Suara.com - Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bidang pesisir, Marco Kusuma Wijaya menyatakan mundur dari tim Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu. Namun hingga saat ini, kursi yang ditinnggalkan Marco belum kunjung ada yang mengisi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), Suharti membenarkan soal belum adanya pengganti Marco. Padahal, Marco mengundurkan diri sejak 1 Desember lalu.
"Belum ada arahan untuk penggantinya tapi sejak 1 Desember beliau mengundurkan diri," ujar Suharti di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).
Suharti menyebut Marco mundur karena ingin fokus menulis buku. Kepada Suharti, Marco mengaku bukunya sudah lama tertahan karena banyak pekerjaan.
"Saya tanya kenapa, ingin fokus menulis buku. Bukunya yang sudah tertahan lama, belum selesai juga," jelasnya.
Ia belum mengetahui soal adanya perubahan anggaran selepas peninggalan Marco di TGUPP. Terlebih lagi DPRD sudah memutuskan penerima gaji dari APBD dikurangi menjadi 50 dari 67 orang.
"Itu nanti pelaksanaannya sesuai dengan SK Gubernur saja," pungkasnya.
Marco merupakan salah satu dari 67 anggota TGUPP yang cukup dikenal masyarakat. Ia merupakan pendiri Rujak, Center of Urban Studies.
Salah satu buku karyanya berjudul Kota Rumah Kita (City Our Home). Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai tim pakar Anies Baswedan dan mantan Sandiaga Uno saat Pilkada DKI Jakarta 2017.
Baca Juga: Kisruh soal TGUPP DKI Jakarta, Guntur Romli Sindir Telak Anies
Sebelumnya, pembahasan soal Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI menjadi salah satu yang paling alot. Keputusan akhirnya, jumlah tim Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menerima gaji dari APBD itu diputuskan untuk dikurangi dari 67 menjadi 50.
Pantauan suara.com, TGUPP sudah mulai menjadi pembahasan di Banggar sejak Senin (9/12/2019) sore hari. Masalah ini terus dibahas sampai akhirnya keputusan keluar pada pukul 20.50 WIB meski rapat sempat ditunda selama satu jam.
Bahkan terhitung ada 17 anggota DPRD dari berbagai fraksi yang menanggapi isu ini. Pro-kontra antara parlemen Senayan terjadi di rapat itu soal TGUPP.
"Dengan mengucapkan bismillah saya putuskan TGUPP menjadi 50 orang," ujar Ketua DPRD DKI selaku Ketua Banggar, Prasetio Edi Marsudi sembari mengetok palu di ruang rapat paripurna gedung DPRD DKI, Senin (9/12/2019).
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
Pilihan
-
Dirumorkan Latih Indonesia, Giovanni van Bronckhorst Tak Direstui Orang Tua?
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
Terkini
-
Bantu Korban Banjir Aceh, 94 SPPG Gerak Cepat Salurkan 282 Ribu Paket Makanan!
-
Tinjau Bencana Banjir di Aceh, Mendagri Beri Atensi pada Infrastruktur Publik yang Rusak
-
Presiden Prabowo Didesak Tetapkan Darurat Bencana Nasional di Sumatera
-
Banjir Terjang Sumatera, Pimpinan Komisi X DPR Desak Dispensasi Pembayaran Uang Sekolah Bagi Korban
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Direktur Eksekutif CISA: Kapolri Konsisten Jaga Amanat Konstitusi sebagai Kekuatan Supremasi Sipil
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional
-
Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan
-
Viral Banjir Sumatera Bawa Ribuan Kayu Gelondongan, DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi
-
BPJS Ketenagakerjaan Raih Platinum Rank dalam Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025