Suara.com - Guru Besar UI bidang Hukum Internasional Profesor Hikmahanto Juwana mengatakan, nelayan China tidak benar-benar pergi dari Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia di Laut Natuna Utara, Provinsi Kepulauan Riau, seperti yang disebutkan oleh Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya kemarin.
Hikmawanto mengatakan, kalau kapal nelayan dan coast guard China sudah tidak mengambil ikan di ZEE Natuna saat Jokowi berkunjung, itu artinya mereka tengah keluar sebentar untuk mengisi bahan bakar, bukan diusir oleh pemerintah Indonesia.
"Pengusiran tidak ada, perang-perangan di tengah laut. Mereka kalau keluar, bensinnya sudah habis, tapi kita narasikan mereka keluar atau kalah," kata Hikmawanto saat ditemui di Resto Tjikini Lima, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020).
Menurut Hikmawanto, China tidak akan secara mudah keluar begitu saja dari klaim Nine Dash Line atau sembilan garis putus-putus yang bersinggungan dengan United Nation Convention of the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 atau Hukum Laut Internasional PBB 1982 yang menyebut laut Natuna Utara merupakan ZEE Indonesia.
"Anda harus paham rakyat China dan pemerintah (Indonesia) tidak akan mundur dari klaim garis kedaulatan mereka. Bisa-bisa saja dia buat garis dan dia pertahankan tidak mau mindur dari situ. Kalau misalnya cina gak punya uang tak punya kekuatan mungkin kita bisa berada di situ, tapi kan mereka punya power," tegasnya.
Sebelumnya, dalam kunjungan ke Natuna, Jokowi mengaku sudah mendapatkan konfirmasi dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bahwa tidak ada lagi kapal China dan coast guard-nya yang beraktivitas di terorial Indonesia dan di ZEE.
"Saya tanyakan ke Panglima TNI ada kapal yang masuk ke wilayah teritorial Indonesia, katanya gak ada. (ZEE) itu lewat semua kapal bisa, tapi hati hati kalau dia nyuri ikan baru itu diusir atau ditangkap, tapi itu tidak masuk dalam teritorial Indonesia," kata Jokowi ketika bertemu dengan nelayan Natuna di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Natuna, Kepri, Rabu (8/1/2020).
Berita Terkait
-
PPP Dukung Natuna Jadi Kawasan Khusus, Rawan Dicaplok Asing
-
Coast Guard China Bawa Senjata di Natuna, Kepala Bakamla: Kita Pakai Keris
-
Panas soal Natuna, China: RI Bakal Mengingat Stabilitas Kawasan
-
Dubes China: Kami dan Indonesia Tetap Sahabat, Natuna Bisa Selesai
-
Jokowi ke Natuna, Istana: Bukti Kedaulatan RI Tidak Boleh Diganggu
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
Terkini
-
Sri Raja Sacandra: UU Polri 2002 Lahir dari Konflik Kekuasaan, Bukan Amanah Reformasi
-
Prabowo Wanti-wanti Pimpinan yang Akali BUMN Segera Dipanggil Kejaksaan
-
Natalius Pigai Bangga Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Sebut Prestasi Langka di Level Dunia
-
Nadiem Kaget Banyak Anak Buahnya Terima Gratifikasi di Kasus Chromebook: Semuanya Mengaku
-
Tangis Nenek Saudah Pecah di Senayan: Dihajar Karena Tolak Tambang, Kini Minta Keadilan
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri
-
Saksi Ungkap Alur Setoran Uang Pemerasan K3 Sampai ke Direktur Jenderal Kemenaker
-
PGRI Miris Penyebutan Honorer Hanya untuk Guru: TNI, Polri, Jaksa, DPR Tak Ada Honorer
-
Mendagri Tegaskan Pemda dan Forkopimda Siap Dukung Implementasi Program Prioritas Presiden
-
Disindir Soal Ingin Tanam Sawit, Prabowo: Semua Pemimpin Negara Minta ke Saya!