Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ikut mengomentari soal silang pendapat antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Luhut menilai tidak ada yang bersilang pendapat baik Basuki maupun Anies soal penyebab banjir.
"Tidak ada yang berseberangan kok, saya kira pikirannya Pak Basuki benar, tidak ada yang salah. Pak gubernur (DKI Jakarta) juga ok. Jadi saya kira jangan ditubruk-tubrukan lah," ujar Luhut di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/1/2020).
Menurutnya, Basuki dan Anies sudah sepakat bekerja bersama-sama untuk menangani persoalan banjir dengan cara yang pertama, yakni membersihkan sungai. Pembersihan sungai bertujuan agar aliran air menjadi lancar.
"Kedua di puncak (Basuki) itu memang sedang disiapin bendungannya itu kan yang dua itu, hanya baru tahun ini selesai," ucap dia.
Selanjutnya, kata Luhut langkah ketiga untuk pengananan banjir adalah memompa air ke laut.
"Bagaimana air itu supaya bisa dipompa ke laut. Mempercepat bukan hanya melalui sungai itu saja, itu saja kan. Ndak ada masalah," ucap dia.
Lebih lanjut, Luhut mengatakan normalisasi sungai Ciliwung yang dikerjakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum selesai. Sebab kata dia normalisasi sungai baru 16 kilometer dari total 33 kilometer.
"Ya kan belum tuntas, itu yang dimaukan dari 30 berapa km itu, kan baru 16 yang selesai. Biar dituntasin semua," katanya.
Baca Juga: Jakarta Masih Berpeluang Hujan Sehabis Banjir, Anies: Kami Pantau Saja
Sebelumnya, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mempermasalahkan mangkraknya program normalisasi Kali Ciliwung, sehingga turut mengakibatkan banjir di DKI Jakarta pada Rabu (1/1/2020).
Basuki sendiri memantau secara langsung penanganan banjir di Jakarta bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lewat udara memakai Helikopter.
"Namun mohon maaf Bapak Gubernur, selama penyusuran Kali Ciliwung, ternyata sepanjang 33 kilometer itu, yang sudah ditangani, dinormalisasi, 16 km. Pada 16 km itu, kami lihat Insyaallah aman dari luapan," kata Basuki di Kawasan Monas, Jakarta, Rabu (1/1/2020).
"Jadi kelihatan sekali, Kampung Melayu mana banjir, tapi di atasnya meluap, kayak di Bidara Cina. Nah, ini harus didiskusikan dengan gubernur," tambahnya.
Menurut Basuki, mandeknya normalisasi Kali Ciliwung disebabkan masalah pembebasan lahan yang belum rampung. Padahal, normalisasi Kali Ciliwung harus dilakukan untuk menghilangkan banjir di Jakarta.
"Masalahnya lahan, ya pemda enggak mau bebasin. Kami lebarkan lagi, kalau dilihat sekarang, rumah bukan di bantaran tapi justru di palung sungainya, jadi rumah di palung sungai," kata dia.
Merasa tersindir, Anies Baswedan menyebut permasalahan banjir bukan karena program normalisasi Kali Ciliwung belume selesai.
"Kuncinya itu ada pada pengendalian air, sebelum masuk pada kawasan pesisir. Kalau bisa dikendalikan, Insyaallah bisa dikendalikan. Tapi selama membiarkan air mengalir begitu saja, selebar apa pun sungainya, maka volume air akan luar biasa. Karena makin banyak kawasan yang digunakan untuk perumahan, sehingga air mengalir ke sungai," kata Anies.
Untuk diketahui, proyek normalisasi Kali Ciliwung telah berlangsung sejak 2013. Namun proyek yang memakan biaya Rp 800 miliar itu mandek pada 2017, dan hingga kekinian belum kembali dikerjakan.
Tag
Berita Terkait
-
Bengkel Ketiban Pulung, Motor Rusak Antre karena Terendam Banjir Jakarta
-
Jakarta Masih Berpeluang Hujan Sehabis Banjir, Anies: Kami Pantau Saja
-
SPBU Shell Terbakar saat Banjir, Polisi: Belum Ditemukan Unsur Kelalaian
-
Korban Banjir Rawajati Bersihkan Lumpur 2 Hari: Nggak Kelar-kelar!
-
Kunjungi Korban Banjir, Eko Patrio Malah Dimintai Duit
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu