Suara.com - Pengguna media sosial Twitter ramai memperbincangan dugaan pemangkasan penanganan banjir sebesar Rp 500 miliar yang dialihkan ke penyelenggaraan ajang balap mobil Formula E pada APBD 2020. Merespons hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membantah dugaan tersebut.
Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Pemprov DKI Dudi Gardesi Asikin menegaskan, anggaran Rp 500 miliar yang disebutkan itu bukan untuk penanganan banjir, tetapi untuk pembangunan sistem air minum.
"Saya perlu klarifikasi yang Rp 500 miliar ini," kata Dudi dalam diskusi bertajuk "Banjir Bukan Takdir?" di Jalan Baiduri Bulan Bidara Cina, Jakarta Timur, Sabtu (4/1/2020).
Dudi menjelaskan, anggaran Rp 500 miliar itu diperuntukan untuk pembangunan sistem air minum yang ada di Jatiluhur menuju ke Muara Karang. Menurutnya, pembangunan sistem air minum tersebut dialihkan ke 2021, meski pelaksanaannya lelangnya tetap berjalan pada tahun ini.
"Rencananya kita sudah taruh uang muka untuk pembangunan kurang lebih Rp 3,3 triliun, uang muka tahun depan itu Rp 500 miliar tapi melihat perkembangan sedemikian rupa sehingga tidak mungkin tertarik sehingga itu dikurangi untuk dialihkan di 2021," ujarnya.
Dudi mengatakan bahwa Dinas Sumber Daya Air Pemprov DKI Jakarta bukan hanya menangani pengendalian air banjir. Akan tetapi juga segala sektor di lingkungan air.
"Jadi, dengan banyaknya tupoksi yang menjadi kewenangan kami, kita coba atur sedemikian rupa anggaran-anggaran tersebut."
Sebelumnya, media sosial tengah diramaikan isu adanya pemotongan anggaran penanganan banjir demi menambah dana penyelenggaraan ajang balap mobil Formula E pada APBD 2020.
Bahkan tagar #shameOnyouFormulaEJakarta bergema di media sosial Twitter, karena merebaknya isu tersebut.
Baca Juga: Dana Penanganan Banjir Dipangkas buat Balap Formula E? Anies: Ngarang
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga membantah anggaran Formula E berasal dari pemotongan dana penanggulangan banjir yang ada di Jakarta. Menurut Anies, itu mengarang.
Anies mengatakan tidak ada pemotongan yang dilakukan oleh Pemprov DKI terhadap dana penanggulangan banjir di Ibu Kota. Dia berharap agar masyarakat menggunakan data yang objektif ketika membicarakan masalah anggaran dan kebijakan.
"Itu bukan hanya tidak benar, tapi mengarang. Jadi saya gak mau komentarin yah," kata Anies pada akhir kunjungannya di Rusun Lokbin Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat pada Jumat (3/1/2020).
Berita Terkait
-
Jakarta Diprediksi Masih Hujan Deras, Pemprov DKI: Persiapan Masih Sama
-
BNPB: 53 Orang Meninggal dan Satu Hilang dalam Peristiwa Banjir Jabodetabek
-
Banjir Mulai Surut, Anies Kumpulkan Kepala Dinas untuk Kerja Bakti
-
6 Tanggapan Kontroversial Anies Baswedan saat Banjir: Anak-anak Senang Tuh
-
Banjir Jakarta 2020: Jalan Tol Ikut Tergenang, Begini Kata Pengamat
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri