AS - Iran Diambang Perang, Menlu Retno Minta Vietnam Turun Tangan

Suara.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengaku sudah menghubungi Menteri Luar Negeri Vietnam, Pham Binh Minh untuk membahas mengenai ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran.

Diketahui, saat ini status Vietnam adalah sebagai Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Jadi tadi pagi, saya bicara telepon beliau (Pham Binh Minh) sudah ada di New York, intinya adalah kita mengharapkan dengan presidensi Vietnam, Vietnam juga dapat terus mengupayakan agar eskalasi tidak terus berlanjut," ujar Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (9/1/2020).

Selain itu, Retno juga sudah berbicara langsung dengan Duta Besar Amerika dan Duta Besar Iran untuk Indonesia di Jakarta. Ia menyampaikan agar ketegangan antara Amerika dengan Iran tidak berlanjut.

"Bahwa kita terus berusaha untuk menyampaikan pesan agar eskalasi tidak berlanjut. Saya sudah menyampaikan pesan ini juga melalui Duta Besar Amerika, Duta Besar Iran di Jakarta," ucap Retno.

Kemudian, yang perlu dipersiapkan pemerintah lebih matang yakni dampak ketegangan terhadap WNI di luar negeri. Kemenlu, kata Retno, terus melakukan komunikasi dengan para kepala perwakilan di negara-negara Timur Tengah.

"Kami terus melakukan komunikasi dengan para kepala perwakilan kita di negara-negara baik di Iran Irak maupun kemungkinan negara-negara yang akan terdampak kalau eskalasi terus berlanjut," ucap dia.

Tak hanya itu, Retno menyatakan sudah menyiapkan rencana cadangan untuk mengantisipasi memburuknya situasi di Timur Tengah. Kemenlu juga sudah mengaktifkan crisis center dalam melakukan langkah antisipasi.

"Jadi kita juga mengeluarkan imbauan kepada WNI jika sewaktu-waktu memerlukan bantuan jangan sungkan-sungkan menghubungi hotline yang ada, di Kementerian Luar Negeri kita juga sudah mengaktifkan crisis center," kata Retno.

Baca Juga: Kemenlu Minta WNI di Iran dan Irak Siap-siap Mengungsi

Ia menyebut lebih dari 400 WNI yang berada di Iran. Namun, angka tersebut kemungkinan bisa bertambah.

"Itu adalah angka resmi yang masuk di kita dalam artian kemungkinan banyak warga negara kita yang tidak melapor pada saat berada di sana dan sebagainya, sehingga kita antisipasi jumlahnya akan lebih dari 400. Sementara yang di Irak itu sekitar 800," ungkapnya.

Ketegangan antara Iran dan AS kembali meningkat setelah komandan Pasukan Quds, sayap Garda Revolusi Iran, Qasem Soleimani terbunuh akibat serangan udara militer AS di Bandara Internasional Baghdad, Irak, pada Jumat (3/1/2020).

Presiden AS Donald Trump, yang memerintahkan serangan udara tersebut, mengancam akan menyerang 52 sasaran termasuk situs budaya di Iran jika negara itu menyerang orang Amerika atau aset AS sebagai balasan atas kematian Soleimani.

Di sisi lain, Iran mengecam tindakan Trump dan menyebutnya sebagai "teroris berdasi". Menyebut pembunuhan Soleimani "sama saja dengan perang", Iran berjanji akan melakukan serangan balasan. Iran juga tidak lagi mematuhi semua pembatasan yang diterapkan dalam kesepakatan nuklir pada 2015.