Suara.com - Politikus Partai Hanura Inas Nasrullah menilai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal PT Pertamina (Persero) sumber kekacauan justru dapat menyudutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pernyataan tersebut secara tidak langsung sama saja menyebut bahwa Jokowi tidak bisa membenahi Pertamina dalam lima tahun kepemimpinannya di periode pertama.
"Pernyataan Pak Luhut ini sama saja mendiskreditkan, memojokkan Pak Jokowi, seolah-olah lima tahun lalu, periode yang lalu Pak Jokowi gak bisa ngapa-ngapain. Pak Jokowi gak bisa men-drive anak buahnya untuk membenahi Pertamina, itu yang terjadi pada perkataan Pak Lihut," tutur Inas dalam diskusi publij di Restoran Pulau Dua, Jakarta, Kamis (19/12/2019).
Inas mengatakan, Luhut sebagai pembantu presiden dalam periode awal seharusnya dapat membantu Jokowi membenahi kekacauan Pertamina sebagaimana yang ia sebut, bukan malah sebaliknya hanya melempar pernyataan.
"Lima tahun kalau dia (Luhut) menganggap Pak Jokowi gak bisa membenahi Pertamina untuk apa Pak Luhut jadi anak buahnya Pak Jokowi sekarang dan ngapain juga Pak Luhut selama lima tahun lalu kan gak jelas. Kalau mengatakan kekacauan di Pertamina, harusnya lima tahun sudah cukup waktu membenahi Pertamina," ujarnya.
Sebelumnya, dalam acara yang sama, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara meminta Luhut melakukan klarifikasi atas pernyataannya yang menyebut bahwa Pertamina merupakan sumber kekacauan paling banyak.
Karena menjadi sumber kekacauan itu pula, Luhut menilai Pertamina butuh sosok seperti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kemudian ditunjuk sebagai Komisaris Utama Pertamina. Marwan yang merasa pernyataan Luhut tidak tepat, memint klarifikasi.
"Kami ingin minta klarifikasi ke Pak Luhut apa maksudnya itu jangan sampai nanti ada yang dikorbanin di Pertamina," kata Marwan.
Baca Juga: Luhut Ngotot Pabrik Baterai Mobil Listrik Berproduksi 2023
Berita Terkait
-
Minta Luhut Klarifikasi, Marwan Sebut Ahok Tak Pantas Jadi Komut Pertamina
-
KPK Kirim Surat ke Presiden Jokowi Terkait RUU Tipikor
-
Yakini Pilihan Jokowi, Ngabalin: Dewas KPK Berisi Manusia Setengah Dewa
-
Kata Jokowi soal Jakarta yang Banjir Akibat Diguyur Hujan
-
Omongan Jokowi Disebut Gimmick, Istana Beri Balasan Telak ke Pimpinan KPK
Terpopuler
- TNI Mau Ambil Alih Kamtibmas? TB Hasanuddin: Itu Tugas Polri
- Cara Menata Isi Dompet yang Baik Menurut Feng Shui agar Rezeki Lebih Lancar
- 6 Tanda-Tanda Rumah Memiliki Energi Positif Chi yang Membuat Penghuni Tenang
- 5 Sunscreen untuk Flek Hitam Usia 30 Tahun ke Atas Sesuai Review dan Harga
- Media Italia Sebut Jay Idzes Masuk Radar PSG: Transfer Mewah untuk Sassuolo
Pilihan
-
Kampung Bahari Memanas! Massa Lawan BNN dan Brimob Pakai Petasan saat Gerebek Narkoba
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
Terkini
-
Menolak Bungkam! Rakyat Kecil di Kota Bogor Tuntut Keadilan Hak Tanah yang Diduga Diserobot
-
Tukang Cukur dan Camat Sudah Minta Maaf, Netizen Masih Buru Pelaku Perekam Video Viral
-
Tanggapi Insiden Tukang Cukur di Rancabungur, Bupati Bogor: Mari Bersama Maknai Kemerdekaan
-
Cara Seru Jakarta Ajak Ratusan Pelajar Kenali Pariwisata Berkelanjutan
-
Nekat Panjat Atap Hingga Bakar Dua Motor, Evakuasi Pria ODGJ di Cibadak Sukabumi Menegangkan
-
BRI Perluas Akses Pembiayaan KUR Petani di Bengkayang Guna Swasembada Pangan
-
Retribusi Melempem, Benyamin Davnie Bentuk Perseroda 'Citra Anggrek Mandiri' Kelola Pasar Tangsel
-
Geledah Jateng-Jatim, KPK Cari Bukti untuk Tetapkan Tersangka Baru dalam Kasus Suap Pajak
-
Bupati Brebes Temui Siswa Sespimmen Polri, Bahas Persoalan Pupuk Subsidi
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Pemkot Bandung Tertibkan Bangunan Liar di Jalan Rajawali