Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan inspeksi mendadak (sidak) di RSUD Kota Cilegon, Banten, Jumat (6/12/2019). Jokowi melakukan sidak selama kurang lebih 45 menit.
Menurut Jokowi, kunjungannya ke RSUD Kota Cilegon itu karena ingin memastikan apakah pasien kelas 3 di rumah sakit tersebut menggunakan BPJS Kesehatan yang mendapat subsidi pemerintah atau PBI.
Dari hasil sidak, Jokowi mengatakan, BPJS Kesehatan yang mendapat subsidi pemerintah atau PBI sebesar 70 sampai 80 persen. Sementara sisanya 20 persen adalah peserta mandiri.
"Hampir tadi 90 persen lebih memang BPJS. Memang sama seperti rumah sakit lain ya, saya kira 70 sampai 80 persen itu PBI yang gratis. Sisanya 20 persen memakai yang mandiri, bayar sendiri. Saya kira kita kemarin di Lampung, di Subang, di sini angka-angaknya hampir sama," ujar Jokowi usai sidak.
Jokowi menuturkan setiap rumah sakit memberikan pelayanan yang berbeda beda. Karena itu, ia meminta agar pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota memperbaiki fasilitas di masing-masing rumah sakit.
"Kalau pelayanan setiap rumah sakit berbeda-beda. Ada yang rumah sakitnya sudah bagus. Ada yang masih dalam proses pembenahan. Saya kira ini memerlukan proses di masing-masing rumah sakit. Tetapi Intinya kalau keluhan pelayanan di tiga rumah sakit tidak melihat," ucap dia.
Ia mengakui pemerintah sudah empat tahun belum menemukan jawaban terkait defisit keuangan BPJS Kesehatan. Namun, pihaknya sudah menemukan cara untuk membenahi masalah defisit keuangan BPJS Kesehatan.
"Ya karena ada defisit di BPJS itu yang mau kita atasi. Sudah empat tahun ini belum ketemu jawabannya. Tapi sekarang Menkes sudah menyampaikan di ratas kemarin, tahun depan jurusnya sudah ketemu. Nanti tanyakan ke Menkes," katanya lagi.
Dalam sidak tersebut Jokowi didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Staf Khusus Presiden Adamas Belva Syah Devara dan Billy Mambrasar.
Baca Juga: Jokowi Disangsi Bisa Tuntaskan Kasus HAM, Istana Beri Respons
Berita Terkait
-
Jokowi Disangsi Bisa Tuntaskan Kasus HAM, Istana Beri Respons
-
Setuju dengan Jokowi, Nasdem Minta Pembahasan Amandemen UUD 1945 Dihentikan
-
Dapat Penghargaan Asian of The Year 2019, Jokowi: Terima Kasih
-
Terima Dewan Bisnis AS-ASEAN, Jokowi: AS Mitra Dagang Terbesar Keempat
-
Lengser dari Wapres, JK Minta Jokowi Tak Pesimis Hadapi Kondisi Ekonomi
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar