Suara.com - Guru Besar UI bidang Hukum Internasional Profesor Hikmahanto Juwana mengatakan, nelayan China tidak benar-benar pergi dari Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia di Laut Natuna Utara, Provinsi Kepulauan Riau, seperti yang disebutkan oleh Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya kemarin.
Hikmawanto mengatakan, kalau kapal nelayan dan coast guard China sudah tidak mengambil ikan di ZEE Natuna saat Jokowi berkunjung, itu artinya mereka tengah keluar sebentar untuk mengisi bahan bakar, bukan diusir oleh pemerintah Indonesia.
"Pengusiran tidak ada, perang-perangan di tengah laut. Mereka kalau keluar, bensinnya sudah habis, tapi kita narasikan mereka keluar atau kalah," kata Hikmawanto saat ditemui di Resto Tjikini Lima, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020).
Menurut Hikmawanto, China tidak akan secara mudah keluar begitu saja dari klaim Nine Dash Line atau sembilan garis putus-putus yang bersinggungan dengan United Nation Convention of the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 atau Hukum Laut Internasional PBB 1982 yang menyebut laut Natuna Utara merupakan ZEE Indonesia.
"Anda harus paham rakyat China dan pemerintah (Indonesia) tidak akan mundur dari klaim garis kedaulatan mereka. Bisa-bisa saja dia buat garis dan dia pertahankan tidak mau mindur dari situ. Kalau misalnya cina gak punya uang tak punya kekuatan mungkin kita bisa berada di situ, tapi kan mereka punya power," tegasnya.
Sebelumnya, dalam kunjungan ke Natuna, Jokowi mengaku sudah mendapatkan konfirmasi dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bahwa tidak ada lagi kapal China dan coast guard-nya yang beraktivitas di terorial Indonesia dan di ZEE.
"Saya tanyakan ke Panglima TNI ada kapal yang masuk ke wilayah teritorial Indonesia, katanya gak ada. (ZEE) itu lewat semua kapal bisa, tapi hati hati kalau dia nyuri ikan baru itu diusir atau ditangkap, tapi itu tidak masuk dalam teritorial Indonesia," kata Jokowi ketika bertemu dengan nelayan Natuna di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Natuna, Kepri, Rabu (8/1/2020).
Berita Terkait
-
PPP Dukung Natuna Jadi Kawasan Khusus, Rawan Dicaplok Asing
-
Coast Guard China Bawa Senjata di Natuna, Kepala Bakamla: Kita Pakai Keris
-
Panas soal Natuna, China: RI Bakal Mengingat Stabilitas Kawasan
-
Dubes China: Kami dan Indonesia Tetap Sahabat, Natuna Bisa Selesai
-
Jokowi ke Natuna, Istana: Bukti Kedaulatan RI Tidak Boleh Diganggu
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung