Suara.com - Pemerintah Pusat melalui PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui PT MRT Jakarta sepakat membentuk sebuah perusahaan baru (new co) dengan patungan atau joint venture. Tujuannya untuk mengintegrasikan transportasi di Jabodetabek.
Pembentukannya ditandai dengan penandatanganan perjanjian awal atau Head of Agreement (HoA) antara dua perusahaan itu. Penandatanganan dilakukan oleh Dirut Edi Sukmoro dan Dirut MRT Jakarta William Sabandar dan disaksikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Wakil Menteri BUMN, Kartika
Wirjoatmodjo.
Anies mengatakan perusahaan baru itu akan mengurus stasiun di Jakarta. Status kepemilikannya juga dibagi antara MRT dengan KAI.
"MRT dan PT KAI akan membentuk perusahaan joint venture yang ownership-nya 51 persen di MRT dan 49 persen di KAI yang nantinya akan mengatur stasiun-stasiun di kawasan Jakarta," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019).
Menurutnya, perusahaan baru yang belum ditentukan namanya ini punya beberapa tugas. Selain mengatur stasiun, ada juga kewenangan untuk mengatur kereta commuter dan bandara.
"Integrasi transportasi di Jakarta memasuki babak baru. Kini angkutan Kereta Api dengan angkutan darat di Jakarta akan diintegrasikan," jelas Anies.
Wamen Kartika menyatakan perusahaan baru ini juga akan memberikan kemudahan akses untuk masyarakat berpindah dari satu moda transportasi ke moda lainnya. Dengan demikian, masyarakat pengguna transportasi umum saat di Jakarta atau dari luar Jakarta akan lebih nyaman.
"Nanti diharapkan flow dari penumpang dari kereta api ke Transjakarta ke MRT itu bisa lebih nyaman," pungkasnya.
Baca Juga: Subsidi Disunat, Tarif TransJakarta, LRT dan MRT Tahun 2020 Tak Naik
Berita Terkait
-
Subsidi Disunat, Tarif TransJakarta, LRT dan MRT Tahun 2020 Tak Naik
-
Beroperasi Komersil Besok, LRT Terima Transaksi Non Tunai
-
Terungkap! MRT Untung Bukan dari Jual Tiket Tapi Jualan Iklan
-
Sulitnya Mengubah Budaya Pengguna MRT Jakarta, Berapa Lama?
-
Klaim Jumlah Pengunjung Sudah Meningkat, Pemprov Izinkan LRT Dikomersilkan
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
Nanik S Deyang Tunjuk Agustina Arumsari sebagai Juru Bicara BGN
-
Peran BGN Terlalu Luas, Komnas HAM Desak Revisi Perpres MBG
-
Polisi hingga DPR Kelola SPPG, Guru Ngeluh Kesulitan Mengadu soal MBG
-
BGN Akui Motor Listrik Masih Menumpuk, Semua Aset Era Dadan Hindayana Akan Dimaksimalkan
-
Cek Langsung Penerima BSPS di Jakbar, Mendagri Dorong Pemda Perluas Dukungan Bedah Rumah lewat APBD
-
Prabowo Terima Utusan Qatar, Kerja Sama Investasi dan Pembangunan Jadi Fokus Pembahasan
-
Siapa Perwakilan Mahasiswa Demo yang Temui Gibran Hari Ini
-
Anggaran MBG 2027 Tembus Rp270 Triliun, Masih Pakai Dana Pendidikan dan Kesehatan
-
Tak Lagi Flat Rp6 Juta, BGN Ubah Aturan Insentif SPPG, Begini Skemanya
-
BEM UBK Ultimatum Gibran 5x24 Jam: Penuhi Tuntutan atau Aksi Berjilid-jilid