Suara.com - Menteri Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menerima kedatangan dari Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (3/12/2019).
Usai pertemuan yang dilakukan secara tertutup, Mahfud mengatakan ada sejumlah isu yang dibahas dan juga penyelesaiannya. Salah satu isu yang dibahas ialah soal bagaimana ormas-ormas Islam resah akan adanya isu penyebaran paham khilafah.
"Dia (LPOI) agak gerah juga terhadap isu-isu sistem lain tegasnya sistem khilafah yang sekarang yang ditawarkan yang sebenarnya itu agendanya merusak," kata Mahfud.
Kemudian juga mereka membahas soal adanya isu kalau pemerintah mengalami Islamophopia atau takut terhadap Islam. Mahfud menegaskan kalau isu tersebut tidak benar adanya.
"Sebenarnya tidak ada umat Islam yang besar-besar ini mewakili 200 juta umat muslim di Indonesia itu melihat tidak ada, Islamophobia itu tidak ada," ujarnya.
Di saat yang bersamaan Sekjen LPOI, Lutfi A Tamimi mengatakan, 14 ormas yang tergabung dalam LPOI meyakini tidak ada istilah pemerintah Indonesia yang phobia terhadap umat Islam. Akan tetapi ia tidak menampik apabila masih ada pihak tidak bertanggung jawab berusaha untuk mengadu domba.
"Nah, sekarang diadu domba antara pemerintah sama umat Islam. No way, ndak ada khilafah di negeri ini loh adanya NKRI adanya presiden," ujar Lutfi.
Lutfi bahkan bercerita di saat pihaknya melakukan penentangan terhadap adanya ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Saat itu 14 ormas yang tergabung ke dalam LPOI menandatangani penolakan HTI di Indonesia.
"Rukun Iman yang harusnya enam cuma ada lima yang namanya takdir itu disangsikan sama Hizbut Tahrir," katanya.
Baca Juga: Johannes Prabowo Masuk Kemenhan, Faizal: Disiapkan Jadi Pengganti Mahfud MD
Ketika resmi dibubarkan, Lutfi menyebut pemasok dana ke HTI dari Inggris pun menangis. Meski demikian ia menyatakan tegas bahwa tidak boleh ada lagi HTI di tanah air.
Lebih lanjut Lutfi menerangkan bahwa pihaknya sangat mendukung kebijakan dari Kemenkopolhukam yakni tidak ada lagi khilafah di Indonesia.
"Jadi kalau mau teriak segala macam silahkan, datang ke LPOI kalau berani. Saya tantang hizbut tahrir," kata dia.
Berita Terkait
-
Johannes Prabowo Masuk Kemenhan, Faizal: Disiapkan Jadi Pengganti Mahfud MD
-
Kapal Asing Masuk Perairan Natuna Ganggu Nelayan, Bakamla Lapor Jokowi
-
Mahfud MD soal Transparansi Kasus Novel dan 4 Berita Terpopuler Lainnya
-
Mahfud MD soal Transparansi Kasus Novel: Pengadilan Bukan Anak Buah Polisi
-
Kominfo Siapkan Jaringan Aman dan Mandiri untuk Pertahanan Negara
Terpopuler
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- Promo Indomaret Hari Ini 1 Mei 2026, Dapatkan Produk Hemat 30 Persen
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- 5 Rekomendasi Sepeda Wimcycle Termurah untuk Dewasa, Solusi Olahraga Hemat
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
Oknum Guru di Bengkayang Ditangkap, Polisi Dalami Kasus Kekerasan Seksual Anak
-
5 Hari Pencarian, Pemancing Tenggelam di Payangan Ditemukan Meninggal
-
Prabowo Bahas Pengawasan Aliran Dana Bersama PPATK di Hambalang
-
Rencana Awal Berubah Jadi Pembunuhan Sekeluarga, Fakta Baru Kasus Rumbai Terungkap
-
Pembunuhan di Rumbai Terungkap, Menantu Korban Diduga Jadi Otak Pelaku
-
PPG Unhas Diusulkan Jadi Pusat Pengembangan Standar MBG Nasional
-
Langit Tangsel Memburuk, Pemkot Siapkan Sanksi Denda hingga Genjot Ekosistem Kendaraan Listrik
-
Netanyahu Terjepit Tekanan Amerika Serikat dan Ancaman Perang Iran
-
Percepat Pemulihan, Kasatgas PRR Minta Daerah Terdampak Bentuk Satgas Provinsi
-
PDIP Dorong Dialog Terbuka Tentukan Ambang Batas Parlemen di RUU Pemilu