Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan penanganan banjir di daerah tidak perlu dialihkan ke pemerintah pusat. Namun, menurutnya lebih baik pihak dari Pemerintah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten duduk bersama untuk mencegah masalah banjir tersebut kembali terulang di kemudian hari.
Moeldoko mengatakan masalah banjir yang melanda di awal 2020 bukan hanya dari DKI Jakarta. Akan tetapi, juga daerah di luar DKI Jakarta yang merasakan dampaknya.
Bukan berarti, ketika banyaknya daerah yang terdampak termasuk korban yang berjumlah cukup banyak langsung diambil oleh pemerintah pusat. Namun menurut Moeldoko, lebih baik tiga daerah yang terdampak banjir bisa menyelesaikan masalah tersebut.
Sebagaimana diketahui, tiga daerah yang dimaksud ialah Provinsi DKI Jakarta, kota Bekasi yang masuk ke wilayah Provinsi Jawa Barat dan Lebak yang masuk ke wilayah Provinsi Banten.
"Itu memang perlu adanya pertemuan tiga provinsi itu, yang diinisiasi bisa oleh pusat, bukan ambil alih," kata Moeldoko di Gedung Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Senin (6/1/2020).
"Saya pikir bagaimana memikirkan secara integrasi diantara daerah penyangga ini untuk kepentingan ke depan," sambungnya.
Hal itu disampaikan Moeldoko agar tidak ada lagi pihak yang saling menyalahkan satu sama lain ketika banjir melanda wilayahnya. Justru Moeldoko menyarankan adanya komunikasi di antara tiga daerah tersebut.
"Nah itu langkahnya adalah bagaimana mengintregasikan langkah ke depan," katanya.
Baca Juga: Kesal Kena Banjir dan Mau Gugat Anies ke Pengadilan? Di Sini Daftarnya!
Berita Terkait
-
Kesal Kena Banjir dan Mau Gugat Anies ke Pengadilan? Di Sini Daftarnya!
-
PKB: Anies Cuma Bisa Kunjungan ke Lokasi Banjir Tanpa Ada Solusi Konkret
-
Anies Sebut Kemang Bebas Banjir, Vokalis Seringai: Pakai Drugs Apa Nih
-
Indonesia Krisis Iklim, Pemerintah Didesak Sahkan RUU Perubahan Iklim
-
Normalisasi Ciliwung Disebut Bukan Satu-satunya Opsi Atasi Banjir Jakarta
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji: Uang yang Dikembalikan Sitaan atau Sukarela?
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
Terkini
-
Kepala Sekolah di Prabumulih Sempat Dicopot Gegara Tegur Anak Pejabat Bawa Mobil ke Sekolah
-
Punya Modal Besar: Pakar Politik Dorong Projo jadi Oposisi Prabowo-Gibran, Pasca-Budi Arie Didepak!
-
Sebut Ada Intervensi Sejak Dualisme Kepemimpinan P3, Syaifullah Tamliha : PPP Dibinasakan oleh Jokow
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial