Suara.com - Media sosial tengah diramaikan isu adanya pemotongan anggaran penanganan banjir demi menambah dana penyelenggaraan ajang balap mobil Formula E pada APBD 2020.
Bahkan tagar #shameOnyouFormulaEJakarta bergema di media sosial Twitter, karena merebaknya isu tersebut.
Warganet ramai-ramai menolak jika Formula E diselenggarakan dengan dana yang seharusnya digunakan untuk penanganan banjir.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah hal tersebut. Ia bahkan menyebut anggapan itu hanya karangan.
"Itu bukan hanya tidak benar, tapi mengarang. Jadi saya tidak mau komentar ya," kata Anies di Rumah Susun Rawa Buaya, Jumat (3/12/2020).
Anies meminta kepada pihak yang menyinggung soal anggaran agar mencermatinya secara objektif. Menurutnya, informasi yang tidak benar, jika tersebar, hanya akan menimbulkan perdebatan tidak perlu.
"Saya berharap pada semua pihak yang membicarakan anggaran, kebijakan, gunakan informasi yang objektif," jelas Anies.
Selain itu, ia mengaku tengah fokus dalam menangani masalah banjir. Menurutnya, penyaluran bantuan hingga penyurutan banjir adalah hal yang paling dibutuhkan masyarakat kekinian.
"Saatnya kita bersama untuk solid, meringankan beban saudara kita. Sesudah ini selesai, kita bisa diskusikan kebijakan," kata dia.
Baca Juga: Presiden PKS Sindir Basuki dan Anies: Rakyat Lagi Susah Kok Bertengkar Gitu
Soal pemotongan anggaran penanganan banjir itu memang benar adanya. Namun, anggaran dipotong karena defisit yang dialami Pemprov DKI.
Akibatnya, 118 lahan yang sudah dibebaskan untuk membenahi kali Ciliwung tidak bisa diberikan uang ganti rugi.
"Iya itu (118 bidang tanah) yang Ciliwung dibatalkan semua," ujar Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Juaini Yusuf, di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (11/11/2019).
Menurutnya, Dinas SDA pada tahun 2019 memiliki anggaran sebesar Rp 850 miliar untuk ganti rugi pembebasan lahan di bantaran kali dan pembangunan waduk. Namun serapan anggaran baru mencapai Rp 350 miliar.
Karena APBD defisit, DPRD melakukan efisiensi dengan memangkas Rp 500 miliar sisanya. Padahal, kata Juaini, dari jumlah sisa itu sudah disiapkan Rp 160 miliar untuk pembebasan 118 lahan.
Berita Terkait
-
Jenguk Korban Banjir, Ovi Sovianti dan Ratu Meta Tak Dikenal Warga
-
Presiden PKS Sindir Basuki dan Anies: Rakyat Lagi Susah Kok Bertengkar Gitu
-
Duit Formula E Catut Anggaran Banjir Jakarta? Anies: Mengarang!
-
Teluk Gong Masih Banjir, 200 Orang Ngungsi di Masjid dan Pesantren
-
Pak Anies Tolong, Perumahan Green Ville Masih Banjir 2 Meter
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung
-
Wamendiktisaintek Soroti Peran Investasi Manusia dan Inovasi untuk Kejar Indonesia Emas 2045
-
Rumus Baru UMP 2026, Mampukah Penuhi Kebutuhan Hidup Layak?
-
Bobol BPJS Rp21,7 Miliar Pakai Klaim Fiktif, Kejati DKI Tangkap Tersangka berinisial RAS
-
Mengapa Penanganan Banjir Sumatra Lambat? Menelisik Efek Pemotongan Anggaran
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam