Omongan Jokowi Disebut Gimmick, Istana Beri Balasan Telak ke Pimpinan KPK

Suara.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin geram dengan pernyataan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang yang menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi hanya berpura-pura soal keinginannya menghukum mati koruptor.

Nada bicara Ngabalin sempat meninggi ketika disinggung soal ucapan Saut tersebut. Ia menegaskan kalau tidak ada pernyataan Jokowi yang hanya sekedar gimmick.

"Gimmick apa? Masa ada presiden mengeluarkan pernyataan gimmick. Apa itu, hah? Tidak boleh begitu!," kata Ngabalin saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2019).

"Saut itu suka begitu, tidak ada orang yang paling benar kecuali dia (Saut) saja," sambungnya.

Berbicara soal hukuman mati bagi koruptor, Ngabalin menyetujuinya.

Ia menjelaskan mengapa selama ini tidak ada koruptor yang dihukum mati karena memang tidak ada yang mencantumkannya dalam tuntutan.

"Sudah banyak orang dihukum mati di luar kasus korupsi, narkoba hukuman mati sudah ada mati banyak orang dihukum mati. Permasalahannya perampok-perampok korupsi, belum ada jaksa yang bisa menuntut hukuman mati," ujarnya.

"Bagaimana jaksa bisa menjatuhkan hukuman orang mati. Sementara tidak ada (di dalam) JPUnya meminta orang hukuman mati," pungkasnya.

Sebelumnya, Saut Situmorang menilai, wacana hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi hanyalah sebatas retorika. Sebab, hukuman maksimal terhadap koruptor itu hanyalah sesuatu yang sifatnya menarik perhatian, bahkan gimmick.

Baca Juga: Dua Kabupaten di Sumbar Dilarang Rayakan Natal, Begini Respons Jokowi

"Saya mengatakan kalau kita hanya bicara bagaimana kita menghukum, terus menghukum maksimal, kita masih terjebak retorika. Hal-hal yang sifatnya menarik mata, menarik perhatian, gimmick," kata Saut di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (15/12/2019).

Dalam hal ini, Saut lebih menyoroti faktor terjadinya korupsi. Sebab, ihwal hukuman mati terhadap pelaku korupsi kekinian sudah tidak dibahas lagi di sejumlah negara.

"Kalau bicara hukuman maksimal, negara lain yang lebih substain indeks persepsi korupsinya, dia tidak bahas hukuman mati lagi. Tapi bicara soal sederhana, misalnya supir truk nyogok supir forklift di pelabuhan itu bisa kena," katanya.