Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sangat susah untuk mencari pinjaman ke bank saat baru memulai merintis usaha. Lantaran tak memiliki modal, Jokowi mengaku nekat meminjam sertifikat rumah orang tua sebagai agunan untuk meminjam uang ke Bank.
Curhatan itu disampaikan Jokowi saat memberikan arahan kepada nasabah program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekar) binaan Permodalan Nasional Madani (PNM) di Alun-alun Cilegon, Banten, Jumat (6/12/2019).
"Saya ingat dulu waktu saya muda saya punya usaha kecil-kecilan, saya mau pinjam Rp 10 juta saja, agunannya harus lebih dari itu padahal saya enggak punya agunan. Tanah enggak punya, sertifikat enggak punya, apa yang saya miliki enggak ada, itu saya pinjm ke sertifikatnya orang tua saya untuk pinjam di bank. Lah ini ibu-ibu dipercaya," kata Jokowi.
Karena itu, Jokowi meminta para nasabah Mekaar untuk berhati-hati dalam mengelola bantuan modal usaha. Sehingga bisa tepat waktu dalam membayar pinjaman modal usaha.
"Saya titip, kalau sudah dipercaya itu justru lebih hati-hati, setuju? Hati-hati, jangan sampai kita dipercaya kita belak-belok, hati-hati. Kalau orang sudah tidak dipercaya untuk mengembalikan kepercayaan itu sulit sekali, ya betul? Sehingga betul-betul yang pertama disiplin dalam mengangsur setuju?," katanya.
Jokowi pun menyebut ibu-ibu nasabah program Mekaar adalah orang-orang yang telah diberikan kepercayaan.
"Ibu-ibu adalah orang-orang yang dipercaya hati-hati karena mendapatkan bantuan pinjaman tanpa agunan," ujar Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengatakan di dalam program Mekaar, nasabah yang ingin meminjam uang untuk modal usaha, tidak perlu menggunakan agunanan seperti di Bank. Sebab jika nasabah bisa displin, nasabah Mekaar bisa mengajukan pinjaman modal usaha yang lebih tinggi.
"Ada yang diminta agunan tunjuk jari? Tunjuk jari ada yang diminta agunan, kalau ada silakan maju saya beri sepeda. Enggak ada? Nggak ada. Artinya apa? Kenapa ibu ada yang diberi Rp 2 juta ada yang diberi Rp 8 juta karena ibu-ibu dipercaya," katanya.
Baca Juga: Hina Wapres Maruf Amin Seperti Babi, Jafar Shodiq Resmi Ditahan Polisi
"Kalau diberi Rp 2 juta, ya tahun depan naik level lagi diberi 4 juta, kalau diberi Rp 4 juta disiplin diberi Rp 8 juta atau Rp 6 juta naik terus. Sekali lagi artinya ibu-ibu dipercaya," ucap dia.
Berita Terkait
-
Jokowi Disangsi Bisa Tuntaskan Kasus HAM, Istana Beri Respons
-
Setuju dengan Jokowi, Nasdem Minta Pembahasan Amandemen UUD 1945 Dihentikan
-
Tuduh Jokowi Tak Paham Pancasila, Istana: Kacamata Rocky Gerung Buram
-
Sebut Jokowi Tak Paham Pancasila, PDIP Ancam Polisikan Rocky Gerung
-
Rocky Gerung Sebut Jokowi Tak Paham Pancasila, Istana: Tak Guna Ditanggapi
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftar Namanya
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
- 5 Kipas Angin Sedingin AC Lebih Murah dan Irit Listrik
- Ramalan 12 Shio Bulan di Juli 2026: Peruntungan Karier, Keuangan, Asmara, dan Kesehatan
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Transportasi dan Wisata Jakarta Bakal Digratiskan 5 Hari Saat HUT Ke-500
-
Sambut HUT ke-80, BNI Hadirkan Program Terus Ada, Ada Terus bagi Pengabdian untuk Negeri
-
Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
-
100 Ribu Anak Lebanon Terancam Gagal Sekolah akibat Kerusakan Bangunan Pascakonflik
-
Bandara Husein Sastranegara Diaktifkan Lagi, Pelaku Wisata Lembang Yakin Turis Asing Bakal Membludak
-
Pemkot Depok Usul Lima Rute Baru Transjabodetabek
-
Berbahaya, Koalisi Masyarakat Desak Pembentukan BTP dan Komando Teritorial Dihentikan
-
DPR MInta Usut Tuntas Dugaan Penyekapan Perempuan oleh Oknum Polisi di Jawa Tengah
-
Penyusunan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal Jateng Perlu Dipercepat
-
Pengungsi WNA di Setiabudi, Pramono Anung Akan Tertibkan Fasilitas Publik yang Disalahgunakan