Anies Bantah Formula E di Jakarta Akan Berdampak Pada Program Pendidikan

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan ajang balap mobil listrik formula E yang bakal dihelat di Jakarta tahun 2020 tidak akan berdampak pada program pendidikan. Anies memastikan kebijakan soal memajukan pendidikan akan terus berjalan.

Pernyataan Anies sekaligus membantah fraksi PSI di DPRD Jakarta yang mengatakan anggaran rehabilitasi sekolah harus dipangkas demi penyelenggaraan formula E. PSI menganggap rehabilitasi sekolah ini dianggap sebagai program yang penting.

"Masing-masing (anggaran) sudah ada pos-nya, dan saya beri contoh soal pendidikan misalnya, sering kali kita menganggap bahwa perhatian pada pendidikan itu diukur dari infrastruktur fisik," ujar Anies di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2019).

Anies menuturkan, pendidikan harus dilihat dari mutunya. Karena itu ia mengaku sedang meningkatkan mutu pengajaran melalui tenaga pengajar dan pelatihan.

"Pendidikan itu fokusnya pada kualitas, konten, kalau kita bicara pendidikan hanya infrastruktur terus ini seperti Dinas Cipta Karya pembangunan yang diukur," jelasnya.

Ia kemudian meminta pada sejumlah pihak untuk tidak melihat indikator pendidikan di Jakarta dari bangunan fisiknya. Apalagi, kata Anies, kualitas bangunan sekolah di Jakarta kebanyakan sudah bagus.

"Mulai dari guru, kepala sekolah, pelatihan-pelatihannya, itu semua sifatnya konten, kalau membangun manusianya di konten," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PSI di DPRD Jakarta Idris Ahmad menyebut Dinas Pendidikan (Disdik) DKI memangkas anggaran sebesar Rp 455,4 miliar. Ia menyebut rencana awalnya uang itu akan digunakan untuk rehabilitasi sekolah yang tak layak.

Menurutnya kebijakan ini janggal karena ajang balap mobil itu tidak masuk ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ia menganggap seharusnya anggaran dalam RPJMD menjadi prioritas.

Baca Juga: Ditawarkan jadi Jubir PSI di Pilkada Sumbar, Begini Respons Sandiaga Uno

"Kami melihat anggaran Formula E yang enggak ada di RPJMD berdampak pada pengurangan kegiatan, contohnya rehab sekolah dan GOR. Ini kan patut dipertanyakan," ujar Idris di gedung DPRD Jakarta beberapa waktu lalu.