Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka suara soal pemotongan anggaran untuk jumlah anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dari 67 menjadi 50 orang. Anies lantas menyindir kubu oposisi di DPRD.
Kubu oposisi di DPRD sendiri yang paling menentang soal TGUPP adalah fraksi PSI dan PDI Perjuangan. Kedua partai itu minta agar tim Gubernur Anies Baswedan itu anggarannya di-nolkan dan dialihkan menggunakan dana operasional Anies.
Anies menganggap kubu oposisi itu memang keras kepada TGUPP dalam rapat di DPRD. Pasalnya, kata Anies, tim itu memiliki kerja yang baik dalam membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
"Kenapa pihak oposisi sangat keras pada TGUPP, karena TGUPP efektif bekerja membuat program-program gubernur berhasil. Oposisi selalu mengarahkan untuk lihat sendiri kan," ujar Anies di Terowongan Kendal, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019).
Menurutnya, kritik dari kubu oposisi itu mendorong kinerja TGUPP. Tim itu juga disebut Anies selama ini memiliki posisi yang strategis untuk mewujudkan kebijakannya.
"Kritik-kritiknya, kemudian pantauannya, itu hal-hal yang membuat kinerja Pemprov berhasil, di situlah yang paling banyak dikritik. Dan TGUPP justru memainkan peran yang sangat instrumental," jelasnya.
Karena itu Anies mengaku tak khawatir dengan kritikan dari kubu oposisi. Ia justru menganggap kritikan itu sebagai bukti kerja TGUPP sudah dirasakan oleh masyarakat.
"Buat saya makin saya, makin banyak dikritik terkait TGUPP, berarti kinerjanya TGUPP-nya itu makin dirasakan," pungkasnya.
Sebelumnya, pembahasan soal Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI menjadi salah satu yang paling alot. Keputusan akhirnya, jumlah tim Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu diputuskan untuk dikurangi dari 67 menjadi 50 orang.
Baca Juga: TGUPP Anies Jadi Target Operasi Tangkap Tangan dan 4 Berita Lainnya
Pantauan Suara.com, TGUPP sudah mulai menjadi pembahasan di Banggar sejak Senin (9/12/2019) sore hari. Masalah ini terus dibahas sampai akhirnya keputusan keluar pada pukul 20.50 WIB meski rapat sempat ditunda selama 1 jam. Bahkan terhitung ada 17 anggota DPRD dari berbagai fraksi yang menanggapi isu ini. Pro-kontra antara parlemen Senayan terjadi di rapat itu soal TGUPP.
Berita Terkait
-
Keluhan Masyarakat Tak Direspons TGUPP, PSI: Katanya Percepatan Pembangunan
-
Curiga Masih Ada Lagi TGUPP Rangkap Jabatan, DPRD DKI Akan Telusuri
-
Ketua DPRD ke Sekda DKI: TGUPP Dikasih Rp 18,9 Miliar Dipakai untuk Apa?
-
TGUPP Anies Jadi Target Operasi Tangkap Tangan dan 4 Berita Lainnya
-
TGUPP Anies Baswedan Jadi Target Operasi Tangkap Tangan
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
-
DPR 'Sentil' Menkeu Purbaya, Sebut Kebijakan Rp200 Triliun Cuma Jadi Beban Bank & Rugikan Rakyat!
-
Ivan Gunawan Blak-blakan: Dijauhi Teman Pesta Usai Hijrah dan Risih Dipanggil 'Haji'
-
5 Prompt AI Viral: Ubah Fotomu Jadi Anime, Bareng Idol K-Pop, Sampai Action Figure
-
Media Belanda Julid ke Eliano Reijnders yang Gabung Persib: Penghangat Bangku Cadangan, Gagal
Terkini
-
Komeng Tak Sudi Jabar Selalu Disalahkan jika Jakarta Banjir, Pramono Balas Begini!
-
Bawa 7 Poin Tuntutan, Hujan Deras Tak Surutkan Semangat Aksi Ojol di Depan Gedung DPR RI
-
Datangi Istana, Mendagri Tito Sebut Presiden Prabowo Bakal Lantik Menkopolkam Baru Siang Ini
-
Djamari Chaniago Merapat ke Istana, Mendagri Tito Bocorkan Pelantikan Menko Polkam Baru
-
Profil Ahmad Dofiri, Purnawirawan Jenderal Polisi yang Masuk Bursa Kabinet Prabowo
-
Komisi I DPR Benarkan Djamari Chaniago Akan Dilantik Jadi Menko Polkam, Menporanya Erick Thohir?
-
Usut Korupsi Kuota Haji, KPK Periksa 5 Pejabat Direktorat Haji Khusus Kemenag
-
Kejagung Periksa 8 Saksi Kasus Korupsi Digitalisasi Pendidikan yang Menyeret Nadiem, Siapa Saja?
-
Gelar Aksi 'Pink', Aliansi Perempuan Tuntut Pembebasan Delpedro Cs di Polda Metro Jaya
-
Skandal Ijazah Capres: KPU Panen Kritik, Keputusan Dicabut, DPR Angkat Bicara