Suara.com - Guru Besar UI bidang Hukum Internasional Profesor Hikmahanto Juwana mengatakan, nelayan China tidak benar-benar pergi dari Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia di Laut Natuna Utara, Provinsi Kepulauan Riau, seperti yang disebutkan oleh Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya kemarin.
Hikmawanto mengatakan, kalau kapal nelayan dan coast guard China sudah tidak mengambil ikan di ZEE Natuna saat Jokowi berkunjung, itu artinya mereka tengah keluar sebentar untuk mengisi bahan bakar, bukan diusir oleh pemerintah Indonesia.
"Pengusiran tidak ada, perang-perangan di tengah laut. Mereka kalau keluar, bensinnya sudah habis, tapi kita narasikan mereka keluar atau kalah," kata Hikmawanto saat ditemui di Resto Tjikini Lima, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020).
Menurut Hikmawanto, China tidak akan secara mudah keluar begitu saja dari klaim Nine Dash Line atau sembilan garis putus-putus yang bersinggungan dengan United Nation Convention of the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 atau Hukum Laut Internasional PBB 1982 yang menyebut laut Natuna Utara merupakan ZEE Indonesia.
"Anda harus paham rakyat China dan pemerintah (Indonesia) tidak akan mundur dari klaim garis kedaulatan mereka. Bisa-bisa saja dia buat garis dan dia pertahankan tidak mau mindur dari situ. Kalau misalnya cina gak punya uang tak punya kekuatan mungkin kita bisa berada di situ, tapi kan mereka punya power," tegasnya.
Sebelumnya, dalam kunjungan ke Natuna, Jokowi mengaku sudah mendapatkan konfirmasi dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bahwa tidak ada lagi kapal China dan coast guard-nya yang beraktivitas di terorial Indonesia dan di ZEE.
"Saya tanyakan ke Panglima TNI ada kapal yang masuk ke wilayah teritorial Indonesia, katanya gak ada. (ZEE) itu lewat semua kapal bisa, tapi hati hati kalau dia nyuri ikan baru itu diusir atau ditangkap, tapi itu tidak masuk dalam teritorial Indonesia," kata Jokowi ketika bertemu dengan nelayan Natuna di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Natuna, Kepri, Rabu (8/1/2020).
Berita Terkait
-
PPP Dukung Natuna Jadi Kawasan Khusus, Rawan Dicaplok Asing
-
Coast Guard China Bawa Senjata di Natuna, Kepala Bakamla: Kita Pakai Keris
-
Panas soal Natuna, China: RI Bakal Mengingat Stabilitas Kawasan
-
Dubes China: Kami dan Indonesia Tetap Sahabat, Natuna Bisa Selesai
-
Jokowi ke Natuna, Istana: Bukti Kedaulatan RI Tidak Boleh Diganggu
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Prabowo Kirim Surat ke Eks Menteri Termasuk Sri Mulyani, Ini Isinya...
Pilihan
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
-
DPR 'Sentil' Menkeu Purbaya, Sebut Kebijakan Rp200 Triliun Cuma Jadi Beban Bank & Rugikan Rakyat!
-
Ivan Gunawan Blak-blakan: Dijauhi Teman Pesta Usai Hijrah dan Risih Dipanggil 'Haji'
Terkini
-
Jejak Kontroversi Djamari Chaniago, Terseret Insiden Pengeroyokan TNI dan Kini Jadi Menko Polhukam
-
Gak Kaleng-kaleng, Intip Fasilitas 12 Pasar di Jakarta yang 2 Tahun Dibangun Pasar Jaya
-
Daftar Lengkap 11 Pejabat Baru Dilantik Prabowo, dari Djamari Chaniago hingga Sarah Sadiqa
-
Yusril: Presiden Tegaskan Usulan TGPF Kericuhan Demo Tak Perlu Dibentuk
-
Kasus Kematian Janggal Arya Daru, Komisi III DPR Desak Polisi Buka Kembali Penyelidikan
-
Jabatan Dobel Angga Raka: Dilantik Jadi Kepala Badan Komunikasi, Tapi Masih Wamenkomdigi
-
Kepala KSP Era Prabowo: Jejak Panas M Qodari Penggaung Jokowi 3 Periode Sekaligus Juragan Tanah!
-
PDIP: BPJS Bukan Asuransi tapi Hibah Negara buat Rakyat!
-
Profil Rohmat Marzuki, Kader Loyal Gerindra dari Magelang Geser Adik Ipar Haji Isam dari Wamenhut
-
Resmi Dilantik jadi Menpora, Ingat Lagi Sederet 'Dosa' Erick Thohir di PSSI