Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka suara soal pemotongan anggaran untuk jumlah anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dari 67 menjadi 50 orang. Anies lantas menyindir kubu oposisi di DPRD.
Kubu oposisi di DPRD sendiri yang paling menentang soal TGUPP adalah fraksi PSI dan PDI Perjuangan. Kedua partai itu minta agar tim Gubernur Anies Baswedan itu anggarannya di-nolkan dan dialihkan menggunakan dana operasional Anies.
Anies menganggap kubu oposisi itu memang keras kepada TGUPP dalam rapat di DPRD. Pasalnya, kata Anies, tim itu memiliki kerja yang baik dalam membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
"Kenapa pihak oposisi sangat keras pada TGUPP, karena TGUPP efektif bekerja membuat program-program gubernur berhasil. Oposisi selalu mengarahkan untuk lihat sendiri kan," ujar Anies di Terowongan Kendal, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019).
Menurutnya, kritik dari kubu oposisi itu mendorong kinerja TGUPP. Tim itu juga disebut Anies selama ini memiliki posisi yang strategis untuk mewujudkan kebijakannya.
"Kritik-kritiknya, kemudian pantauannya, itu hal-hal yang membuat kinerja Pemprov berhasil, di situlah yang paling banyak dikritik. Dan TGUPP justru memainkan peran yang sangat instrumental," jelasnya.
Karena itu Anies mengaku tak khawatir dengan kritikan dari kubu oposisi. Ia justru menganggap kritikan itu sebagai bukti kerja TGUPP sudah dirasakan oleh masyarakat.
"Buat saya makin saya, makin banyak dikritik terkait TGUPP, berarti kinerjanya TGUPP-nya itu makin dirasakan," pungkasnya.
Sebelumnya, pembahasan soal Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI menjadi salah satu yang paling alot. Keputusan akhirnya, jumlah tim Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu diputuskan untuk dikurangi dari 67 menjadi 50 orang.
Baca Juga: TGUPP Anies Jadi Target Operasi Tangkap Tangan dan 4 Berita Lainnya
Pantauan Suara.com, TGUPP sudah mulai menjadi pembahasan di Banggar sejak Senin (9/12/2019) sore hari. Masalah ini terus dibahas sampai akhirnya keputusan keluar pada pukul 20.50 WIB meski rapat sempat ditunda selama 1 jam. Bahkan terhitung ada 17 anggota DPRD dari berbagai fraksi yang menanggapi isu ini. Pro-kontra antara parlemen Senayan terjadi di rapat itu soal TGUPP.
Berita Terkait
-
Keluhan Masyarakat Tak Direspons TGUPP, PSI: Katanya Percepatan Pembangunan
-
Curiga Masih Ada Lagi TGUPP Rangkap Jabatan, DPRD DKI Akan Telusuri
-
Ketua DPRD ke Sekda DKI: TGUPP Dikasih Rp 18,9 Miliar Dipakai untuk Apa?
-
TGUPP Anies Jadi Target Operasi Tangkap Tangan dan 4 Berita Lainnya
-
TGUPP Anies Baswedan Jadi Target Operasi Tangkap Tangan
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Hari Ini Bergerak Geruduk DPR, Demo Buruh KASBI Bakal Dijaga Ketat 1.464 Aparat
-
5 Fakta PNS Probolinggo Memperkosa Keponakan Hingga Korban Depresi
-
Inovasi AI yang Mendorong Kualitas Riset dan Akademik Indonesia
-
Terseret Kasus Ekspor CPO, Dua Raksasa Sawit Bayar Uang Pengganti Triliunan dengan Cara Dicicil!
-
MBG ala Jusuf Hamka, Makan Gratis yang Bikin Anak-Anak SD Tambora Senyum Ceria
-
Gubernur Riau Diduga Pakai Uang Pemerasan untuk Jalan-Jalan ke Inggris dan Brasil
-
KPK Lamban Ungkap Tersangka Korupsi Gubernur Riau, Apa Alasannya?
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik