Suara.com - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Agus Widjojo mengatakan bahwa proses penyebaran radikalisme saat ini mirip dengan cara PKI menyusupi TNI.
Melalui video yang diunggah ke kanal YouTube Deddy Corbuzier, Kamis (5/12/2019), Agus juga menanggapi kabar yang menyebut radikalisme telah menyusup di jajaran pegawai BUMN.
Awalnya, purnawirawan perwira tinggi TNI ini mengatakan bahwa paham radikalisme sudah menyusup ke dalam tatanan negara.
"Bukan mulai di hari ini saja, ketika saya di wawancara di sini, ini sudah berlangsung lama," ucap Agus.
Kemudian Deddy Corbuzier menyinggung, "Katanya BUMN sudah disusupi (radikalisme) kan banyak dengar gosip begitu, itu benar tidak?"
"Saya tadi lupa seharusnya saya menulis, di depan papan: saya tidak melayani gosip," jawab Agus yang disambut dengan tawa Deddy Corbuzier.
Agus melanjutkan penjelasannya, "Itu memang harus melalui penelitian, pengkajian, apakah itu intelejen atau Bareskrim. Tetapi kalau dicoba dijangkau secara logika bukan tidak mungkin. Karena ini sudah berjalan lama".
Ia mencontohkan paham radikalisme yang telah menjangkit ke beberapa jajaran pegawai pemerintah.
"Buktinya Kementerian Keuangan, LPDP, ya mungkin BUMN, perguruan tinggi itu juga banyak. Anehnya juga kalangan yang berpendidikan tinggi, mengapa mudah untuk bisa dipengaruhi," ungkap Agus.
Baca Juga: Adegan Ini Jadi Tantangan Arifin Putra di Film Si Manis Jembatan Ancol
Deddy kemudian bertanya, "Biasanya orang berpikir yang gampang disusupi adalah mereka berpendidikan menengah ke bawah. Tapi ternyata dari jabatan tinggi malah mudah, apakah ada kepentingan lain di luar sana atau cuma cuci otak?".
Agus berpendapat proses penyebaran radikalisme pada orang berpendidikan tinggi atau memiliki jabatan seperti kasus TNI yang disusupi PKI.
"Kita melihat proses penggalangannya, menggalang agen, tidak terasa tapi ring permainan sudah disiapkan sejak lama. Sebetulnya ini tidak beda jauh dengan taktik cara-cara yang dilakukan oleh PKI dengan menggalang TNI dulu, supaya merebut kekuatan itu berpihak kepada PKI," ujarnya.
Agus mengimbau masyarakat khususnya bagi ketua RT dan RW untuk waspada terhadap orang asing di lingkungan mereka.
"Waspada, ikuti ekosistem perkembangan lingkungan, bagus sekali untuk bisa menghidupkan cara-cara lama. Efektivitas ketua RT atau RW apabila orang asing itu harus mendaftarkan diri. Kita harus cermat melihat peruhbahan orang-orang di sekitar dan orang baru yang masuk," kata Agus.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pratama Arhan dan Azizah Salsha Dikabarkan Rujuk, Ini Penjelasaan Pengadilan Agama Tigaraksa
- Selamat Datang Elkan Baggott Gantikan Mees Hilgers Bela Timnas Indonesia, Peluangnya Sangat Besar
- Hari Pelanggan Nasional 2025: Nikmati Promo Spesial BRI, Diskon Sampai 25%
- Maki-Maki Prabowo dan Ingin Anies Baswedan Jadi Presiden, Ibu Jilbab Pink Viral Disebut Korban AI
- Buktinya Kuat, Pratama Arhan dan Azizah Salsha Rujuk?
Pilihan
-
Paspor Sehari Jadi: Jurus Sat-set untuk yang Kepepet, tapi Siap-siap Dompet Kaget!
-
Kunker Dihapus, Pensiun Jalan Terus: Cek Skema Lengkap Pendapatan Anggota DPR Terbaru!
-
Waktu Rujuk Hampir Habis! Jumat Minggu Depan Pratama Arhan Harus Ikrar Talak ke Azizah Salsha
-
Nadiem Makarim Jadi Menteri Ke-7 Era Jokowi yang Jadi Tersangka Korupsi, Siapa Aja Pendahulunya?
-
Jadwal dan Link Streaming Timnas Indonesia vs Taiwan Malam Ini di GBT
Terkini
-
Saldo DANA Kaget Gratis Rp 249 Ribu Untuk Jajan Akhir Pekan
-
Kisah Pilu Napi di Lapas Kediri: Disodomi Tahanan Lain hingga Dipaksa Makan Isi Staples!
-
Pakistan Berduka: Korban Banjir Melonjak Drastis
-
YLKI Desak Penyelesaian Masalah Stok dan Harga Beras di Pasaran
-
Eks Stafsus Jokowi Wafat: Ini Sepak Terjang hingga Karier Politik Arif Budimanta
-
Dilema KPK: Sita Mercy Antik Habibie dari Ridwan Kamil, tapi Pembayarannya Ternyata Belum Lunas
-
Bantah Tegas Kabar Darurat Militer, TNI: Tidak Ada Niat, Rencana Memberlakukan
-
Didesak Bebaskan Seluruh Demonstran yang Ditahan, Polri Klaim Tidak Antikritik
-
Zetro Staf KBRI Diduga Tewas di Tangan Pembunuh Bayaran, Presiden Peru Surati Prabowo
-
Kapuspen TNI Jawab Tuntutan 17+8 'Kembali ke Barak': Kami Hormati Supremasi Sipil