Suara.com - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Agus Widjojo mengatakan bahwa proses penyebaran radikalisme saat ini mirip dengan cara PKI menyusupi TNI.
Melalui video yang diunggah ke kanal YouTube Deddy Corbuzier, Kamis (5/12/2019), Agus juga menanggapi kabar yang menyebut radikalisme telah menyusup di jajaran pegawai BUMN.
Awalnya, purnawirawan perwira tinggi TNI ini mengatakan bahwa paham radikalisme sudah menyusup ke dalam tatanan negara.
"Bukan mulai di hari ini saja, ketika saya di wawancara di sini, ini sudah berlangsung lama," ucap Agus.
Kemudian Deddy Corbuzier menyinggung, "Katanya BUMN sudah disusupi (radikalisme) kan banyak dengar gosip begitu, itu benar tidak?"
"Saya tadi lupa seharusnya saya menulis, di depan papan: saya tidak melayani gosip," jawab Agus yang disambut dengan tawa Deddy Corbuzier.
Agus melanjutkan penjelasannya, "Itu memang harus melalui penelitian, pengkajian, apakah itu intelejen atau Bareskrim. Tetapi kalau dicoba dijangkau secara logika bukan tidak mungkin. Karena ini sudah berjalan lama".
Ia mencontohkan paham radikalisme yang telah menjangkit ke beberapa jajaran pegawai pemerintah.
"Buktinya Kementerian Keuangan, LPDP, ya mungkin BUMN, perguruan tinggi itu juga banyak. Anehnya juga kalangan yang berpendidikan tinggi, mengapa mudah untuk bisa dipengaruhi," ungkap Agus.
Baca Juga: Adegan Ini Jadi Tantangan Arifin Putra di Film Si Manis Jembatan Ancol
Deddy kemudian bertanya, "Biasanya orang berpikir yang gampang disusupi adalah mereka berpendidikan menengah ke bawah. Tapi ternyata dari jabatan tinggi malah mudah, apakah ada kepentingan lain di luar sana atau cuma cuci otak?".
Agus berpendapat proses penyebaran radikalisme pada orang berpendidikan tinggi atau memiliki jabatan seperti kasus TNI yang disusupi PKI.
"Kita melihat proses penggalangannya, menggalang agen, tidak terasa tapi ring permainan sudah disiapkan sejak lama. Sebetulnya ini tidak beda jauh dengan taktik cara-cara yang dilakukan oleh PKI dengan menggalang TNI dulu, supaya merebut kekuatan itu berpihak kepada PKI," ujarnya.
Agus mengimbau masyarakat khususnya bagi ketua RT dan RW untuk waspada terhadap orang asing di lingkungan mereka.
"Waspada, ikuti ekosistem perkembangan lingkungan, bagus sekali untuk bisa menghidupkan cara-cara lama. Efektivitas ketua RT atau RW apabila orang asing itu harus mendaftarkan diri. Kita harus cermat melihat peruhbahan orang-orang di sekitar dan orang baru yang masuk," kata Agus.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Gigi Tanpa Kopling: Praktis, Irit, dan Tetap Bertenaga
- 5 Rekomendasi HP Layar Lengkung Murah 2026 dengan Desain Premium
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 5 Sunscreen Jepang untuk Hempaskan Flek Hitam dan Garis Penuaan
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
Terkini
-
Tolak Wacana Menteri Kepolisian, Kapolri: Lebih Baik Saya Jadi Petani
-
Bikin Heboh di Sidang Tipikor, Eks Wamenaker Noel Minta Hukuman Mati
-
KUHP Bukan Kitab Suci, Wamen Hukum Siap Pasang Badan Jelaskan Pasal yang Digugat ke MK
-
Kapolri Ogah Polisi di Bawah Kementerian, Singgung "Matahari Kembar"
-
Eks Wamenaker Noel Tuding Partai di Balik Kasusnya: Ada Huruf K
-
Janji Kapolri: Telepon 110 Wajib Diangkat 10 Detik, Lewat? Langsung Eskalasi ke Mabes
-
Eks Direktur SMA Akui Dapat Uang Terima Kasih 7 Ribu Dollar AS dari Penyedia Chromebook
-
Ancaman Baru Virus Nipah: Tingkat Kematian 75%, Thailand Waspada, Apa Gejalanya?
-
Wamenkumham: Aparat Siap Terapkan KUHP Baru, Tantangan Terberat Ada pada Pola Pikir Masyarakat
-
Kapolri Sigit: Perpol Jabatan Polri Bukan Lawan Putusan MK