Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengaku sudah berdiskusi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait persoalan banjir di Ibu Kota pada Kamis (8/1/2020).
Dalam diskusinya dengan Anies, ia mengaku sudah tidak ada perbedaan terkait program naturalisasi atau normalisasi sungai. Sebab kedua program tersebut membutuhkan pelebaran sungai.
"Kami diskusi (dengan Anies). Tidak ada bedanya antara naturalisasi dan normalisasi, kenapa? Karena semuanya butuh pelebaran sungai, itu intinya. Ini yang disampaikan dalam rapat," ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/1/2020).
Bahkan, kata Basuki, dirinya dan Anies akan mengecek kondisi sungai mulai dari Sukamahi-Ciawi sampai ke Jakarta.
"Kami sudah buat jadwal dengan gubernur untuk cek lapangan bersama dari Sukamahi -Ciawi turun ke bawah. Kami sedang cari waktu berdua," kata dia.
Basuki menuturkan sejak awal tak masalah dengan istilah program normalisasi atau naturalisasi. Menurutnya yang berbeda terminologinya.
"Hanya terminologi yang berbeda-beda. Tapi sama, tidak ada perbedaan yang mendasar secara teknis semua membutuhkan pelebaran. Bahkan gubernur sampaikan, di tikungan kalau gak dibeton akan jebol," tutur Basuki.
Tak hanya itu, ia mengatakan dalam rapat Jokowi meminta agar ada kesepakatan dengan Pemprov DKI Jakarta terkait siapa yang mempekerjakan program tersebut. Sebab, selama ini pengerjaan dilakukan oleh siapa pihak yang pertama kali melakukannya.
"Selama ini kesepakatan kami siapa yang duluan masuk, masuk. Asal jangan dobel karena korupsi. Saya dulu sering ketemu dengan kepala dinas di lapangan nggak masalah," ucap Basuki.
Baca Juga: Anies Baswedan: Normalisasi Sungai Programnya Menteri PUPR
"Yang penting jangan ada yang tidak ditangani, dan jangan ada yang ditangani dobel. Kami komunikasi terus. Agar ada kesepakatan tanggung jawab antara pemprov 13 sungai. Kami akan kolaborasi dengan pemprov untuk laksanakan penanganan banjir jangka panjang lebih cepat," imbuh dia.
Berita Terkait
-
Membaca Harga Properti di Jakarta Usai Terendam Banjir
-
Usut Penyebab Banjir Jakarta, DPRD DKI akan Bentuk Pansus
-
Anies Baswedan: Normalisasi Sungai Programnya Menteri PUPR
-
Rapat Bareng Anies, Jokowi: Jakarta Bukan Daerah yang Berdiri Sendiri
-
Panggil Anies hingga Ridwan Kamil, Jokowi Bahas Dampak Banjir Jabodetabek
Terpopuler
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Berapa Biaya Bulanan Motor Listrik Indomobil eMotor Tyranno?
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- Fajar Sadboy Kecelakaan, Keluarga Pingsan Dengar Kabar
Pilihan
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
Terkini
-
Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
-
Iran Keras soal AS Blokade Selat Hormuz: Kalau Mereka Melawan Kami Melawan, Kami Tidak Tunduk!
-
Demokrasi RI Ternyata Masih 'Sakti', Survei LSI Buktikan Publik Masih Menaruh Kepercayaan Penuh!
-
Prabowo Temui Putin di Tengah Krisis Global, Pakar: Langkah Krusial Amankan Energi RI
-
Viral Dulu Baru Ditangani? Pramono Anung Akui Keluhan Warganet Bikin Kinerja Pemprov Ngebut
-
Langit Indonesia Dijual? Sjafrie Sjamsoeddin Bakal Teken Akses Bebas untuk Militer AS
-
Soal Dugaan AS Bebas Akses Wilayah Udara Indonesia, Sukamta: Kedaulatan Tak Bisa Ditawar
-
11 Ribu Warga Dicoret dari Daftar Penerima Bansos 2026, Ini Penjelasan Kemensos
-
Isu Fusi NasDem-Gerindra Mencuat, Saan Mustopa: Sebagai Ide tentu Dipertimbangkan, Itu Hal Biasa
-
Donald Trump: Saya Tidak Mau Paus Mengkritik Presiden Amerika Serikat