Suara.com - Habiburokhman bersama empat kader ditunjuk sebagai Juru Bicara Partai Gerindra oleh Ketum Prabowo Subianto. Namun, tidak ada nama elite Gerindra seperti Waketum Arief Poyuono dan Fadli Zon.
Ia mengatakan penunjukan dirinya beserta keempat elite partai sebagai juru bicara untuk memudahkan dalam merespon berbagai isu yang berkembang. Peryataan yang akan disampaikan jubir bisa disebut sebagai peryataan resmi atas nama Gerindra.
Pernyataan yang disampaikan kader Gerindra di luar dari jubir yang sudah ditunjuk Prabowo kata Habiburokham, hanya bersifat individu bukan atas nama partai.
Habiburokhman bahkan turut menyebut nama Waketum Gerindra Arief Poyuono yang kerap menyampaikan pernyataan namun berbeda dengan sikap partai. Hal seperti itu pula yang saat ini tengah coba dihindari oleh Partai Gerindra dengan menghadirkan juru bicara.
“Beberapa waktu kemarin memang sedikit ada masukan dari masyarakat berupa pertanyaan, apakah pernyataan pengurus Gerindra otomatis menjadi pernyataan resmi Partai Gerindra. Nah, di antaranya mempertanyakan Pak Arief Poyuono, beliau kawan baik saya, beliau orang baik. Tetapi memang kadang-kadang terjadi miskomunikasi,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (6/12/2019).
"Tentu ya, semua kader, semua pengurus punya hak bicara tetapi tidak otomatis mengatasnamakan partai. Jadi ditunjuk beberapa orang tersebut menjadi juru bicara, kalau teman-teman ingin konfirmasi sikap Partai Gerindra terkait beberapa hal yang resmi ya kepada orang yang ditunjuk tersebut,” Habiburokhman menambahkan.
Habiburokhman juga meminta para kader terutama yang menjadi anggota DPR RI agar dapat bertutur kata dan bersikap sesuai sikap resmi Partai Gerindra dalam menyampaikan pandangannya di komisi masing-masing.
“Lalu bagaimana teman-teman di DPR, teman-teman di DPR tetap diminta untuk tetap aktif di komisi masing-masing dengan isu-isu terkait komisi masing-masing. Dan kita di sini di DPR paham bahwa apa yang kita sampaikan harus senantiasa sejalan dengan partai,” ujarnya.
Saat disinggung soal Waketum Fadli Zon yang tidak iku menjadi juru bicara, Habiburokhman mengaku tidak tahu.
Sedangkan apakah nantinya suara Fadli Zon yang dikenal vokal dalam menyampaikan pandangan dapat dinyatakan sebagai sikap resmi Gerindra, Habiburokhman justru mengarahkan sikap resmi partai bisa ditangakan langsung kepada para jubir.
Baca Juga: PKS Sebut Mega Rendahkan Prabowo soal Stateless, Gerindra: Jangan Nyinyir!
“Kita tidak ngomong orang per orang, tetapi teman-teman pengen sikap yang paling update dari partai, ya bisa ke lima orang tersebut,” katanya.
Kelima kader yang ditunjuk sebagai jubir Gerindra oleh Prabowo yakni Ahmad Muzani, Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Habiburokhman, A Riza Patria.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
Terkini
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta
-
Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan
-
Gibran Kecam Keras Pelecehan 50 Santriwati di Pati: Tidak Bisa Ditoleransi!