Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Tol Kunciran - Serpong, di Banten, Jumat (6/12/2019). Peresmian itu dilakukan di Gerbang Tol Parigi, Tangerang Selatan, Banten.
"Alhamdulillah pembangunan Jalan Tol Kunciran - Serpong sudah rampung dan segera bisa kita manfaatkan," ujar Jokowi.
Jokowi menuturkan, alasan pemerintah membangun Jalan Tol Kunciran - Serpong, karena ingin mempercepat konektivitas dari Banten ke Jakarta dan sebaliknya Jakarta - Banten.
Mantan Gubernur Jakarta itu mengaku kerap mendengar keluhan warga yang kerap terkena macet saat ingin menuju Jakarta maupun menuju Banten.
"Jalan tol ini akan mempercepat dan memperlancar konektivitas Banten ke Jakarta. Saya sering dengar keluhan orang yang bolak balik dari Banten ke Jakarta, Jakarta - Banten, katanya 'Pak kita bisa tua di jalan karena macet'," kata dia.
Pengendara yang terjebak kemacetan kata Jokowi, tidak hanya kehilangan waktu. Mereka juga harus lebih banyak mengeluarkan bahan bakar minyak (BBM) yang dikeluarkan.
"Padahal di era persaingan antar negara yang semakin sengit kecepatan akam sangat menetukan, yang cepat akan mengalahkan yang lambat," kata dia.
Memperlancar Distribusi
Setelah diresmikannya Tol Kunciran - Serpong, Jokowi berharap dapat memperlancar distribusi barang dan logistik. Sebab, Banten juga memiliki banyak kawasan industri.
Baca Juga: Cari Pinjaman, Jokowi Ngaku Pernah Boyong Sertifikat Rumah Ortu ke Bank
"Kejenuhan investasi di Jakarta bisa dilimpahkan ke Banten karena konektivitas Jakarta-Banten semakin tersambung dan demikian ekonomi Banten bisa nergerak lebih cepat lagi sehingga kita harapkan ekonomi Banten bisa bergerak lebih cepat dan menciptakan lapangan kerja yang banyak," katanya
Untuk diketahui, Tol Kunciran-Serpong terbagi atas dua paket pekerjaan, yaitu Paket 1 Kunciran-Parigi sepanjang 6,7 kilometer yang digarap oleh kontraktor PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
Kemudian Paket 2 Parigi-Serpong sepanjang 4,4 kilometer yang digarap PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan PT Acset Indonusa Tbk (KSO).
Pembangunan Tol Kunciran - Serpong menelan biaya sekitar Rp 2 triliun.
Rinciannya yakni nilai kontrak Paket I Rp 1,4 triliun, sedangkan Paket II senilai Rp 600,3 miliar. Sementara Sumber pendanaannya diusahakan sendiri oleh PT Marga Trans Nusantara (MTN) sebagai pemegang konsesi.
Dalam peresmian hadir pula Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Kopi & Matcha: Gaya Hidup Modern dengan Sentuhan Promo Spesial
- Breaking News! Keponakan Prabowo Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPR RI Gerindra, Ada Apa?
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
Terkini
-
Bali 'Tenggelam' di 120 Titik: BMKG Ungkap Penyebab Hujan Gila dan Peran Sampah Kita
-
Dasco: Belum Ada Surat Presiden Prabowo soal Pergantian Kapolri
-
Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
-
Tim Pencari Fakta Dibentuk: LNHAM Siap Bongkar Borok Kekerasan Aparat di Kerusuhan Agustus
-
BMKG Warning! Cuaca Ekstrem Ancam Indonesia Sepekan ke Depan, Waspada Hujan Lebat
-
Inisiatif Ungkap Fakta Kerusuhan Agustus; 6 Lembaga HAM 'Gerak Duluan', Bentuk Tim Independen
-
DPR 'Angkat Tangan', Sarankan Presiden Prabowo Pimpin Langsung Reformasi Polri
-
KPK Tindak Lanjuti Laporan Soal Dugaan Anggaran Ganda dan Konflik Kepentingan Gus Yaqut
-
Usai Serangan Israel, Prabowo Terbang ke Qatar Jalani Misi Solidaritas
-
Kenapa Ustaz Khalid Basalamah Ubah Visa Haji Furoda Jadi Khusus? KPK Dalami Jual Beli Kuota