Suara.com - Mahfud MD Sebut Ego Sektoral Bisa Hancurkan Kolaborasi Antar Lembaga
Menko Polhukam Mahfud MD memastikan kementeriannya hadir sebagai koordinator mengawal Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang peningkatan kemampuan mencegah, mendeteksi dan merespon wabah penyakit global.
Program ini bernama National Action Plan on Health Security (NAPHS) yang menggerakkan Kemenkes bersama lembaga sipil dan militer.
Tapi sayangnya, Mahfud MD cukup khawatir kolaborasi antar kementerian dan lembaga ini tidak bisa terjalin baik saat sistem pemerintahan memiliki dua penyakit yakni ego sektoral dan korupsi.
"Kementerian dan lembaga betul-betul berkolaborasi, penyakit kita itu selama ini ada ego sektoral, ego sektoral itu apa? 'Pokoknya saya yang paling menonjol', karena ego sektoral juga terjadi tumpang tindih, boros. Tapi ego sektoral juga menyebabkan sesuatu yang harus ditangani, tidak ada yang menangani," ujar Mahfud dalam pidatonya di Gedung Sujudi, Kemenkes, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2019)
"Kolaborasi itu artinya kerjasama untuk mencapai tujuan secara baik dari stakeholder dan pemangku kepentingan, pemangku kolaborasi untuk bekerja dengan sebaik-baiknya," lanjut Mahfud MD.
Mahfud MD melanjutkan korupsi juga jadi penyakit yang harus diperangi. Ia mewanti-wanti mengingat program mulai berjalan pada 2020 mendatang, korupsi rentan menyerang, di saat ada kementerian atau lembaga takut anggarannya dikontrol salah satu pihak karena program kolaborasi ini.
"Anggarannya mau dimanfaatkan bersama tidak mau, hati-hati ini urusan kesehatan menyangkut nyawa masyarakat, menyangkut kesejahteraan rakyat, gitu supaya pengelolaannya itu di dalam kolaborasi, silahkan diatur sebaik-baiknya," tuturnya.
Mahfud MD mengaku tak masalah jika kementerian ingin masing-masing mengelola anggaran, namun tetap harus ada koordinasi yang jelas dan terbuka, dengan begitu penyakit kedua terjadi.
Baca Juga: Mahfud MD: Demokrasi Berlebihan Timbulkan Anarki
"Kalau nggak mau berbagi anggaran, oke kementerian ini kementerian ini, punya anggaran yang sama dikoordinasikan saja, nggak usah saling caplok, Nah disitu sebabnya komitmen kita komitmen ke-Indonesiaan," tutup Mahfud MD.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan, Bakal Dipanggil Polisi Minggu Depan
- 20 Kode Redeem FF Aktif 20 Agustus 2026: Klaim Item Langka dan Bundle Spesial
- Lawan Pernyataan Eki Pitung, Pemuda Kaum Betawi Percaya dengan Warga Pati yang Demo 27 Agustus
- Anggaran Bencana Tak Ditemukan, Istana Malah Beli Merpati Rp305 Juta untuk Perayaan HUT ke-81 RI
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
AI hingga Microchip, RI-China Buka Jalan Baru Kerja Sama Teknologi
-
Kalimantan Belum Selesai, Karhutla Kini Kepung Papua Tengah: Api Makin Meluas
-
Tampang Maulana Paputungan Ayah Keji Pembunuh Disertai Mutilasi Anak Kandung di Merauke
-
Beli Voucher Game di BRImo Dapat Cashback Saldo 50 Persen
-
Investasi RI Tembus Rp1.010 Triliun, HIPMI Dorong Pengusaha Lokal Ikut Menikmati Dampaknya
-
Karhutla Kalimantan Mengganas, Presiden Prabowo Optimistis Bisa Segera Dijinakkan
-
22,69 Juta Pengguna Kripto RI, Tantangan Berikutnya Bikin Mereka Tak Lari ke Platform Asing
-
Bukan Sekadar Hitung Langkah, Galaxy Watch Ultra2 dan Watch9 Bantu Atur Beban Latihan
-
Korban FOMO Merapat! Eksotisnya Wajah Sungai Bogowonto Purworejo Saat Surut
-
Prabowo Tak Main-Main! Bidik 4 Korporasi di Balik Karhutla Kalimantan, Izin Bakal Dicabut