Pemogokan Umum Rakyat Perancis, Lawan Kebijakan Presiden Macron

Suara.com - Jutaan pekerja transportasi, guru dan polisi di Paris, dan kota-kota besar lainnya di Prancis, menggelar pemogokan umum.

Rakyat mogok bekerja untuk menentang reformasi sistem pensiun yang dicanangkan Presiden Emmanuel Macron. Saat mogok berlangsung, Paris dan kota-kota lain lumpuh total.

Pemogokan massal kembali melumpuhkan Prancis hari Kamis (05/12). Serikat pekerja menyerukan aksi mogok menentang kebijakan Presiden Emmanuel Macron yang bermaksud untuk mereformasi sistem pensiun.

Pemerintah Prancis mengantisipasi kemungkinan aksi mogok dimanfaatkan kelompok garis keras untuk memancing kerusuhan dan bentrokan dengan polisi.

Penjagaan keamanan di kota-kota besar ditingkatkan. Di ibukota Paris lebih 5000 aparat keamanan dikerahkan mengantisipasi berbagai kemungkinan.

Sebagian besar transportasi umum dengan bus, kereta api dan penerbangan telah dibatalkan. Sekolah-sekolah ditutup karena kebanyakan tenaga pengajar ikut serta dalam aksi mogok.

Rumah-rumah sakit beroperasi dengan staf terbatas untuk ruang gawat darurat. Tenaga kesehatan dan dokter juga berpartisipasi dalam mogok masal.

Bisa berlangsung beberapa hari

Serikat-serikat  pekerja merencanakan dua aksi pawai besar di Paris, yang kemudian akan bergabung di lapangan Place de la Nation.

Baca Juga: Bantah Sakit, Presiden Prancis Emmanuel Macron: Jangan Khawatir

Kantor-kantor dan biro pariwisata memperingatkan para turis mancanegara  untuk menjauh dari Menara Eiffel.

Media Prancis mengatakan, pemogokan itu bisa berlangsung selama beberapa hari. Aksi mogok massal besar yang pernah digelar tahun 1995 melumpuhkan Prancis selama berminggu-minggu. Pemerintahan saat itu akhirnya membatalkan agenda kebijakan yang menyulut protes.

Presiden Emmanuel Macron berencana mereformasi sistem pensiun karena  terlalu mahal dan dinilainya "tidak adil".

Saat ini memang ada bermacam-macam sistem pensiun di Prancis. Usia masuk pensiun bervariasi dari 55 tahun sampai 62 tahun.

Presiden Macron ingin sistem pensiun yang "universal", yang merupakan salah satu janji utamanya dalam kampanye.

Namun serikat pekerja mengatakan, reformasi yang diusulkan akan memaksa jutaan pekerja di sektor swasta untuk bekerja lebih lama di atas 62 tahun sampai bisa menerima pensiun penuh.