Suara.com - Politikus Partai Hanura Inas Nasrullah menilai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal PT Pertamina (Persero) sumber kekacauan justru dapat menyudutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pernyataan tersebut secara tidak langsung sama saja menyebut bahwa Jokowi tidak bisa membenahi Pertamina dalam lima tahun kepemimpinannya di periode pertama.
"Pernyataan Pak Luhut ini sama saja mendiskreditkan, memojokkan Pak Jokowi, seolah-olah lima tahun lalu, periode yang lalu Pak Jokowi gak bisa ngapa-ngapain. Pak Jokowi gak bisa men-drive anak buahnya untuk membenahi Pertamina, itu yang terjadi pada perkataan Pak Lihut," tutur Inas dalam diskusi publij di Restoran Pulau Dua, Jakarta, Kamis (19/12/2019).
Inas mengatakan, Luhut sebagai pembantu presiden dalam periode awal seharusnya dapat membantu Jokowi membenahi kekacauan Pertamina sebagaimana yang ia sebut, bukan malah sebaliknya hanya melempar pernyataan.
"Lima tahun kalau dia (Luhut) menganggap Pak Jokowi gak bisa membenahi Pertamina untuk apa Pak Luhut jadi anak buahnya Pak Jokowi sekarang dan ngapain juga Pak Luhut selama lima tahun lalu kan gak jelas. Kalau mengatakan kekacauan di Pertamina, harusnya lima tahun sudah cukup waktu membenahi Pertamina," ujarnya.
Sebelumnya, dalam acara yang sama, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara meminta Luhut melakukan klarifikasi atas pernyataannya yang menyebut bahwa Pertamina merupakan sumber kekacauan paling banyak.
Karena menjadi sumber kekacauan itu pula, Luhut menilai Pertamina butuh sosok seperti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kemudian ditunjuk sebagai Komisaris Utama Pertamina. Marwan yang merasa pernyataan Luhut tidak tepat, memint klarifikasi.
"Kami ingin minta klarifikasi ke Pak Luhut apa maksudnya itu jangan sampai nanti ada yang dikorbanin di Pertamina," kata Marwan.
Baca Juga: Luhut Ngotot Pabrik Baterai Mobil Listrik Berproduksi 2023
Berita Terkait
-
Minta Luhut Klarifikasi, Marwan Sebut Ahok Tak Pantas Jadi Komut Pertamina
-
KPK Kirim Surat ke Presiden Jokowi Terkait RUU Tipikor
-
Yakini Pilihan Jokowi, Ngabalin: Dewas KPK Berisi Manusia Setengah Dewa
-
Kata Jokowi soal Jakarta yang Banjir Akibat Diguyur Hujan
-
Omongan Jokowi Disebut Gimmick, Istana Beri Balasan Telak ke Pimpinan KPK
Terpopuler
- Hadir ke Cikeas Tanpa Undangan, Anies Baswedan Dapat Perlakuan Begini dari SBY dan AHY
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- 7 Rekomendasi Bedak Tabur yang Bagus dan Tahan Lama untuk Makeup Harian
- Harga Mobil BYD per Maret 2026: Mulai Rp199 Jutaan, Ini Daftar Lengkapnya
- 5 HP Murah RAM 8 GB Harga Rp1 Jutaan di Akhir Maret 2026
Pilihan
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
-
Kabais Dicopot Buntut Aksi Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
Terkini
-
Pakar Ungkap Alasan Iran Tak Terkalahkan: AS Ingin 'Total Surrender', Iran Balas dengan 'Total War'!
-
Demi Hemat Anggaran, Nyala Lampu dan AC di Gedung DPR Dibatasi hingga Jam 8 Malam
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Donald Trump Blokade Minyak Kuba, Raul Castro Turun Gunung
-
Mendagri-Menteri PKP Tinjau Program BSPS di Humbahas, Target Perbaikan Rumah di Sumut Naik Drastis
-
Beda Versi TNI dan Polri, Penanganan Kasus Andrie Yunus Dianggap Kental Bernuansa Politis
-
Modus Black Dollar Terbongkar! 2 WNA Liberia Tak Berkutik Diciduk di Meja Makan Apartemen Meruya
-
4 Ucapan Kontroversial Trump di Depan Donatur Partai Republik: Serang Media AS hingga Obama
-
Operasi Senyap Intelijen Iran: 14 Mata-mata AS-Israel Ditangkap di 4 Provinsi
-
KPK Klaim Ada Perkembangan Baik Penanganan Kasus Kuota Haji