Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menanggapi positif rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terkini, lembaga antirasuah baru saja menangkap komisioner KPU Wahyu Setiawan pada Rabu (8/1) siang kemarin.
Arsul menilai, upaya OTT usai diberlakukannya UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 di bawah kepemimpinan KPK era Firli Bahuri dapat menghilangkan stigma negatif dari masyarakat yang menilai ada pelemahan kepada lembaga antirasuah tersebut.
"Ya saya kira kalau saya melihat OTT KPK ini menjawab kekhawatiran sebagian kalangan masyarakat sipil, bahwa setelah revisi Undang-undang KPK yang kemudian melahirkan UU Nomor 19 Tahun 2019 itu tidak akan ada atau KPK tidak bisa lagi OTT. Sekarang kan UU-nya sudah berlaku dan terbukti dalam seminggu ini ada dua OTT," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/1/2020).
"Maknanya apa? Maknanya kekhawatiran yang selama ini ada pada beberapa teman masyarakat sipil itu gak terbukti. Dan saya kira ke depan OTT itu kan memang kewenangan penegak hukum tidak hanya KPK, tetapi juga Polri dan Kejagung," sambungnya.
Kendati menilai positif, Arsul berpandangan bahwa KPK jangan hanya berfokus kepada operasi tangkap tangan sehingga mengabaikan kasus-kasus besar yang perlu penanganan dan tindak lanjut untuk segera diungkap.
"Tapi kami yang di Komisi III melihat OTT ini bukan sesuatu yang kemudian harus dicela atau harus dikecam. Tetapi memang KPK juga harus diingatkan, jangan terlalu keasyikan dengan OTT-OTT. Sehingga kasus-kasus besar yang memerlukan case building, pengungkapan kasus itu kemudian menjadi terlupakan," kata Arsul.
Berita Terkait
-
KPK Segel Ruang Kerja Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan
-
2 Kali Mangkir, KPK Kembali Panggil Eks Sekretaris MA dan Menantu
-
Anggota KPU Wahyu Setiawan Diperiksa Bersama 4 Orang Lain di KPK
-
Staf Sekjen PDIP Diduga Terlibat, Ini 6 Fakta Komisioner KPU yang Kena OTT
-
OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Staf Sekjen PDIP Ikut Terjaring?
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Bukan Cuma Joget! Kenalan dengan 3 Influencer yang Menginspirasi Aksi Nyata untuk Lingkungan
-
Heboh! Rekening Nasabah Bobol Rp70 Miliar di BCA, OJK dan SRO Turun Tangan, Perketat Aturan!
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
Terkini
-
Mengapa Tutut Soeharto Gugat Menteri Keuangan Purbaya ke PTUN?
-
DPR Dukung Aturan Satu Warga Satu Akun Medsos, Legislator PKS: Bisa Cegah Kriminal
-
Kepsek Dicopot Gegara Anak Walikota Prabumulih? Klarifikasi Malah Bikin Warga Meradang!
-
Kekayaan Tutut Soeharto yang Gugat Menteri Keuangan Purbaya
-
Ratusan Siswa di Banggai Kepulauan Keracunan Usai Santap MBG
-
DPR Enggan Ambil Pusing Pigai Ganti Istilah Aktivis Hilang: Terpenting Kembalikan ke Keluarganya
-
Mendagri Beberkan Perbedaan Kepemimpinan Birokratis dan Teknokratik kepada Calon Kepala OJK
-
Balas Dendam? Pengamat Ungkap Alasan Prabowo Pilih Mantan Pemecatnya Jadi Menko Polkam
-
Bus Transjakarta Tabrakan dengan Truk di Cideng, Manajemen Pastikan Penumpang Selamat
-
DPR Ungkap Seabrek PR Besar Menko Polkam Djamari Chaniago, Salah Satunya Masalah Demokrasi Cacat!