Tambahkan Hukuman, Jaksa KPK Minta Hak Politik Romahurmuziy Dicabut

Suara.com - Selain dituntut hukuman empat tahun penjara, jaksa penuntut umum pada KPK meminta agar majelis hakim mencabut hak politik eks Ketua Umum PPP, Romahurmuziy alias Rommy. 

Hal itu disampaikan saat JPU KPK membacakan tuntutan kepada Rommy yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi jual beli jabatan di Lingkungan Kementerian Agama. 

"Menjatuhkan hukuman tambahan terhadap M Romahurmuziy berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," ujar Wawan di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).

Dalam sidang ini, Rommy telah dituntut selama 4 tahun kurungan penjara dan denda Rp 250 juta subsider 5 bulan kurungan penjara.

Rommy dianggap melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentant perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Tak hanya itu, Rommy juga dianggap melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentant perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sebelumnya, Rommy didakwa menerima suap sebesar Rp 91,4 juta dari eks Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, Jawa Timur Muhammad Muafaq Wirahadi dan Rp 325 juta dari eks Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanuddin.
Uang itu, diberikan Rommy secara bertahap dalam rentang Januari hingga Maret 2019.

Rommy, diduga dilakukan bersama-sama dengan Menag Lukman Hakim Saifuddin dalam pengangkatan jabatan Haris sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur.

Baca Juga: Kasus Suap, Rommy Eks Ketua Umum PPP: Saya Merasa Dijebak