrik Sesuai Review
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Korupsi KUR BSI Rp9,5 Miliar di OKI, Uang Pengganti 3 Terdakwa Tembus Rp9 Miliar
-
Buaya Muara 3 Meter Mendadak Muncul di Pantai Pasir Putih Cihara
-
Tenis Meja Indonesia Bidik 8 Besar di Asian Games 2026
-
Gempa NTT, PDIP Kirim Bantuan Khusus untuk Ibu Hamil dan Anak
-
Diisukan Ada OTT KPK, Begini Kondisi Kompleks Pemkab Bogor Malam Ini
-
Yasonna Laoly Dukung Kewarganegaraan Ganda Terbatas Usulan Prabowo: Demi Kepentingan Nasional
-
Purbaya: Pembatasan Subsidi BBM Hemat Anggaran 10 Persen
-
Sudah Beroperasi Tanpa Tarif, Tol Betung-Tempino-Jambi Seksi Bayung Lencir-Pijoan Segera Bertarif
-
Siapa yang Menentukan Audit BPK di 3 Daerah Sumsel? Ini yang Kini Didalami KPK
-
Minta Praperadilan Febrie Ditolak, Kejagung: Tak Ada Duplikasi Penetapan Tersangka