Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopohukam) Mahfud MD mengaku tidak dilibatkan oleh Presiden Joko Widodo dalam proses penunjukan anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Mahfud menilai Jokowi lebih mengetahui siapa sosok yang pantas menjadi Dewas KPK.
Meski mengaku tidak dilibatkan oleh Jokowi, Mahfud mengatakan nantinya akan ada kejutan terkait siapa saja anggota Dewas KPK.
"Enggak, presiden udah lebih tahu kriterianya. Tapi, nanti akan jadi kejutan bahwa dewasnya baik-baik," kata Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019).
Mahfud menuturkan, Jokowi beberapa hari terakhir banyak mendapat masukan terkait nama-nama yang dinilai pantas menjadi anggota Dewas KPK. Namun, Mahfud mengatakan terkait keputusan akhirnya siapa yang akan ditunjuk menjadi Dewas KPK sepenuhnya menjadi hak prerogatif Jokowi.
"Itu kewenangan penuh sesuai undang-undang untuk pertama kali Dewas itu diangkat oleh presiden, hak prerogatif. Nanti, untuk berikutnya mungkin pakai tim sel (tim seleksi)," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku sudah selesai menyusun nama-nama anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Kendati demikian, Jokowi belum mau merinci siapa saja nama anggota Dewas KPK yang telah disusunnya itu.
"Sudah, tapi belum (diumumkan)," ujar Jokowi di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2019).
Berita Terkait
Terpopuler
- Naksir Avanza Tahun 2015? Harga Tinggal Segini, Intip Pajak dan Spesifikasi Lengkap
- 5 Krim Kolagen Terbaik yang Bikin Wajah Kencang, Cocok untuk Usia 30 Tahun ke Atas
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
- 5 Rekomendasi Bedak Waterproof Terbaik, Anti Luntur Saat Musim Hujan
Pilihan
-
Google Munculkan Peringatan saat Pencarian Bencana Banjir dan Longsor
-
Google Year in Search 2025: Dari Budaya Timur hingga AI, Purbaya dan Ahmad Sahroni Ikut Jadi Sorotan
-
Seberapa Kaya Haji Halim? Crazy Rich dengan Kerajaan Kekayaan tapi Didakwa Rp127 Miliar
-
Toba Pulp Lestari Dituding Biang Kerok Bencana, Ini Fakta Perusahaan, Pemilik dan Reaksi Luhut
-
Viral Bupati Bireuen Sebut Tanah Banjir Cocok Ditanami Sawit, Tuai Kecaman Publik
Terkini
-
Satgas PKH Mulai Bergerak, Usut Misteri Kayu Gelondongan Banjir Sumatra
-
Menata Ulang Jaminan Sosial untuk Mendorong Produktivitas Nasional
-
Rekaman CCTV hingga Buku Nikah Dikirim ke Labfor, Laporan Perzinahan Inara Rusli Masuk Babak Krusial
-
KPK Periksa Enam Saksi Kasus Dugaan Pemerasan Sertifikat K3 di Kemnaker
-
Rano Karno Minta Warga Jakarta Berbenah: Stop Buang Sampah ke Sungai!
-
Sempat Terdampak Banjir Rob, Kawasan Ancol dan Penjaringan Berangsur Normal
-
Perkuat Komunikasi Publik, Najib Hamas Minta ASN Pemkab Serang Aktif Bermedsos
-
Sawit Bikin Sewot: Kenapa Dibilang Bukan Pohon, Jadi Biang Kerok Banjir Sumatra?
-
Ammar Zoni Minta Jadi Justice Collaborator, LPSK Ajukan Syarat Berat
-
DPR Desak Pemerintah Cabut Izin Pengusaha Hutan yang Tutup Mata pada Bencana Sumatra