Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengaku sudah berdiskusi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait persoalan banjir di Ibu Kota pada Kamis (8/1/2020).
Dalam diskusinya dengan Anies, ia mengaku sudah tidak ada perbedaan terkait program naturalisasi atau normalisasi sungai. Sebab kedua program tersebut membutuhkan pelebaran sungai.
"Kami diskusi (dengan Anies). Tidak ada bedanya antara naturalisasi dan normalisasi, kenapa? Karena semuanya butuh pelebaran sungai, itu intinya. Ini yang disampaikan dalam rapat," ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/1/2020).
Bahkan, kata Basuki, dirinya dan Anies akan mengecek kondisi sungai mulai dari Sukamahi-Ciawi sampai ke Jakarta.
"Kami sudah buat jadwal dengan gubernur untuk cek lapangan bersama dari Sukamahi -Ciawi turun ke bawah. Kami sedang cari waktu berdua," kata dia.
Basuki menuturkan sejak awal tak masalah dengan istilah program normalisasi atau naturalisasi. Menurutnya yang berbeda terminologinya.
"Hanya terminologi yang berbeda-beda. Tapi sama, tidak ada perbedaan yang mendasar secara teknis semua membutuhkan pelebaran. Bahkan gubernur sampaikan, di tikungan kalau gak dibeton akan jebol," tutur Basuki.
Tak hanya itu, ia mengatakan dalam rapat Jokowi meminta agar ada kesepakatan dengan Pemprov DKI Jakarta terkait siapa yang mempekerjakan program tersebut. Sebab, selama ini pengerjaan dilakukan oleh siapa pihak yang pertama kali melakukannya.
"Selama ini kesepakatan kami siapa yang duluan masuk, masuk. Asal jangan dobel karena korupsi. Saya dulu sering ketemu dengan kepala dinas di lapangan nggak masalah," ucap Basuki.
Baca Juga: Anies Baswedan: Normalisasi Sungai Programnya Menteri PUPR
"Yang penting jangan ada yang tidak ditangani, dan jangan ada yang ditangani dobel. Kami komunikasi terus. Agar ada kesepakatan tanggung jawab antara pemprov 13 sungai. Kami akan kolaborasi dengan pemprov untuk laksanakan penanganan banjir jangka panjang lebih cepat," imbuh dia.
Berita Terkait
-
Membaca Harga Properti di Jakarta Usai Terendam Banjir
-
Usut Penyebab Banjir Jakarta, DPRD DKI akan Bentuk Pansus
-
Anies Baswedan: Normalisasi Sungai Programnya Menteri PUPR
-
Rapat Bareng Anies, Jokowi: Jakarta Bukan Daerah yang Berdiri Sendiri
-
Panggil Anies hingga Ridwan Kamil, Jokowi Bahas Dampak Banjir Jabodetabek
Terpopuler
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
Pilihan
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
Terkini
-
Titik Didih Krisis Puncak! Penutupan Belasan Tempat Wisata KLH Picu PHK Massal, Mulyadi Geram
-
Minta Pendampingan KPK, Gus Irfan Pastikan Ibadah Haji dan Umrah Bebas Rasuah
-
Misteri Keracunan 1.315 Siswa Terpecahkan: BGN Temukan Kadar Nitrit Hampir 4 Kali Lipat Batas Aman
-
Wali Kota Semarang Dorong Sekolah Rakyat Jadi Wadah Lahirkan Generasi Hebat
-
Izin Dibekukan, DPR Ingatkan TikTok untuk Kooperatif dan Transparan
-
12 Tokoh Ajukan Amicus Curiae di Praperadilan Nadiem, Gugat Bobroknya Sistem Penetapan Tersangka
-
Genjot Skrining Tuberkulosis, Ahmad Luthfi Luncurkan Program Speling Melesat dan TB Express
-
Menteri Haji Ingin Samakan Masa Tunggu Haji Jadi 26,4 Tahun di Seluruh Indonesia, Begini Rencananya
-
Jawab Tantangan Yusril, Delpedro Cs Ajukan Praperadilan ke PN Jaksel
-
Korupsi Wastafel, Anggota DPRK Aceh Besar jadi Tersangka usai Polisi Dapat 'Restu' Muzakir Manaf